SuaraJogja.id - Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara anggota DPR RI, KPU pusat, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, sesuai dengan Perppu Nomor 2 tahun 2020.
Tahapan pemilihan yang sebelumnya tertunda akan mulai dilaksanakan kembali pada 15 Juni mendatang, dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona.
Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho menyampaikan bahwa dalam RDP yang digelar sebelumnya, Komisi II DPR RI meminta KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk meminta tambahan dana.
Didik mejelaskan, pelaksanaan Pilkada akan dilakukan dengan gaya hidup baru atau new normal. Dalam praktiknya, kebijakan tersebut tentu membutuhkan dana yang lebih besar untuk mendukung penerapan protokol kesehatan.
Baca Juga: Beralih Jadi YouTuber, Wulan Guritno Tepis Buka Sumber Penghasilan Baru
"Pemilihan akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, dimungkinkan akan ada modifikasi teknik pelaksanaan tahapan," kata Didik dalam konferensi virtual, Jumat (29/5/2020).
Didik menyebutkan, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Di antaranya dibutuhkan logistik tambahan terkait penerapan protokol kesehatan, seperti sarung tangan, masker, hand sanitizer, dan sebagainya.
Selanjutnya, juga dibutuhkan tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan yang disebutkan sebelumnya. Baik KPU maupun Bawaslu akan dihadapkan dengan modifikasi teknis baru dalam pelaksanaan.
Didik berharap, pelaksanaan Pilkada dapat terselenggara setelah pandemi wabah corona berakhir. Ia juga mengharapkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis mengatakan, dalam pelaksanaan Pilkada, pemerintah daerah sejatinya memberikan dukungan berupa penyediaan saran dan prasarana. Salah satunya dengan penyiapan Daftar Penduduk Potensial Pemilu (DP4) melalui Disdukcapil.
Baca Juga: Panitia Diskusi Pemecatan Presiden: Akun CLS FH UGM dan Pribadi Diretas
Helmi juga menjelaskan, sejauh ini pihaknya telah mengalokasikan dana operasional kepada beberapa pihak untuk mendukung pelaksanaan Pilkada. Di antaranya kepada KPU, Bawaslu, dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).
Berita Terkait
-
Rasakan Pengalaman Nonton Thriller yang Unik di Film Antologi Pembunuhan Bertajuk 'New Normal'
-
Soimah Masuk Kandidat Bakal Calon Bupati Bantul, Ada 3 Partai yang Berminat
-
Pundi Kekayaan Soimah yang Masuk Kandidat di Pilkada Bantul Kian Melesat, Gus Iqdam Bongkar Rahasianya
-
Ulasan Film New Normal, Ketakutan yang Muncul di Kehidupan Sehari-hari
-
5 Film Wajib Tonton di Akhir Pekan, Ada Ancika hingga New Normal
Terpopuler
- Mahfud MD Sebut Eks Menteri Wajib Diperiksa Kasus Judol Pegawai Komdigi, Budi Arie Bilang 'Jangan Kasih Kendor'
- Rocky Gerung Spill Dalang yang Bongkar Kasus Judi Online Pegawai Komdigi
- Kejanggalan Harta Kekayaan Uya Kuya di LHKPN KPK, Dulu Pernah Pamer Saldo Rekening
- Berani Sentil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Segini Harta Kekayaan Melly Goeslaw
- Bak Gajah dan Semut, Beda Citra Tom Lembong vs Budi Arie Dikuliti Rocky Gerung
Pilihan
-
Pindad Segera Produksi Maung, Ini Komponen yang Diimpor dari Luar Negeri
-
Petinggi Lion Air Masuk, Bos Garuda Irfan Setiaputra Ungkap Nasibnya Pada 15 November 2024
-
Profil Sean Fetterlein Junior Kevin Diks Berdarah Indonesia-Malaysia, Ayah Petenis, Ibu Artis
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
Bakal Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siapa yang Dirubah Engga Tahu!
Terkini
-
PR Poros Maritim Prabowo: Belajar dari Ketahanan ala Jenderal Soedirman
-
Fokus Isu Anak dan Perempuan, Calon Bupati Sleman Kustini Bahas Pembangunan Nonfisik dengan DPD RI
-
Dari Rumah Sakit Hingga Penggergajian Kayu: Reka Ulang Pengeroyokan Remaja Bantul Ungkap Fakta Mengerikan
-
Ferry Irwandi vs Dukun Santet: Siapa Surasa Wijana Asal Yogyakarta?
-
Terdampak Pandemi, 250 UMKM Jogja Ajukan Hapus Hutang Rp71 Miliar