SuaraJogja.id - Memperingati Hari Buruh sedunia, yang jatuh setiap 1 Mei, sejumlah buruh memastikan tak turun ke jalan untuk menggelar aksi, mengingat saat ini dunia tengah diguncang pandemi corona, sehingga seluruh masyarakat dilarnag berkerumun untuk mencegah penyebarannya makin meluas.
Meski demikian, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY tetap menuntut pemerintah untuk memperhatikan hak-hak pekerja. Beberapa poin di antaranya adalah penolakan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang dinilai merugikan para buruh.
"Kami secara tegas menolak pembahasan RUU tersebut, terutama pada klaster ketenagakerjaan. Kami tidak merayakan Hari Buruh dengan turun ke jalan, tetapi tetap melayangkan tuntutan. Kami juga telah melakukan audiensi dengan DPRD DIY serta dinas-dinas terkait," kata juru bicara MPBI DIY Irsyad Ade Irawan melalui keterangan tertulis yang diterima SuaraJogja.id, Jumat (1/5/2020).
Ia mengungkapkan, sejumlah pasal yang terdapat dalam RUU tersebut lebih menguntungkan pelaku usaha. Sementara, hak buruh yang harusnya didapatkan malah tak diperhatikan.
Baca Juga: Viral Takmir akan Robohkan Masjid, Bupati Banyumas: Gertak Sambal Saja
"Jelas ini merugikan salah satu pihak, yakni pekerja dan buruh. Sampai sejauh ini isi dan rancangan pun tak memberi perlindungan bagi buruh, sehingga kami meminta agar RUU ini tak dilanjutkan atau dicabut seluruhnya," kata Irsyad.
Ia pun menilai bahwa RUU Cipta Kerja memiliki permasalahan krusial apabila ditinjau dari segi metodologis, paradigma, dan substansial pengaturan dalam bidang kebijakan.
Tak hanya RUU Cipta Kerja, wacana pembayaran tunjangan hari raya (THR) juga menjadi sorotan MBPI DIY. Pasalnya, THR untuk para buruh dibayarkan dengan cara dicicil untuk tahun ini.
"Kami menolak pembayaran THR untuk buruh dilakukan dicicil dan tidak penuh. Tidak ada yang menjamin bahwa perusahaan akan membayar secara penuh kepada buruh jika wacana itu benar dilakukan," kata dia.
Ia melanjutkan, THR yang ditunda atau dibayar dengan cicilan telah melanggar peraturan perundang-undangan. Di peraturan itu, kata Irsyad, disebutkan bahwa pengusaha bisa dikenakan sanksi denda sebesar lima persen jika pembayaran THR terlambat.
Baca Juga: Hardiknas 2020, Kemendikbud Angkat Tema Belajar dari Covid-19
"Hal itu sesuai dengan pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 6 tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Maka dari itu, kami meminta pemerintah hadir memberikan perlindungan, bukan menyudutkan hingga mengorbankan buruh," ujarnya.
Irsyad mengungkapkan bahwa DPRD DIY harus mendesak gubernur untuk membuat Surat Keputusan (SK) untuk mewajibkan pengusaha membayarkan THR 2020 secara penuh. Dirinya juga meminta DPRD DIY mendesak gubernur dan dinas terkait untuk bekerja sama dengan MPBI DIY, juga membuka Posko THR 2020.
"Kami juga meminta agar gubernur membuat skema pemberian bantuan kepada buruh dan pekerja yang terdampak wabah virus ini karena beberapa pekerja dirumahkan dan di-PHK secara sepihak," kata dia.
Berita Terkait
-
12 Tahun Absen, Jembatan Cikarang Resmi Beroperasi Bersamaan Hari Buruh Internasional 2024
-
Hari Buruh Internasional 2024: Pemkot Bitung Perkuat Sinergi "Bekerja Dengan Cinta Jauhi Kebencian"
-
Beri Ucapan Selamat Hari Buruh, Ganjar Pranowo Kena Sindir Warganet
-
Massa Aksi May Day Bubarkan Diri, Flare Dinyalakan, Spanduk Jokowi 'Menyala'
-
Pesan untuk Buruh di May Day 2024: Kita Bakal Dipimpin Orang yang Tangannya Berlumuran Darah
Terpopuler
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Seharga Raize tapi Mesin Sekelas Innova: Yuk Simak Pesona Toyota Frontlander
- Eliano Reijnders Ungkap Rencana Masa Depannya, Berniat Susul Tijjani Reijnders
- Bayern Munchen Pampang Foto Nathan Tjoe-A-On, Pindah ke Bundesliga Jerman?
- Crazy Rich Kalimantan, Begini Mewah dan Mahalnya Kado Istri Haji Isam untuk Ulang Tahun Azura
Pilihan
-
MR.DIY Mau Melantai Bursa di BEI, Ini Harga Saham dan Jadwal IPO
-
Diskusi OIKN dan BPK RI: Pembangunan IKN Harus Berlanjut dengan Tata Kelola yang Baik
-
1.266 Personel Diterjunkan, Polres Bontang Pastikan Keamanan di 277 TPS
-
Masa Tenang, Tim Gabungan Samarinda Fokus Bersihkan Alat Peraga Kampanye
-
Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Balikpapan: Bukan Masa yang Tenang
Terkini
-
Jual Beli Anak di Kulon Progo Terbongkar, Orang Tua Bayi Tak Ditahan, Ini Penjelasannya
-
Bayi Dijual Rp25 Juta, Polisi Ringkus 4 Tersangka Jual Beli Anak di Kulon Progo
-
Besok Nyoblos, Sultan HB X dan Keluarga Pilih di TPS Keraton Jogja
-
Video Asusila Mirip Anggota DPRD Gunungkidul Tersebar, Begini Respon Ketua DPRD
-
Sidak Pasar Jelang Nataru, Mendag: Harga Minyakita Akan Normal Pekan Ini