SuaraJogja.id - Menyoroti dugaan kasus penggelapan dana bantuan sosial (bansos), oleh oknum Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Srandakan, Bantul, Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menilai, dugaan korupsi dana bansos tersebut merupakan sebuah tindak kejahatan luar biasa yang melukai rasa kemanusian. Apalagi, saat ini masyarakat tengah berada dalam kondisi krisis sebagai dampak merebaknya wabah yang turut menyerang sektor ekonomi.
Eko mengatakan, proses hukum untuk tindak kejahatan tersebut perlu dilaksanakan agar hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat terpenuhi. Sebelumnya ia juga mengapresiasi langkah Polres Bantul dalam mengusut kasus ini. Kepolisian telah melakukan pemeriksaan kepada beberapa pihak kendati semua masih berstatus saksi.
"Korupsi bansos adalah kejahatan luar biasa dan melukai rasa kemanusiaan. Tangkap dan penjarakan maling bansos sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," tuturnya, Jumat (19/6/2020).
Anggota Fraksi PDIP tersebut mengatakan bahwa pelaku harus diproses sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku agar dapat menimbulkan efek jera. Dalam rapat antara Komisi A DPRD DIY bersama degan Inspektorat, muncul rekomendasi agar Inspektorat turut mengawal proses perencanaan hingga pencairan dana bansos.
Setelah muncul laporan penggelapan dana bansos sbeesar Rp 8,8 Juta di Srandakan, muncul juga tindakan yang sama dengan modus serupa di Jetis, Bantul. Seorang pendamping PKH diduga menggelapkan dana bansos selama kurun waktu antara 2017 hingga 2020.
Sejauh ini pihak kepolisian telah memanggil lima orang berstatus saksi untuk mengusut kasus tersebut. Dua di antaranya merupakan pejabat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), yakni Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Jazim Ahmadi serta Koordinator PKH Rina Natalina.
Selain langkah hukum yang tegas, Eko mengatakan, perlu dilakukan evaluasi dalam penyaluran dana Bansos. Ia menilai, evaluasi tersebut harus dilakukan segera agar bansos yang disalurkan dapat diterima KPM dengan tepat tanpa adanya tindak korupsi yang merugikan masyarakat.
"Bansos yang disalurkan untuk masyarakat harus dipastikan dapat diterima dengan benar oleh seluruh penerima manfaat," ujarnya.
Baca Juga: Kejati Endus 'Bau Korupsi' Dana Bantuan Covid-19 di Pemkot Medan
Berita Terkait
-
Sepekan Berjalan, DPRD Bantul Terima Ratusan Aduan Warga Tak Terima Bansos
-
Jakarta Tak Lanjutkan Pemberian Bansos Sampai Desember 2020
-
Apdesi Bantul Kritik Pembagian BLT APBD Pemkab
-
BLT Tahap Dua Disalurkan ke Warga Jogja Pekan Depan
-
Amburadul Pembagian Bansos Corona di Banten, Banyak Warga yang Belum Dapat
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Dukung Konektivitas Sumatra Barat, BRI Masuk Sindikasi Pembiayaan Flyover Sitinjau Lauik
-
Hidup dalam Bayang Kejang, Derita Panjang Penderita Epilepsi di Tengah Layanan Terbatas
-
Rayakan Tahun Baru di MORAZEN Yogyakarta, Jelajah Cita Rasa 4 Benua dalam Satu Malam
-
Derita Berubah Asa, Jembatan Kewek Ditutup Justru Jadi Berkah Ratusan Pedagang Menara Kopi
-
BRI Perkuat Pemerataan Ekonomi Lewat AgenBRILink di Perbatasan, Seperti Muhammad Yusuf di Sebatik