SuaraJogja.id - Menjelang musim kemarau, yang diprediksi akan datang pada Agustus nanti, BPBD Bantul mengimbau masyarakat yang berada di daerah rawan kekeringan untuk menyiapkan tandon air.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul Dwi Daryanto mengatakan, persiapan tandon air itu guna meminimalisasi penyebaran Covid-19 di masyarakat. Nantinya, tandon itu akan digunakan masyarakat sebagai salah satu titik pengambilan dropping air bersih dari BPBD Bantul bagi wilayah yang terdampak kekeringan.
"Masyarakat diminta menyiapkan tandon air karena saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19, sehingga tidak memungkinkan untuk langsung dropping air rumah ke rumah, tapi dropping di satu tempat agar lebih mudah dan meminimalisasi penyebaran Covid-19," ujar Dwi kepada SuaraJogja.id, Rabu (29/7/2020).
Dwi menuturkan, meskipun persiapan dropping air bersih dari BPBD Bantul sudah dipersiapkan, tapi hingga saat ini masih hanya ada satu desa yang meminta. Sejauh ini desa yang mulai terdampak kekeringan dan meminta dropping air bersih adalah Desa Wukirsari, tepatnya di Dusun Nogosari.
Dikatakan Dwi bahwa pihaknya juga telah membuat peta terkait potensi wilayah di Bantul yang rawan kekeringan. Peta itu dibuat berdasarkan hasil dari informasi yang didapat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) DIY.
"Kalau prediksi dari BMKG kemarau ini baru akan memasuki puncaknya bulan Agustus mendatang," ungkapnya.
Lebih lanjut, Dwi menerangkan bahwa jika nantinya prediksi tersebut tidak meleset jauh, maka artinya kemarau tahun ini akan berlangsung lebih pendek dan cepat. Kemarau yang lebih pendek ini juga memberikan dampak yang cukup positif bagi Bantul karena bakal mengurangi cakupan wilayah yang bakal terdampak kekeringan.
"Harapannya kalau memang puncak kemarau terjadi di bulan Agustus, bisa dimungkinkan di bulan September sudah akan selesai. Artinya, kalau skenario seperti itu, Bantul tidak akan mengalami kekeringan yang mengkhawatirkan tahun ini," tuturnya.
Dwi menambahkan, soal anggaran rutin terkait penanganan kekeringan di BPBD Bantul, hingga saat ini masih tetap sama berkisar diangka Rp40-50 juta. Namun, akan ada penambahan dari jumlah tanki yang bakal disiapkan untuk melakukan dropping air bersih.
Baca Juga: Ponorogo Alami Kekeringan Parah, Ratusan Warga Butuh Air Bersih
"Anggaran masih tetap sama, sedangkan untuk tangki akan lebih banyak karena sudah ada beberapa sumur yang berdasarkan hasil rekomendasi dari Dinkes Bantul airnya layak untuk dikonsumsi oleh warga masyarakat," tandasnya.
Berita Terkait
-
Ponorogo Alami Kekeringan Parah, Ratusan Warga Butuh Air Bersih
-
Suhu di Jogja Mendadak Dingin, BMKG Beberkan Alasannya
-
Jokowi Minta Adik Ipar Mundur dari Pilkada dan 4 Berita Top SuaraJogja
-
Kemarau Panjang, 3 Kecamatan di Mojokerto Terancam Krisis Air Bersih
-
Musim Kemarau di Jogja Malah Dingin, BMKG Ungkap Sebabnya
Terpopuler
- Berapa Tarif Hotman Paris yang Jadi Pengacara Nadiem Makarim?
- Upgrade Karyamu! Trik Cepat Bikin Plat Nama 3D Realistis di Foto Miniatur AI
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Pelatih Irak Soroti Kerugian Timnas Indonesia Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026
- 6 Cara Buat Foto Miniatur Motor dan Mobil Ala BANDAI dengan AI yang Viral di Medsos!
Pilihan
-
Dulu Raja Rokok Hingga Saham, Kini Gudang Garam Berada di Tepi Jurang
-
Burden Sharing Kemenkeu-BI Demi Biayai Program Prabowo
-
Skandal Domino Menteri Kehutanan: Beneran Nggak Kenal atau Tanda Hilangnya Integritas?
-
Mikel Merino Hattrick, Spanyol Bantai Turki Setengah Lusin
-
Isu PHK Massal Gudang Garam: Laba Perusahaan Anjlok Parah, Jumlah Karyawan Menyusut?
Terkini
-
Bantul Tolak Sampah dari Luar Daerah: Fokus Benahi Sampah Sendiri, Ini Strateginya
-
Langit Jogja Akan Memerah, Gerhana Bulan Total Minggu Malam Bisa Dilihat Sempurna
-
3 Link DANA Kaget Aktif yang Bisa Diklaim Hari ini untuk Warga Jogja
-
Tol Jogja-Solo Padat Merayap, Lalin Naik Hampir 37 Persen Saat Libur Panjang Akhir Pekan
-
Populasi Kucing Liar Terkendali? Yogyakarta Gencarkan Sterilisasi Gratis di Gedung Pemerintah