New Normal, Sekjen Kemendesa Sebut Pentingnya Cosmopolitan Governance

SuaraJogja.id - Kebudayaan desa identik dengan sikap gotong royong dan musyawarahnya. Namun seiring berjalannya waktu kebudayaan desa juga mulai mengalami pergeseran dan menemui sejumlah masalah. Jelang new normal, timbul harapan banyak orang untuk kembali membangkitkan semangat serta jati diri dari kebudayaan desa.

Melalui bincang online webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020, Senin (6/7/2020), Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Dr. Anwar Sanusi, Ph.D menyampaikan sejumlah pendapatnya mengenai kebudayaan desa khususnya demi menyongsong tatanan Indonesia baru.

Kali ini, Anwar mencoba menyoroti pentingnya 'Cosmopolitan Governance' demi kemajuan desa. Di mana, 'Cosmopolitan Governance' sendiri sebenarnya merupakan konsep pengelolaan tata pemerintahan yang berorientasi pada penemuan nilai-nilai yang bisa diterima secara universal.

Anwar juga menambahkan bahwa terdapat beberapa Indikator yang menunjukkan tegaknya prinsip 'Cosmopolitan Governance' di desa atau dalam sebuah komunitas.

Beberapa di antaranya yakni yang pertama terciptanya keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan di luar ketentuan hukum.

Kemudian kedua ada keselamatan atas berkeyakinan tanpa ada nya paksaan, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum, serta yang terakhir yakni keselamatan profesi.

"Kalau kelima indikator tadi sudah ada mendasar dalam kemasyarakatan, itu artinya kinerja dari tata pemerintahan desa tersebut sudah mengaplikasikan yang namanya 'Cosmopolitan Governance' secara optimal," sebut Anwar.

Untuk kedepannya, Anwar berharap lebih banyak lagi desa-desa yang menerapkan 'Cosmopolitan Governance' terlebih menyongsong tatanan Indonesia baru.

Menurutnya 'Cosmopolitan Governance' yang bersifat universal ini mampu meredam permasalahan-permasalahan di desa seperti money politic, rasisme, sekaligus menguatkan solidaritas antar warga.

Baca Juga: Semua Kemewahan Ada di Desa, Gede Robi Ajak Pemuda Desa Berbangga Diri

"Hal ini dapat dilakukan dengan bertahap dan perlahan, warga desa bisa memulai untuk hidup beradaptasi dengan cara menguatkan nilai-nilai universal yang sudah ada di lingkungan mereka," imbuhnya.

Anwar melanjutkan, jika 'Cosmopolitan Governance' diterapkan dengan optimal, maka segala sesuatu peristiwa termasuk krisis pandemi COVID-19 ini dapat dilewati baik oleh masyarakat maupun pejabat desa dengan mudah.

Sekadar informasi, Webinar Seri 10 Kongres Kebudayaan Desa yang digelar pada Senin (6/7/2020) ini merupakan bagian dari upaya mengumpulkan dan menawarkan ide tatanan Indonesia baru dari desa.

Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil di Indonesia, dinilai perlu menjadi titik awal untuk merumuskan nilai dan tata kehidupan baru dalam bernegara dan bermasyarakat.

Webinar ini juga diharapkan bisa memberikan gagasan tentang kebijakan dan budaya antikorupsi pada pemerintah serta masyarakat desa.