SuaraJogja.id - Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang berada di zona kuning sudah diperbolehkan beroperasi kembali secara tatap muka dengan protokol pencegahan Covid-19. Pemkab Sleman juga telah menggodok persiapan KBM dengan protokol pencegahan Covid-19, salah satunya penerapan sistem on-off.
Menanggapi kegiatan KBM di sekolah kembali dibuka, Pakar Epidemiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Satria meminta pemerintah melakukan asesmen menyeluruh sebelum menerapkan kebijakan membuka kembali sekolah.
"Nantinya jelas asesmen harus dilakukan, mulai dari kesiapan daerah hingga sekolah terkait dengan protokol kesehatan," ungkap Bayu, dihubungi wartawan, Selasa (18/8/2020).
Dirinya juga menyoroti terkait desain kelas, pengawasan penggunaan masker, mencuci tangan, hingga penjagaan jarak.
"Yang paling diperhatikan adalah skenario yang harus disiapkan sekolah ketika ada yang terkonfirmasi positif [Covid-19]. Ini harus jelas," kata dia.
Kendati demikian, Bayu menilai bahwa pembukaan sekolah di tengah kondisi pandemi cukup berbahaya karena berisiko munculnya klaster baru.
"Beberapa faktor risikonya karena ada kesulitan pengaturan jarak, penggunaan masker, dan waktu yang lama, terutama pada anak-anak kecil ini," jelasnya.
Terpisah, Bupati Sleman Sri Purnomo menjelaskan, hingga saat ini pihaknya masih menyiapkan draf untuk penerapan KBM di wilayah zona kuning. Nantinya Pemkab menerapkan sistem on-off.
"Nantinya akan diberlakukan sistem on-off, yakni siswa masuk secara bergilir. Sebagian belajar di sekolah dan sebagian belajar di rumah. Tujuannya untuk relationship antar siswa. Jadi komunikasi guru dengan siswa berjalan bagus. Selama ini kan komunikasi hanya melalui lewat online," kata Sri.
Baca Juga: Bakal Buka Sekolah, Pemkab Sleman Siapkan Sistem On Off
Dia berharap, pembelajaran tatap muka dapat segera diterapkan. Pasalnya menurut Sri, desa di Sleman sudah banyak yang masuk zona kuning.
Selain itu, kata dia, tingkat pedukuhan rata-rata telah ditetapkan sebagai zona hijau.
"Jika terlalu lama [belajar di rumah], kasihan juga, tapi kita tidak bisa memaksa. Ketika ada orang tua yang memproteksi, pembelajaran dari rumah pun kita layani," jelasnya.
Disinggung kapan penetapan waktu pembelajaran tatap muka dibuka, Sri belum bisa memastikan.
Sebab, tren laju pertumbuhan kasus Covid-19 di Sleman cenderung meningkat.
"Tren kasus yang terjadi di Sleman akhir-akhir ini meningkat. Maka belum bisa dipastikan, tetapi kami siapkan sistem tersebut agar saat keadaan mulai reda bisa diterapkan," katanya.
Berita Terkait
-
Bakal Buka Sekolah, Pemkab Sleman Siapkan Sistem On Off
-
Soal Rencana Buka Kembali Sekolah, Menteri Nadiem Diminta Gunakan Hati
-
Waduh! Jelang Pembukaan Sekolah, 3 Pelajar di Serang Positif Corona
-
Pemerintah Buka Sekolah di Zona Kuning, FSGI: Berpotensi Langgar 3 UU
-
Serikat Guru: Pembukaan Sekolah di Daerah Zona Kuning Tak akan Efektif
Terpopuler
- Kumpulan Prompt Siap Pakai untuk Membuat Miniatur AI Foto Keluarga hingga Diri Sendiri
- Terjawab Teka-teki Apakah Thijs Dallinga Punya Keturunan Indonesia
- Bakal Bersinar? Mees Hilgers Akan Dilatih Eks Barcelona, Bayern dan AC Milan
- Gerhana Bulan Langka 7 September 2025: Cara Lihat dan Jadwal Blood Moon Se-Indo dari WIB-WIT
- Geger Foto Menhut Raja Juli Main Domino Bareng Eks Tersangka Pembalakan Liar, Begini Klarifikasinya
Pilihan
-
Nomor 13 di Timnas Indonesia: Bisakah Mauro Zijlstra Ulangi Kejayaan Si Piton?
-
Dari 'Sepupu Raisa' Jadi Bintang Podcast: Kenalan Sama Duo Kocak Mario Caesar dan Niky Putra
-
CORE Indonesia: Sri Mulyani Disayang Pasar, Purbaya Punya PR Berat
-
Sri Mulyani Menteri Terbaik Dunia yang 'Dibuang' Prabowo
-
Surat Wasiat dari Bandung: Saat 'Baby Blues' Bukan Cuma Rewel Biasa dan Jadi Alarm Bahaya
Terkini
-
Rp4 Miliar untuk Jembatan Pucunggrowong: Kapan Warga Imogiri Bisa Bernapas Lega?
-
2000 Rumah Tak Layak Huni di Bantul Jadi Sorotan: Solusi Rp4 Miliar Disiapkan
-
Malioboro Bebas Macet? Pemkot Yogyakarta Siapkan Shuttle Bus dari Terminal Giwangan untuk Turis
-
Tunjangan DPRD DIY Bikin Melongo, Tunjangan Perumahan Lebih Mahal dari Motor Baru?
-
KPKKI Gugat UU Kesehatan ke MK: Komersialisasi Layanan Kesehatan Mengancam Hak Warga?