SuaraJogja.id - Pandemi COVID-19 belum berlalu, namun demi kepentingan bersama sejumlah langkah dilakukan demi menyikapi tatanan baru atau era new normal.
Perekonomian desa tentu menjadi salah satu sektor yang terdampak adanya COVID-19 ini, maka dari itu dibutuhkan strategi khusus untuk bertahan.
Melalui webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020, Profesor Ahmad Erani Yustika selaku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Brawijaya menyebutkan, bahwa hakikatnya titik tumpu pembangunan itu berawal dari desa.
Berlandaskan pancasila, nila-nilai keadilan serta modal itu sendiri sudah terkandung di dalamnya, dan bisa dijadikan pedoman keadilan perekonomian desa.
Baca Juga: Tips Agar Masyarakat Tertib Protokol Kesehatan Covid-19 Saat New Normal
Seperti salah satunya terkandung pada sila keempat yakni berkaitan dengan kerakyatan, di mana setiap masyarakat memiliki hak pengambilan keputusan kepada pekerja, koperasi, akses pendidikan serta keterampilan lainnya.
Profesor Ahmad Erani Yustika menambahkan jika ada prinsip suluh ekonomi desa mulai dari imperatif modal menjadi pandu penciptaan insentif material, kedudukan manusia di atas produksi, ekonomi dirancang sebagai aktivitas ekonomi kolektif, kesahajaan hidup dan hasrat memajukan kesejahteraan publik hingga pemerataan akses atau aset rakyat, maka tidak mungkin tidak terciptanya keadilan bagi masyarakat desa khususnya.
"Jika suluh ekonomi ini didukung maka akan tercipta karakter ekonomi desa yang kolektif, negara bisa lebih aktif melakukan pemerataan penguasaan faktor produksi misalnya, kemudian munculnya tindakan partisipatif melalui musyawarah desa," sebut Profesor Erani Yustika melalui webinar KKD sesi 2, Rabu (1/7/2020).
"Pemerintah desa juga harus bisa menyerap nilai-nilai lokal informal institution, misal contohnya saja dulu kita punya jimpitan, lumbung beras dan seterusnya, inilah yang menjadi salah satu kekuatan perekonomian di desa," imbuhnya.
Sekadar informasi, webinar seri 1 Kongres Kebudayaan Desa yang digelar pada Rabu (1/7/2020) berupaya mengumpulkan dan menawarkan ide tatanan baru Indonesia dari desa.
Baca Juga: Memasuki Era New Normal, Permintaan BBM Pertamina Merangkak Naik
Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil di Indonesia, dinilai perlu menjadi titik awal untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru dalam bernegara dan bermasyarakat.
Pun webinar ini diharapkan bisa memberikan gagasan tentang kebijakan dan budaya antikorupsi pada pemerintah serta masyarakat desa.
Berita Terkait
-
Rasakan Pengalaman Nonton Thriller yang Unik di Film Antologi Pembunuhan Bertajuk 'New Normal'
-
Ironi Inalum! Komisarisnya Ditunjuk Jadi Anggota Pansel KPK, Tapi Bosnya Terganjal Kasus Korupsi
-
Ulasan Film New Normal, Ketakutan yang Muncul di Kehidupan Sehari-hari
-
5 Film Wajib Tonton di Akhir Pekan, Ada Ancika hingga New Normal
-
3 Fakta New Normal, Film Korea Bergenre Horor yang Dibintangi Minho SHINee
Terpopuler
- Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM
- Hotma Sitompul Wafat, Pengakuan Bams eks Samsons soal Skandal Ayah Sambung dan Mantan Istri Disorot
- 10 HP Midrange Terkencang Versi AnTuTu Maret 2025: Xiaomi Nomor 1, Dimensity Unggul
- 6 Rekomendasi Parfum Indomaret Wangi Mewah Harga Murah
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
Pilihan
-
8 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Memori 256 GB Terbaik April 2025
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaik April 2025
-
Hasil BRI Liga 1: Comeback Sempurna, Persib Bandung Diambang Juara
-
RESMI! Stadion Bertuah Timnas Indonesia Ini Jadi Venue Piala AFF U-23 2025
-
Jenazah Anak Kami Tak Bisa Pulang: Jerit Keluarga Ikhwan Warga Bekasi yang Tewas di Kamboja
Terkini
-
Soroti Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Dokter Spesialis, RSA UGM Perkuat Etika dan Pengawasan
-
Kisah Udin Si Tukang Cukur di Bawah Beringin Alun-Alun Utara: Rezeki Tak Pernah Salah Alamat
-
Dari Batu Akik hingga Go Internasional: Kisah UMKM Perempuan Ini Dibantu BRI
-
Pertegas Gerakan Merdeka Sampah, Pemkot Jogja Bakal Siapkan Satu Gerobak Tiap RW
-
Lagi-lagi Lurah di Sleman Tersandung Kasus Mafia Tanah, Sri Sultan HB X Sebut Tak Pernah Beri Izin