SuaraJogja.id - Pemenuhan sarana dan prasarana menjadi salah satu alasan objek wisata di Kabupaten Bantul belum beroperasi. Dalam rangka pemenuhan protokol kesehatan, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul ajukan tambahan dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Kwintarto Heru Prabowo menyampaikan, ada beberapa fasilitas yang ada untuk memenuhi protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Diantaranya adalah tempat cuci tangan di kawasan strategis dan pengadaan thermogun untuk mengecek suhu.
Anggaran jadi permasalahan tersendiri dalam hal ini. Saat ini Dinpar tidak memiliki anggaran untuk membuat wastafel di objek wisata maupun untuk pengadaan.
Kwintarto menyebutkan, solusi yang dapat ditempuh adalah menggunakan dana Bantuan Tak Terduga (BTT) yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bantul.
Baca Juga: Harus Tahu, Ini Lima Kunci Menjaga Keamanan Makanan
"Proses usulan bersurat sudah kita lakukan, hanya rapat baru dilakukan nanti," ujarnya dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (17/6/2020).
Kwintarto menyampaikan, pihaknya sudah mengajukan bantuan dana sebesar Rp 1,6 milyar untuk pemenuhan sarana di sepanjang pantai Parangtritis. Serta sejumlah objek wisata dengan kunjungan tinggi seperti Goa Selarong dan 27 Desa Wisata yang ada di Bantul.
Ia menyebutkan, dana tersebut akan digunakan untuk membangun wastafel dengan unsur artistik untuk mendukung potensi wisata, kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pelaku wisata, serta thermogun untuk mengecek suhu pengunjung. Dana tersebut, belum mencakup biaya untuk rapid test bagi pelaku wisata.
"Untuk rapid test nanti akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan jika dirasa perlu dilakukan, itu yang kami diskusikan," imbuhnya.
Hingga kini, Kwintarto mengaku belum bisa menentukan kapan objek wisata akan dibuka. Pihaknya masih terus melakukan persiapan untuk memenuhi standar pembukaan objek wisata dalam era kenormalan baru.
Baca Juga: Viral Video Wanita Teriak-Teriak Mengaku Iblis di UGD Rumah Sakit
Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis mengatakan, sudah menerima surat dari Dinpar tersebut. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan diskusi terkait kebutuhan yang dibutuhkan objek pariwisata. Saat ini, ia masih akan melakukan diskusi untuk dapat menentukan kebutuhan anggaran.
Berita Terkait
-
Jadi Ajang Promosi Pariwisata, Momen Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Pamer Skill Free Diving
-
Menpar Sebut Pariwisata Bisa Jadi Penopang Ekonomi Indonesia Hadapi Tarif Trump
-
Berkaca dari Menteri Pariwisata, Pentingkah Pejabat Publik Kuasai Public Speaking?
-
Apa Pekerjaan Widi Wardhana Sebelum Jadi Menpar? Kualitas Public Speaking Ramai Disorot
-
Psikolog Lita Gading Kritik Tajam Kemampuan Bicara Menteri Pariwisata Widiyanti di Depan Umum
Terpopuler
- Pemilik Chery J6 Keluhkan Kualitas Mobil Baru dari China
- Profil dan Aset Murdaya Poo, Pemilik Pondok Indah Mall dengan Kekayaan Triliunan
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Pemain Keturunan Maluku: Berharap Secepat Mungkin Bela Timnas Indonesia
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
Pilihan
-
Bodycharge Mematikan Jadi Senjata Rahasia Timnas U-17 di Tangan Nova Arianto
-
Kami Bisa Kalah Lebih Banyak: Bellingham Ungkap Dominasi Arsenal atas Real Madrid
-
Zulkifli Hasan Temui Jokowi di Solo, Akui Ada Pembicaraan Soal Ekonomi Nasional
-
Trump Singgung Toyota Terlalu Nyaman Jualan Mobil di Amerika
-
APBN Kian Tekor, Prabowo Tarik Utang Baru Rp 250 Triliun
Terkini
-
Jogja Hadapi Lonjakan Sampah Pasca Lebaran, Ini Strategi Pemkot Atasi Tumpukan
-
Revitalisasi Stasiun Lempuyangan Diprotes, KAI Ungkap Alasan di Balik Penggusuran Warga
-
Soal Rencana Sekolah Rakyat, Wali Kota Yogyakarta Pertimbangkan Kolaborasi Bersama Tamansiswa
-
Solusi Anti Pesing Malioboro, Wali Kota Jogja Cari Cara Antisipasi Terbaik
-
Praktisi UGM Rilis 2 E-Book Kehumasan: Solusi Jitu Hadapi Krisis Komunikasi di Era Digital