SuaraJogja.id - Sebanyak 7000 orang pekerja di Bantul diusulkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos) sektoral.
Para pekerja yang disusulkan tersebut adalah kalangan yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK karena wabah pandemi virus corona.
"Namun kami belum bisa memastikan ada berapa penerima. Kami memperkirakan yang lolos ada 3.384 penerima. Tetapi saat ini verifikasi masih berjalan dan data ada di Bappeda," kata Plt Kepala Disnakertrans Bantul, Aris Suharyanta melalui Harianjogja.com, Selasa (9/6/2020).
Aris menjelaskan, data calon penerima bansos sektoral akan disampaikan kepada Bappeda Bantul untuk selanjutnya dijadikan pembanding dengan data penerima bantuan lain.
Baca Juga: Datang ke Tempat Latihan Brescia, Mario Balotelli Dilarang Masuk
Hal ini dilakukan karena penerima bansos nantinya menggunakan landasan berdasarkan kartu keluarga (KK) dan bukan mengacu pada per nama secara individu. Selain itu, dengan pendataan lebih rinci dapat mengantisipasi adanya kesalahan dalam penyaluran bantuan.
"Yang terpenting jangan sampai ada benturan dengan bansos lainnya," katanya.
Aris belum bisa memastikan terkait kapan KK penerima bansos sektoral. Meski begitu, pihaknya berharap pencairan bisa dilakukan secepatnya.
"Harapannya penyaluran bisa dilakukan sebelum 30 Juni atau sebelum berakhirnya masa tanggap darurat Covid-19," ucap Aris.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis mengatakan, saat ini pihaknya masih mencermati data untuk penerima bansos dalam bentuk paket sembako ini.
Baca Juga: Lion Air Group Mulai Terbang Lagi Hari Ini
Tidak hanya itu, Pemkab juga masih masih menyusun regulasi agar penerima bantuan ini juga mendapatkan bantuan lainnya. Adapun untuk frekuensi pemberian bansos, Helmi menyatakan disesuaikan dengan kemampuan Pemkab.
"Apakah nanti sekali atau dua kali, akan kami hitung dulu kemampuan keuangan daerah," ucapnya.
Berita Terkait
-
Masa Depan Suram? Nissan PHK Ribuan Karyawan di Tengah Krisis
-
Polemik Bansos dan Kepentingan Politik: Ketika Bantuan Jadi Alat Kampanye
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
-
Pemerintah Akui Bakal Ajak Semua Pihak Rumuskan Kebijakan Rokok Baru
-
Kemasan Rokok Polos Dinilai Tak Efektif Kendalikan Konsumsi, Malah Ancam Pekerja Kreatif
Terpopuler
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Seharga Raize tapi Mesin Sekelas Innova: Yuk Simak Pesona Toyota Frontlander
- Eliano Reijnders Ungkap Rencana Masa Depannya, Berniat Susul Tijjani Reijnders
- Bayern Munchen Pampang Foto Nathan Tjoe-A-On, Pindah ke Bundesliga Jerman?
- Crazy Rich Kalimantan, Begini Mewah dan Mahalnya Kado Istri Haji Isam untuk Ulang Tahun Azura
Pilihan
-
Viral Pertamax Dituding Jadi Biang Rusaknya Fuel Pump Mobil, ITB Sampai Dipanggil
-
MR.DIY Mau Melantai Bursa di BEI, Ini Harga Saham dan Jadwal IPO
-
Diskusi OIKN dan BPK RI: Pembangunan IKN Harus Berlanjut dengan Tata Kelola yang Baik
-
1.266 Personel Diterjunkan, Polres Bontang Pastikan Keamanan di 277 TPS
-
Masa Tenang, Tim Gabungan Samarinda Fokus Bersihkan Alat Peraga Kampanye
Terkini
-
UMKM Dapat Pesanan Ekspor, Tapi Tak Sanggup Produksi? Ini Biang Keroknya
-
Dari Mucikari Hingga Penjual Bayi, 11 Tersangka TPPO di Yogyakarta Diringkus
-
1.410 Personel Gabungan Kawal Ketat Pilkada Sleman 2024, 16 TPS Rawan jadi Fokus
-
Isu Sosial di Gunungkidul: Banyak Warga Merantau, Anak Tertitip, Berakhir Adopsi
-
Lapor via WA, Bawaslu Sleman Ciduk 6 Terduga Pelaku Politik Uang di Minggir