Dinilai Berhasil, Penataan Kawasan Kumuh di Gajah Wong Perlu Dilanjutkan

SuaraJogja.id - Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai (Forsidas) Gajah Wong Yogyakarta berkolaborasi dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) DIY mengadakan acara "Gowes Pinggir Kali" pada Jumat (13/11/2020). Acara tersebut bertujuan untuk menggalang komitmen dan mempengaruhi pemikiran serta perilaku masyarakat terkait dengan penataan kawasan kumuh.

Ketua Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai (Forsidas) Gajah Wong Purbudi Wahyuni mengatakan, Sungai Gajah Wong, yang berada di sepanjang hulu hingga hilir berada di daerah-daerah perbatasan, mulai dari perbatasan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman hingga Kota Yogyakarta yang berbatasan dengan Kabupaten Bantul.

Namun sejauh ini, kata Purbudi, baru Gajah Wong yang berada di wilayah Kota Yogyakarta saja yang mendapat perhatian dari pemerintah. Sementara untuk wilayah lainnya masih belum mendapatkan pengembangan yang serupa.

"Baru di kawasan Kota Yogyakarta saja yang terbangun dan mulai berkembang. Melihat hal ini tentu harapannya semoga dengan duduk bersama kali ini dapat mendukung kegiatan pembangunan kawasan lainnya yang serupa," kata Purbudi, kepada awak media, Jumat (13/11/2020).

Baca Juga: Pertama di Indonesia, Nikah Bareng Ijab di Tiga Tempat Berbeda

Purbudi menuturkan bahwa Forsidas Gajah Wong memiliki visi integrated eco-turism yang berbasis mitigasi bencana menuju Hamemayu Hayuning Bawono. Acara yang diselenggarakan masih dengan suasana Hari Pahlawan ini diharap bisa memotivasi semua pihak untuk lebih mengembangkan kawasan sekitarnya menjadi lebih baik.

Kasi Pelaksanaan Wilayah II Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY Dibyo Saputro mengatakan, keberhasilan pembangunan sebuah wilayah tidak hanya berhenti pada proses pembangunan fisik saja, tetapi bagaimana setelah itu dapat bermanfaat bagi masyarakat di kawasan prioritas serta pemeliharaan hasil pembangunan ini di masa mendatang.

"Banyak contoh dari hasil pembangunan yang hanya baik di akhir prosesnya tapi setelah beberapa tahun hasil pembangunan tersebut tidak dipelihara oleh masyarakat sehingga rusak dan tidak bermanfaat kembali," ucap Dibyo.

Guna mengantisipasi hal tersebut, perlu disusun aturan bersama dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP). Fungsi utamanya untuk merawat dan memelihara seluruh hasil infrastruktur yang telah dibangun.

Keberadaan dokumen aturan bersama itu nantinya tidak hanya menjadi sebuah dokumen semata. Namun menjadi panduan dan wujud komitmen bersama masyarakat untuk menggunakan dan merawat seluruh hasil infrastruktur yang dibangun bersama ini.

Baca Juga: Memanjakan Mata, Wisata Bendhung Lepen di Jogja Dihuni Ratusan Ikan Nila

"Kawasan Gajah Wong dengan Dermaga Cinta Tirto Wolulas dan wisata Bendung Lepen di Kelurahan Giwangan bisa menjadi percontohan yang baik terkait dengan keberlanjutan program penataan kawasan kumuh yang tidak berhenti pada terpenuhinya infrastruktur dasar namun memberikan ruang kreatif bagi masyarakat sebagai sarana pengembangan ekonomi," ungkapnya.