Puji Pemerintah, Fahri Hamzah Soroti Bahaya Ini Jika Pilkada Ditunda

SuaraJogja.id - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, menyebut pemerintah sangat bijak karena menggelar Pilkada serentak 2020 sesuai jadwal, meski pandemi Covid-19.

Masa bakti kepala daerah yang wilayahnya menggelar Pilkada serentak 2020 bakal habis Januari 2021. Kata Fahri, jangan nanti yang mengisi jabatan dari penunjukan alias pelaksana tugas (Plt).

Dia berdalih dalam situasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi di masa Covid-19 saat ini, mandat harus berasal murni dari rakyat. Menurut dia, tidak bisa mandat rakyat dijalankan Plt.

Fahri Hamzah menjelaskan, Pilkada 2020 merupakan pesata demokrasi bersejarah dan sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sebab Pilkada dijalankan dalam situasi krisis pandemi Covid-19.

Baca Juga: Di Depan Bobby Nasution, Fahri Hamzah Beberkan Cara Menangi Pilkada Medan

Melansir Hops.id--jaringan Suara.com, Senin (28/9/2020), dalam situasi krisis, kepala daerah dipilih rakyat langsung, sebab pada situasi demikian, pemimpin harus mendapat legitimasi rakyat.

Fahri mengatakan, jika Plt kepala daerah yang mengisi jabatan pada Januari 2021, maka kepala daerah terbatas dalam menjalankan program kesejahteraan rakyatnya.

“Dengan cara apapun mandat harus diperbaharui, dengan cara langsung mendapatkan mandat dari rakyat. Tak bisa PLT, tak bisa karena butuh kesanggupan pada saat krisis, PLT kewenangannya di UU dibatasi, akses anggaran terbatas,” jelas Fahri di Medan, dalam Deklarasi dukungan Partai Gelora pada pasangan Bobby-Aulia, sebagaimana ditayangkan di YouTube Fahri Hamzah.

Untuk itu, Fahri memuji langkah pemerintah bersikap Pilkada serentak tetap lanjut sesuai jadwal 9 Desember nanti.

“Jadi keputusan pemerintah tetap Pilkada Desember mendatang adalah keputusan yang sangat bijak,” jelasnya.

Baca Juga: Fahri Puji Bobby Nasution: Dia adalah Avatar Aang, Perakit Kekuatan Besar

Fahri mengatakan, apabila Pilkada serentak ditunda kembali, bukan digelar 9 Desember 2020, situasinya akan runyam.

“Karena apabila men-delay kembali, maka kita akan menyongsong krisis legitimasi masif di pemerintahan kita di daerah. Itu berbahaya sekali bagi keberlanjutan kepemimpinan daerah,” dalih Fahri.

Juru Bicara Presiden Jokowi, Fajroel Rachman mengatakan Jokowi bersikap Pilkada sesuai jadwal dengan pertimbangan pesta demokrasi ini tetap bisa dijalankan hanya saja mengingat situasi masa pandemi wajib untuk menegakkan protokol kesehatan.

“Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi. Tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” jelas Jubir Presiden Jokowi dalam keterangan rilisnya, Senin 21 September 2020.

Jokowi melalui jubirnya mengatakan pemerintah mengajak semua pihak untuk bergotong-royong mencegah potensi klaster baru penularan Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada.

Apalagi KPU sebagai penyelenggara Pilkada ini sudah mengeluarkan ketentuan pelaksanaan pesta demokrasi dengan protokol kesehatana.

“Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No.6/2020, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah,” tulisnya.

Makanya Jokowi mengajak kepada jajaran kementerian dan lembaga untuk menyiapkan segala sesuatu dalam menghadapi Pilkada dengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakan hukum.