SuaraJogja.id - Sejumlah warga Bondalem, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul melakukan audiensi dengan Bupati Kabupaten Bantul, Suharsono terkait pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang tengah dibangun di padukuhan tersebut.
Didampingi kuasa hukum, warga menyampaikan beberapa alasan menolak pembangunan proyek milik pemerintah tersebut.
Ketua Penolakan Pembangunan IPAL, Muwantoro menyampaikan ada beberapa alasan penolakan yang disampaikan dalam diskusi di ruang kerja bupati, Jumat (19/6/2020) tersebut, di antaranya sudah adanya IPAL komunal yang dimanfaatkan warga Bondalem.
Kemudian, jarak pembangunan IPAL dinilai terlalu dekat dengan pemukiman dan Masjid setempat. Sehingga dinilai tidak memenuhi jarak aman yabg diatur sebelumnya.
Muwantoro juga mengatakan, warga khawatir dengan dampak yang mungkin ditimbulkan, seperti pencemaran udara dan pencemaran air.
"Secara geografis, lokasi pembangunan IPAL juga kerap dilanda banjir yang bisa menerpa hingga ke pemukiman warga," ujarnya.
Muwantoro juga menyampaikan bahwa 94% warga Bondalem menolak pembangunan IPAL yang dinilai berdampak pada seluruh masyarakat di padukuhan tersebut.
Ia juga menggugat terkait tidak adanya sosialisasi kepada warga yang terdampak langsung.
Menurut Muwantoro, sosialisasi dilakukan saat pembangunan telah siap dilaksanakan.
Baca Juga: Dugaan Penggelapan Dana Bansos di Bantul, Eko: Penjarakan Malingnya!
Ia menjelaskan bahwa warga tidak menutup diri dengan adanya sosialiasi dan diskusi bersama Pemerintah Daerah. Terutama sejak awal ia menilai kurangnya pendampingan dari oerangkat desa.
Muwantoro berharap jika ada desa lain yang lebih layak untuk dibangun IPAL agar proyek tersebut dipindahkan dari Bondalem.
Asisten 1 Pemkab Bantul, Hermawan Setiaji mengatakan dalam diskusi di ruang kerja Bupati tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul menerima aspirasi yang disampaikan oleh warga Bondalem.
Saat ini, belum ada hasil yang bisa disampaikan karena akan diadakan pertemuan lanjutan.
"Hasil dari pertemuan tadikan banyak masukan-masukan, nanti akan dipelajari oleh tim tehnis kita kemudian akan kita sesuaikan jika memungkinkan," ujarnya.
Heramwan menjelaskan, pada pertemuan selanjutnya akan membahas jalan tengah untuk keinginan warga dan pemerintah.
Berita Terkait
-
Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL
-
Bantul Lawan Arus: Saat Daerah Lain 'Cekik' Rakyat Naikkan PBB, Bupati Halim Malah Pangkas
-
Visi Atmaji untuk Bantul: Ekonomi Meroket, Pendidikan Merata!
-
3 Sumber Dana Biayai Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Kota Pekanbaru
-
Soimah Blak-blakan Jawab Kabar Calonkan Diri jadi Bupati Bantul
Terpopuler
- 7 Cara Menghilangkan Kerak Gosong di Bawah Setrika agar Tidak Lengket dan Mengkilap
- Gelar Bukan Segalanya, Boni Hargens Sepakat dengan Prof Gayus Lumbuun Soal Aturan Sidang S3
- Wakapolri Minta Jajaran Siap Hadapi Isu Aksi 'Black September', Apa Itu?
- Heran Febrie Adriansyah Dipanggil sebagai Tersangka, Pengacara: Baru Kali Ini Kami Lihat
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Mengurangi Flek Hitam pada Usia 50 Tahun ke Atas? Ini 7 Rekomendasinya
Pilihan
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
-
Cari 5 Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, 6 Kapal Sisir Laut hingga 271 Nautical Mile
Terkini
-
Regol Ayom Ditutup demi Pedesterian Malioboro, Rezeki Pedagang dan Tukang Becak Terancam
-
Keracunan MBG Berulang di Jogja, SPPG Bisa Dipidanakan Jika Tak Berubah
-
Dugaan Pemerkosaan Santriwati di Sleman: Sempat Disembunyikan dan Diancam, Korban Hamil 8 Bulan
-
Demi Dampingi UMKM, Kepala Unit BRI Rela Terjang Jalan Berlumpur dan Minim Sinyal
-
Kinerja Investasi Berkelanjutan Diapresiasi, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026