SuaraJogja.id - Belum juga dilaksanakan, sejumlah persoalan muncul dalam persiapan Pilkada 9 Desember 2020 besok. Sebanyak 38 pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Sleman dinyatakan reaktif dalam test rapid dalam rangka persiapan Pilkada, Rabu (9/12/2020) besok.
Namun, hasil tes swab setelah mereka dinyatakan reaktif hingga saat ini belum juga keluar.
Akibatnya, Bawaslu DIY terpaksa mengganti mereka dengan petugas lain, padahal Bawaslu tidak punya banyak tenaga pengganti.
"Padahal kami sudah mendesak bupati untuk segera mengeluarkan hasil tes swab, tapi nyatanya sampai kemarin belum juga keluar. Akhirnya hari ini terpaksa kami ganti," ungkap Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (8/12/2020).
Selain 38 pengawas TPS yang reaktif, 5 pengawas TPS di Sleman dan 3 pengawas TPS di Bantul juga dinyatakan positif COVID-19.
Bawaslu pun akhirnya mengganti mereka dengan petugas lain.
Sementara, penolakan 270 petugas KPPS di Gunungkidul untuk rapid test pun juga masih jadi masalah.
Tanpa adanya kepastian dari KPU Pusat, KPU akhirnya hanya menggunakan aturan tes kesehatan influensa bagi 270 KPPS tersebut.
"Dari penafsiran di aturan KPPU, ada daerah yang tidak menyediakan rapid test. Akhirnya KPU pun mengambil langkah petugas dicek apakah ada yang influensa atau tidak. Hari ini dilaksanakan hal itu, tapi belum ada kepastian apakah KPPS yang menolak di-rapid juga menolak dicek kesehatan influensa," paparnya.
Baca Juga: Jelang Pilkada Besok, Pasien Corona RI Tembus 586.842, Wafat 18 Ribu Jiwa
Sementara, Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta para peserta pilkada di Bantul, Sleman, dan Gunungkidul untuk bersikap sportif. Mereka harus menghargai pilihan rakyat apapun hasilnya.
"Ya harapan saya pada waktu nanti penghitungan suara ya kita tetap harus tertib tapi juga jujur sportif dalam arti menghargai kehendak pemilihnya," ungkapnya.
Saat hasil pilkada diumumkan pun, pemenang diimbau tidak sombong, sedangkan pihak yang kalah tidak perlu iri. Sebab, pilkada merupakan proses demokrasi sesuai pilihan rakyat.
"Harapan saya masyarakat tetap bisa meluangkan waktu menggunakan hak pilihnya," paparnya.
Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, Sultan berpesan agar para pemilih menjaga protokol kesehatan (prokes). Mereka harus mentaati jadwal kedatangan pencoblosan.
"Kalau saya, pilkada, ya harapan saya bisa berjalan dengan tertib, tapi saya mohon kan sudah dibagi waktu itu ditepati, sehingga tidak ada penumpukan di TPS baik pada waktu coblosan maupun penghitungan suara. Yang penting jaga jarak protokol," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Jelang Pilkada Besok, Pasien Corona RI Tembus 586.842, Wafat 18 Ribu Jiwa
-
Cegah Serangan Fajar Pilkada, Bawaslu Diminta Awasi Pergerakan di TPS Besok
-
12.000 Personel Polisi Dikerahkan Amankan Pilkada Se-Sumut
-
H-1 Pilkada, Gakkumdu Tanjungbalai Proses 6 Orang Kasus Dugaan Politik Uang
-
Diingat Besok! Sebelum Pencoblosan Suhu Tubuh Diukur dan Wajib Cuci Tangan
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Bantuan dari BRI Telah Jangkau Lebih dari 70 Ribu Masyarakat Terdampak di Sumatera
-
Korupsi Bupati Sleman, Kuasa Hukum Tegaskan Peran Raudi Akmal Sesuai Tugas Konstitusional DPRD
-
Sudarsono KH, Salah Satu Pendiri PSS Sleman Tutup Usia
-
5 Armada Bus Jakarta-Jogja Murah Meriah untuk Libur Sekolah Akhir Tahun 2025
-
Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang