SuaraJogja.id - Penangkapan Menteri KPP, Edhy Prabowo oleh KPK memunculkan spekulasi beragam di ranah publik. Termasuk diantaranya dari pengamat tata negara, Refly Harun.
Refly menyinggung dahulu soal Gerindra yang disebut menjadi penumpang terakhir dalam koalisi dengan Istana. Sebelumnya sudah ada lima partai terlebih dahulu yang sudah bergabung dengan koalisi tersebut, yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP.
Di mana, Gerindra sebagai penumpang terakhir dan mendapat dua portofolio Kementerian, yakni Pertahanan, dan Kelautan dan Perikanan. Oleh survei-survei, Prabowo belakangan dijuluki sebagai menteri terbaik, dan Edhy Prabowo dengan kinerja terburuk.
Lebih jauh Refly menyoroti kenapa menteri dari partai pimpinan Prabowo yang disikat. Kata dia, mungkin alasannya karena korupsi ya tetap korupsi. Apalagi ketika memilih anggota KPK tempo hari, Gerindra pun dinilai sepertinya mendukung juga.
Sehingga kemudian memunculkan narasi kenapa menteri Gerindra yang ditangkap, bukan menteri dari PDIP, Golkar, dan sebagainya.
“Mungkin banyak korupi yang disidik KPK, tapi yang mesti diambil KPK tentu yang sudah memiliki fakta dan data yang sudah kuat. Terlihat tebang pilih memang, tapi korupsi tetap korupsi. Kalau KPK sudah berani menangkap, artinya dia punya fakta dan data terhadap orang nomor satu di KKP itu,” kata Refly di saluran Youtube-nya seperti dilansir dari Hops.id.
“Tapi jangan lupa juga, ketika memilih anggota KPK kemarin, dari Gerindra pun sepertinya mendukung juga. Nah karena itu, jadi muncul spekulasi kenapa Gerindra yang kena,” kata Refly.
Atas hal ini Refly pun menyebut praktik korupsi sepertinya masih terus merajalela di lingkaran kekuasan. Di satu sisi ini baru menteri, belum seputar kekuasaan lainnya.
Baca Juga: Rocky Gerung soal Edhy Prabowo Dicokok KPK: Gerindra Akan Balas Dendam
Maka itu, Refly pun lalu menyebut jika Presiden Jokowi gagal dalam persoalan korupsi. Setidaknya ada sejumlah analisa yang dia sampaikan soal kegagalan ini.
Pertama, Jokowi dianggap gagal memilih orang kredibel sebagai menteri yang seharusnya memiliki track record baik. Sebab ini bukan kasus pertama, sebab sebelumnya ada dua menteri Jokowi yang sudah ditangkap KPK atas pengembangan kasus.
Sebelumnya ada Menteri Sosial Idrus Marham, dan Menpora Imam Nahrawi. Padahal, dalam rekam jejaknya, sudah menjadi isu umum kalau Idrus Marham dianggap punya kaitan dengan Setya Novanto dan Akil Mochtar.
Namun rekam jejak itu justru tak menghalangi Jokowi untuk merekrutnya sebagai seorang menteri.
“Sama seperti saat tidak menghalangi niat Jokowi untuk mengajak Setya Novanto sebagai mitra aliansi. Bahkan konon dia banyak mengerjakan kepentingan Jokowi. Ini makin terlihat kalau semangat antikorupsi Jokowi sangat lemah,” kata dia.
Bukan cuma Jokowi, Refly menilai kasus sama juga terlihat pada sejumlah presiden sebelumnya, mulai dari SBY, Megawati, Gus Dur, dan Habibie. Semua dianggap bermasalah dengan pemberantasan korupsi.
Berita Terkait
-
Petuah Lama Fadli Zon, Pernah Minta Edhy Prabowo Ikuti Susi yang Nasionalis
-
Jadi Tersangka Suap Ekspor Benur, Menteri KKP Edhy Prabowo Negatif Corona
-
2 Tersangka Buron, KPK Minta Staf Edhy Prabowo Serahkan Diri
-
Ini Identitas 7 Tersangka dalam Kasus Korupsi Menteri KKP Edhy Prabowo
-
Barang Bukti Kasus Edhy Prabowo, dari Tas Luis Vuiton hingga Arloji Rolex
Terpopuler
- Profil dan Pekerjaan Jhon LBF, Siap Bantu Ruben Onsu Bayar Kerugian Rp3,5 M
- 3 Shio yang Menarik Keberuntungan Sepanjang September 2026, Hoki Sebulan Penuh
- Cara Membersihkan Bunga Es Tanpa Mematikan Kulkas, Aman dan Mudah Dilakukan
- 3 HP Infinix Mirip iPhone 17 Pro Max, Tampil Mewah ala Flagship
- 4 Tips Merebus Telur agar Mudah Dikupas, Hasil Mulus Sempurna
Pilihan
-
Sempat Serukan Serang Hercules! Admin Akun Pemukiman Setan Ditangkap Polisi karena Molotov
-
Pidato Pertama Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin Berseloroh: Baru Dua Jam Saja
-
Jalani Ritual di Danau Sunter, WNA Aljazair Dievakuasi Setelah Dirayu 3 Jam
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
Terkini
-
Ormas Terlibat Kekerasan, Muhammadiyah Desak Polisi Tak Tebang Pilih
-
17 Persen Penerima PKH di DIY Terindikasi Judol, Dinsos Tangguhkan Bansos
-
Soroti UU Konservasi dan RUU Masyarakat Adat, Forum PCS 2026 Digelar di UGM
-
Konservasi Indonesia Dinilai Masih Negara-Sentris, PCS 2026 Dorong Perubahan Paradigma
-
Difabel Harus Kesulitan Masuk Malioboro, Pemda Bongkar Desain Regol Ayom