SuaraJogja.id - Presiden Jokowi mndapat surat berisi keluhan yang dirasakan orang Papua. Surat itu ditulis oleh perempuan asli Papua, Rutce Botsawer.
Melalui surat itu, Rutce menyampaikan isi hatinya soal masalah hak asasi manusia yang terjadi terhadap bangsanya. Ia juga meminta Jokowi untuk dapat menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dan memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat Papua.
Rutce menjelaskan, pelanggaran HAM telah terjadi di Papua sejak 1969 dan belum mereda hingga kiwari. Menurutnya, negara tidak pernah serius dalam menangani masalah itu.
"Saya sebagai anak asli Papua, di mana lahir dan besar hidup di tanah Papua, melihat bahwa negara tidak pernah serius dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di bumi cenderawasih," jelas Rutce dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (24/11/2020).
"Ada begitu banyak masalah HAM yang terjadi di tanah Papua sejak 1969 sampai hari ini dan yang juga terjadi di Kabupaten Nduga hari ini," sambungnya.
Rutce mengungkapkan, banyak nyawa warga Papua yang berguguran secara percuma hanya karena proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah RI.
"Sudah terlalu banyak nyawa asli Papua yang hilang secara cuma-cuma. Pembangunan yang bapak buat tidak bisa digantikan dengan nyawa orang asli Papua yang begitu berharga, entah sampai kapan seperti ini bapak Jokowi," tutur dia.
Sebagai anak asli Papua, ia ingin negara bisa hadir menuntaskan segala masalah HAM yang terjadi di tanah Papua supaya tidak menjadi luka bagi generasi penerus.
Selain soal masalah HAM, Rutce juga menyinggung soal rasisme yang dirasakan orang-orang Papua, terutama yang merantau ke daerah lain.
Baca Juga: Ungkit Isu HAM dan Militer, GKI: Tiap Hari Orang Papua Bersimbah Darah
Masih teringat di benaknya ketika kejadian dialami mahasiswa-mahasiswa Papua yang kuliah di Surabaya pada tahun lalu.
Selain mendapatkan pengepungan oleh aparat keamanan, mereka juga mendapatkan aksi rasisme, bahkan disebut monyet.
"Menjadi momok yang begitu menakutkan bagi kami anak-anak Papua, entah apa kesalahan kami, apa karena kulit kami yang kami hitam? Atau rambut kami yang keriting atau kami yang jelek? Sehingga kami dianggap seperti monyet?" ungkapnya.
Padahal, kata Rutce, warga Papua sangat menghargai adanya perbedaan kultur di Indonesia.
Bahkan warga Papua pun menerapkan toleransi yang begitu tinggi bagi orang dari daerah lain yang mengambil tanah mereka.
Selain itu, ia juga meminta kepada Jokowi agar tidak menghalang-halangi kebebasan berpendapat bagi warga Papua.
Berita Terkait
-
Ungkit Isu HAM dan Militer, GKI: Tiap Hari Orang Papua Bersimbah Darah
-
Bawa Isu Pelanggaran HAM Papua ke PBB, Mahfud: Negara Vanuatu Mengada-ada
-
8 Fakta Seputar Vanuatu yang Rutin Ungkit Isu Papua di PBB
-
Vanuatu Tuduh Indonesia Langgar HAM Papua, Diplomat Ini Beri Jawaban Telak
-
Bantah Tudingan TNI,TPNPB: Ayah Anak Korban Penembakan Nduga Warga Sipil
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
-
5 HP RAM 8 GB untuk Multitasking Lancar Harga Rp1 Jutaan Terbaik Februari 2026
Terkini
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
-
Lulusan Hukum UGM Ini Banting Setir Jadi Ojol Saat Kuliah, Kini Jadi Peneliti Hukum Nasional
-
3 Rekomendasi Sedan Bekas Modal Rp30 Jutaan, Tahun 2000-an: Nyaman, Irit, dan Anti Rewel!
-
Kunci Jawaban Ekonomi Kelas 11 Halaman 118-119 Kurikulum Merdeka: Teori Kuantitas Uang Fisher
-
Soroti Aktivitas Pedagang Sate di Malioboro, DPRD Kota Jogja Sebut Penindakan Masih Tak Optimal