SuaraJogja.id - Gelaran Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada serentak tahun ini bakal tetap berlangsung meski pandemi Covid-19 urung mereda.
Meski sudah dirancang sejak jauh hari, nyatanya Pilkada serentak 2020 harus mengalami penyesuaian akibat pagebluk Covid-19. Tidak saja dari sisi waktu pemungutan suara yang diputuskan ditunda hingga Desember 2020, tetapi juga sejumlah hal teknis terkait pelaksanaan.
Protokol penanganan Covid-19 menjadi salah satu faktor utama yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung serentak di 270 daerah --9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten.
Apalagi dengan kenyataan bahwa hingga pertengahan Agustus 2020, tren kasus Covid-19 masih pada angka dan grafik yang mengkhawatirkan di berbagai daerah di Indonesia.
Sementara, berdasarkan jadwal yang telah disesuaikan, awal September pendaftaran bakal calon kepala daerah sudah akan dibuka.
Sejauh ini, pihak KPU sendiri sebagai penyelenggara pemilihan umum, sudah menyatakan kesiapannya untuk pelaksanaan Pilkada 2020 ini termasuk meski harus menyesuaikan dengan protokol Covid-19 dan mengikuti susunan jadwal baru.
Sosialisasi bahkan simulasi pun sudah dilaksanakan, di mana dalam berbagai kesempatan KPU menyatakan optimistis bisa menyelenggarakan agenda politik besar ini dengan lancar.
Lantas, akan seperti apa Pilkada 2020 yang digelar serentak di ratusan daerah se-Indonesia di tengah masa pagebluk --istilah lain untuk pandemi-- ini?
Lalu sudah sejauh mana persiapan KPU untuk memastikan kelancarannya? Bagaimana pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada, termasuk kampanye dan pemungutan suara yang sudah dirancang KPU? Bagaimana dengan kemungkinan dan antisipasi rendahnya angka persentase pemilih?
Baca Juga: Kasus Covid-19 di DIY Tambah 42 Kasus, Salah Satunya Masih Balita
Lebih jauh lagi, bagi calon peserta Pilkada 2020, bagaimana pula mereka akan menyiasati masa pandemi ini, terutama dalam konteks kampanye dan memastikan keterpilihan mereka?
Apakah kampanye digital bakal menjadi andalan utama, dan akan seperti apa kira-kira? Adakah solusi lain yang juga bisa mereka tawarkan, tidak saja terkait keikutsertaannya dalam Pilkada namun juga bagi pelaksanaan agenda politik ini secara umum?
Untuk menjawab berbagai pertanyaan seputar Pilkada 2020, Suara.com akan mengelar seminar virtual atau webinar dengan tema "Kampanye Pilkada Kala Pagebluk: Cara Politikus Jaga Warga dan Demokrasi Tetap Sehat".
Acara webinar itu akan dilaksanakan pada Jumat (28/8/2020) siang ini mulai pukul 14.00 - 16.00 WIB.
Webinar ini bisa ditonton secara langsung dengan mengeklik tautan di laman Suara.com atau page Facebook Suara.com, akun Instagram Suara.com maupun kanal YouTube Suara.com. Untuk mengikuti webinar via Zoom bisa diklik di sini.
Dalam webinar sekaligus peluncuran Suara.com Regional di 14 provinisi ini akan diikuti sejumlah pembicara berkompeten. Di antaranya Komisioner KPU RI I Made Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar.
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Sah! YIA Resmi Jadi Embarkasi Haji Mulai 2026: Apa Dampaknya Bagi Jemaah dan Ekonomi Lokal?
-
Niat ke SPBU Berujung Maut, Pemotor 18 Tahun Tewas Tertabrak Bus di Temon Kulon Progo
-
Garin Nugroho Singgung Peran Pemerintah: Film Laris, Ekosistemnya Timpang
-
Soal Rehabilitasi Lahan Pascabencana di Sumatra, Kemenhut Butuh Waktu Lebih dari 5 Tahun
-
Rotasi Sejumlah Pejabat Utama di Polda DIY, Ini Daftarnya