SuaraJogja.id - Pemda DIY dengan Pemkot Yogyakarta kembali akan menerapkan kawasan pedestrian di Malioboro. Karenanya mulai 2 November 2020 mendatang, kendaraan bermotor akan dilarang melintasi jantung kota tersebut.
Ujicoba pelarangan kendaraan bermotor akan diberlakukan selama dua minggu hingga pertengahan November 2020. Dari ujicoba tersebut nantinya akan dievaluasi efisiensi program selanjutnya.
"Ujicoba sudah dilakukan beberapa kali tapi memang belum full karena biasanya kan cuma Selasa Wage. Tapi belum permanen karena cuma sehari dan tidak bisa menggambarkan kondisi lalu lintas sebenarnya. Karenanya akan diberlakukan ujicoba full besok [2 november 2020]," ungkap Sekda DIY, Baskara Aji di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (23/10/2020),
Menurut Aji, hanya kendaraan publik seperti Trans Jogja, ambulance, pemadam kebakaran, patroli dan tamu kepresidenan serta kendaraan tanpa motor yang diperbolehkan melewati kawasan Malioboro. Lalu lintas untuk kendaraan akan dialihkan ke sejumlah ruas jalan seperti Jalan Mataram.
Kantong-kantong parkir pun akan diatur, termasuk di sirip-sirip jalan. Dengan demikian pengalihan arus lalin tidak akan membuat kemacetan baru. Pengaturan parkir untuk becak dan andong pun juga dilakukan agar lebih tertib lalin.
Aji meyakinkan Pedagang Kaki Lima (PKL) maupun pemilik toko tidak perlu khawatir akan dirugikan adanya kebijakan tersebut. Sebagai kawasan pedestrian, justru warga dan wisatawan bisa berjalan kaki dan menikmati Malioboro secara utuh.
“Kalau kendaraan bermotor selama ini kan hanya lewat. Kalau besok jadi pedestrian justru mereka bisa jalan-jalan kemana-mana,” ungkapnya.
Sementara Plt Dinas Perhubungan (dishub) DIY, Ni Made Panti Dwi Panti Indrayanti mengungkapkan kebijakan pelarangan kendaraan bermotor di kawasan Malioboro tersebut salah satunya untuk mendukung program penetapan sumbu imajiner Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO.
Selain itu penataan tersebut juga akan membuat kawasan Malioboro menjadi lebih baik sebaagai kawasan pedestrian. Masyarakat pun bisa lebih banyak memanfaatkan transportasi publik.
Baca Juga: 7 Soto Enak di Jogja untuk Sarapan
“Ya ini bentuk dukungan untuk pengajuan sumbu imajiner di UNESCO. Malioboro kan salah satu bagian dari sumbu imajiner, bagaimana kita membuat kondisi di sumbu imajiner tersebut tidak macet saat ditetapkan UNESCO," ungkapnya.
Made menambahkan, kebijakan tersebut mulai disosialisasikan kepada publik. Diharapkan masyarakat memahami kebijakan tersebut demi kepentingan bersama.
"Perubahan itu pasti ada pro dan kontra, ya kita menyiapkan yang terbaik itu seperti apa," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Pemda DIY Beli Dua Hotel di Malioboro, Bakal Disulap Jadi Ruang Pamer UMKM
-
Penemuan Mayat di Malioboro dan 4 Berita SuaraJogja Lainnya
-
Sempat Mendengkur, Seorang Pria Ditemukan Meninggal di Kawasan Malioboro
-
GKR Hayu Sesalkan Demo RIcuh di Malioboro, Akibatnya Rugikan Banyak Pihak
-
5 Hotel Berbintang Dekat Malioboro Lagi Diskon, Hingga 84 Persen!
Terpopuler
- Kronologi Gubernur Bali Wayan Koster Diamuk Pegawai SPBU
- Apa Manfaat dari Bedak Marcks? Kenali 5 Fungsi dan Keunggulan Variannya
- 7 Moisturizer Mengandung Formula Anti-aging untuk Wajah Kencang dan Awet Muda
- Wacana Gaji ASN Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih Dinilai Sebagai Langkah Mundur
- Jelang Persebaya vs PSS Sleman, Bonek Punya Misi Kemanusiaan untuk Korban Karhutla
Pilihan
-
Rakyat Kecil Jadi Korban Antrean BBM, dari Ojol Kehilangan Pendapatan hingga Kampus Terpaksa WFH
-
Singapura Bongkar 7 Perusahaan Indonesia Terkait Karhutla, Ini Daftar Lengkapnya
-
Asap Karhutla Hari Ini Sudah Sampai Jakarta dan Banten!
-
Maruli Simanjuntak Disebut Dilantik Prabowo Jadi Wakil Panglima TNI, Kamis Sore Ini
-
Kompak Berpakaian Dinas Lengkap Sambangi Istana, Perwira Tinggi TNI Siap Dilantik Prabowo
Terkini
-
66 Daerah Belum Punya RS Tipe C, Pasien Kanker Berisiko Harus Berobat Jauh
-
BRI Peduli Perkuat Infrastruktur Desa di Cianjur, Jembatan Gantung Bantu Mobilitas 7.000 Warga
-
Daya Beli Warga Jogja Turun, Pedagang Terpaksa Pangkas Dagangan
-
Wacana Gaji ASN Dibayar Kopdes Bikin Geger, Pemda DIY Pusing, DPRD Sebut Tak Masuk Akal
-
BRI Dorong Koperasi Desa Merah Putih Jadi Motor Ekonomi Kerakyatan