Kebijakan Pemerintah Disebut Belum Pro Rakyat, Ekonom Sebut Kelas Menengah Terancam Miskin

SuaraJogja.id - Ekonom UGM, Wisnu Setiadi Nugroho menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai belum terlalu pro kepada rakyat. Hal itu membuat kondisi perekonomian masyarakat makin terhimpit.

Meskipun memang dari angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan. Namun demikian jumlah penduduk miskin tetap tinggi dan kerentanan ekonomi semakin meluas ke kalangan kelas menengah. 

Kelompok rentan miskin masih masih tinggi dan umumnya kelompok ini mudah tergelincir dalam kemiskinan jika terjadi guncangan ekonomi.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, Garis Kemiskinan (GK) tercatat sebesar Rp 550.458 per kapita per bulan. Lebih dari 25 juta penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan, sekitar 90 juta orang lainnya masuk dalam golongan hampir miskin, dan 115 juta orang tergolong dalam rentan miskin.

Baca Juga: Heboh Ijazah Jokowi, UGM Tegas: Kami Punya Bukti, Skripsi Tersimpan di Perpustakaan

"Fenomena ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum dinikmati secara merata dan belum terindikasi pro-poor," kata Wisnu, Jumat (18/4/2025).

"Dalam situasi ini, kalangan menengah atas akan semakin kaya, sementara kalangan menengah bawah tidak menikmati kesejahteraan tersebut. Sehingga memperlebar jarak kesenjangan antar kelas sosial," imbuhnya.

Wisnu turut menyoroti jumlah pertumbuhan penduduk lebih banyak berasal dari kelompok menengah ke bawah. Kondisi ini akhirnya menambah beban ekonomi rumah tangga dan mendorong angka kemiskinan. 

Degradasi status juga ditunjukkan oleh tidak ada atau kurangnya graduasi dari program bantuan. Misalnya saja PKH yang tidak mendorong kemandirian masyarakat. 

Persoalan data yang belum mutakhir pun masih menjadi kendala. Sehing tak jarang membuat bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. 

Baca Juga: UGM Dituding Tak Berani Jujur Soal Ijazah Jokowi, Amien Rais: Ada Tekanan Kekuasaan

"Banyak penerima yang tetap menerima bantuan meski sudah tidak layak. Ini menunjukkan adanya penyasaran program yang kurang tepat dan juga kurangnya mobilitas naik kelas," tuturnya.