Massa Protes UU Cipta Kerja, Jokowi Resmikan Food Estate di Kalteng

SuaraJogja.id - Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Kamis (8/10/2020), bertolak ke Kalimantan Tengah untuk kunjungan kerja. Lawatan Jokowi ini dilakoni di tengah demonstrasi memprotes pengesahan UU Cipta Kerja.

Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa rombongan Presiden telah tiba di Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangka Raya, pukul 09.10 WIB, tadi.

Dari Bandara Tjilik Riwut, Presiden langsung melanjutkan perjalanan dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju Kabupaten Pulang Pisau. Di tempat itu, ia dijadwalkan untuk meninjau lumbung pangan (food estate) berikut penanaman padi, keramba ikan, serta peternakan bebek yang terletak di Kecamatan Pandih Batu.

Pada siang harinya, Kepala Negara diagendakan untuk menyerahkan Banpres Produktif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Gedung Pertemuan Umum Handep Hapakat, Kabupaten Pulang Pisau.

Baca Juga: Analis: Saya Pikir, There Is No Way Jokowi akan Batalkan UU Ciptaker

Dalam perjalanan menggunakan helikopter menuju Palangka Raya, Presiden sekaligus akan melakukan pemantauan dari udara lokasi lumbung pangan singkong di Kabupaten Gunung Mas.

Demo menolak UU Cipta Kerja

Ribuan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat bakal merangsek ke depan Istana Kepresidenan, hari ini.

Laporan jurnalis Suara.com Stephanus Aranditio yang mengutip pernyataan Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Remy Hastian menyebutkan tujuan aksi mahasiswa untuk mendesak Presiden Joko Widodo mencabut UU Cipta Kerja dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan.

"Secara narasi, kami sepakat menolak dan mengusahakan alternatif lain seperti judicial review dan mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perppu," kata Remy Hastian.

Baca Juga: Tak Ikut Demo Tolak UU Ciptaker, Buruh KSPI Pilih Mogok Nasional

"Berjuang menyuarakan aspirasi rakyat adalah keharusan, namun kesehatan dan keselamatan tetap yang utama," kata Remy mengingatkan demonstran untuk tetap menaati protokol kesehatan dengan membekali diri masker, face shield, hand sanitizer, dan obat-obatan pribadi.

Penjelasan pemerintah

Pemerintah menyelenggarakan konferensi pers bersama untuk menjelaskan substansi UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada Senin, 5 Oktober 2020.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan tujuan UU Cipta Kerja sebagai upaya pemerintah memangkas birokrasi yang berbelit sehingga dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih besar.

“Setiap tahunnya, ada sekitar 3 juta anak muda yang perlu pekerjaan. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini, kebutuhan atas penciptaan lapangan kerja baru sangat mendesak,” tutur Airlangga.

Menurut politikus Partai Golkar itu, UU Cipta Kerja dapat membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap). “Apalagi Indonesia memiliki bonus demografi. UU Cipta Kerja dibentuk dengan mengutamakan kepentingan rakyat, yang butuh kepastian dalam bekerja”, kata Airlangga.

UU Cipta Kerja diharapkan dapat menggerakkan rakyat untuk membuka usaha sendiri, dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Rakyat juga dapat membuka usaha baru dengan lebih mudah, karena perizinan bagi UMK telah dipermudah.

“UU Cipta Kerja juga mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang telah menyederhanakan dan memotong model perizinan yang berbelit sehingga praktik pungli atau pungutan liar dapat dihilangkan,” kata Airlangga.

Penjelasan isu yang beredar di masyarakat

Airlangga menyoroti klaster ketenagakerjaan yang banyak menjadi perbincangan di masyarakat, terutama terkait isu/hoaks yang terlalu banyak beredar sehingga menimbulkan persepsi yang salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami tegaskan bahwa di UU Cipta Kerja, upah minimum tidak dihapuskan. Upah ditetapkan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi, sehingga upah tidak akan turun. UU Cipta Kerja bahkan mengatur upah pekerja harus lebih tinggi dari upah minimum,” Airlangga.

Dalam UU Cipta Kerja, kata Airlangga, besaran pesangon diatur sehingga pekerja mendapatkan kepastian pembayaran pesangon dan mendapat tambahan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yang mengatur agar pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja mendapatkan manfaat lain berupa peningkatan kompetensi (upskilling) serta akses pada kesempatan kerja yang baru.

“Terkait waktu kerja yang eksploitatif, jumlah jam kerja sama seperti UU Ketenagakerjaan. Selain itu, UU Cipta Kerja juga tidak menghapuskan hak cuti haid dan cuti melahirkan. Pekerja outsourcing tetap mendapatkan jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan. Hak pekerja juga harus tetap dilindungi apabila terjadi pergantian perusahaan outsourcing,” kata dia.

Terkait isu tenaga kerja asing  bebas masuk ke Indonesia, kata Airlangga, “dalam UU Ciptaker diatur Tenaga Kerja Asing yang dapat bekerja di Indonesia hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu dan harus punya kompetensi tertentu. Kemudian, perusahaan yang memperkerjakan TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.”

Airlangga juga menegaskan UU Cipta Kerja lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, dengan memberikan berbagai macam kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, terutama untuk mengembangkan usahanya. UU Cipta Kerja memberikan kemudahan perizinan tunggal bagi UMK melalui pendaftaran, dan memberikan insentif fiskal dan pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

“Pemerintah (pusat dan daerah) dan BUMN/Derah wajib mengalokasikan penyediaan tempat promosi, tempat usaha atau pengembangan UMK pada infrastruktur publik (terminal, bandara, pelabuhan, stasiun, rest area jalan tol, dan infrastruktur publik lainnya),” kata Airlangga.

Airlangga mengatakan terkait jaminan produk halal, UU Cipta Kerja menjamin percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal dengan memberikan pembatasan waktu proses penerbitan sertifikat halal, dan memperluas Lembaga Pemeriksa Halal yang dapat dilakukan juga oleh ormas islam dan perguruan tinggi negeri.

“Bahkan bagi pelaku UMK, diberikan kemudahan tambahan berupa biaya sertifikasi yang ditanggung oleh pemerintah,” kata dia.