SuaraJogja.id - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta belum memberikan emergency use authorization (EUA) atau perizinan darurat terkait dengan vaksinasi Covid-19. Hal itu sejalan dengan keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang juga masih menunggu beberapa data dan hasil uji klinis yang dibutuhkan.
"Prinsipnya Badan POM belum memberikan perizinan darurat itu terkait dengan vaksin. Jadi memang harus terbit dulu izin darurat untuk bisa lantas digunakan secara luas," kata Kepala BBPOM Yogyakarta, Dewi Prawitasari, kepada awak media, Selasa (15/12/2020).
Dewi menuturkan terkait dengan tawaran vaksinasi yang sudah muncul di rumah sakit yang ada di Jogja, pihaknya tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Sebab memang tawaran yang dibuat oleh rumah sakit di Jogja itu baru sebatas pendaftaran bagi peminat saja belum langsung untuk diberikan saat ini juga.
"Kalau soal menawarkan kan tidak harus pas sekarang ditawarkan dan besok langsung vaksinasi, baru menawarkan saja," sebutnya.
Baca Juga: Sertifikasi Halal Vaksin Sinovac, MUI: Dokumennya Belum Lengkap
Terkait dengan dibarenginya tawaran vaksin tersebut dengan harga yang tertera, Dewi menyampaikan bahwa itu juga sah-sah saja. Itu menjadi kebijakan dan cara dari masing-masing rumah sakit terkait yang menawarkan vaksin.
"Soal ada harga tidak masalah, emang orang tidak boleh promo pakai harga tertentu," ucapnya.
Kendati begitu Dewi menyatakan semua ketentuan terkait vaksin Covid-19 itu akan diberikan langsung dari Kementerian Kesehatan. Mulai dari penentuan harga vaksin, siapa saja yang boleh diberikan, hingga rumah sakit mana saja yang boleh memberikan vaksinasi kepada masyarakat.
Sementara itu Badan POM hanya akan menerima rilis dan memberikan izin penggunaan 1,2 juta vaksin Covid-19 Sinovac tahap pertama yang telah tiba di Indonesia. Namun saat ini, kata Dewi, semua itu masih dalam proses.
"Pada intinya, semua diatur oleh Badan POM bukan oleh Balai Besar POM. Jadi saya tidak bisa memberikan statement lebih banyak karena izin itu ada dari pusat, tidak ada di Balai Besar. Di Provinsi mana pun tidak ada yang ada di Badan POM Jakarta," tegasnya.
Baca Juga: Brasil Batal Umumkan Hasil Efikasi Vaksin Covid-19 Sinovac, Kenapa?
Dewi mengaku hingga saat ini belum mengetahui pihak atau rumah sakit mana saja yang akan atau malah sudah menerima vaksin tersebut. Bahkan terkait izin darurat itu sudah didapat atau belum, ia juga tidak mengetahui hal tersebut lebih lanjut.
- 1
- 2
Berita Terkait
-
Kafe Bertebaran, Angkringan Bertahan: Kisah Ketahanan Budaya di Jogja
-
Raminten Cabaret Show Kreasi Hamzah Sulaiman: dari Panggung Amal jadi Ikon Hiburan Kota Jogja
-
Jogja Film Pitch and Fund 2024 Digelar, Terpilih 4 Film Karya Sineas Lokal yang Menggugah Sanubari
-
2 Makna Mendalam di Tilik Jogja, Lagu Baru Citra Scholastika
-
Narasi Angkringan di Yogyakarta yang Tenggelam oleh Kultur Cafe
Terpopuler
- Mayjen Purn Komaruddin Simanjuntak Tegaskan Sikap PPAD
- 3 Klub BRI Liga 1 yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Ciro Alves pada Musim Depan
- 7 HP Android dengan Kamera Setara iPhone 16 Pro Max, Harga Mulai Rp 2 Jutaan Saja
- Terlanjur Gagal Bayar Pinjol Jangan Panik, Ini Cara Mengatasinya
- Pascal Struijk Bongkar Duet Impian, Bukan dengan Jay Idzes atau Mees Hilgers
Pilihan
-
Jelang Kongres Tahunan, Erick Thohir Bocorkan Masa Depannya di PSSI
-
4 Rekomendasi HP Samsung Rp 3 Jutaan Terbaik April 2025, RAM Besar dan Kamera Ciamik
-
Bak Lelucon, Eliano Reijnders Tertawa Jawab Rumor Bakal Pindah Liga Malaysia
-
Wahana Permainan di Pasar Malam Alkid Keraton Solo Ambruk, Ini Penjelasan EO
-
Nasib Muhammad Ferarri dan Asnawi Mangkualam Lawan MU Masih Abu-Abu, PSSI Angkat Bicara
Terkini
-
Ramai TNI Masuk Kampus di Semarang, Dosen UIN Jogja: Kebebasan Akademik Terancam
-
Gunungkidul 'Sentil' UNY: Lahan Hibah, Mana Kontribusi Nyata untuk Masyarakat?
-
Kemarau 2025 Lebih Singkat dari Tahun Lalu? Ini Prediksi BMKG dan Dampaknya
-
Terjadi Lagi, Pria Berjaket Coklat Edarkan Uang Palsu, Toko Kelontong Jadi Korban
-
Polda Selidiki Kasus Tanah Mbah Tupon, BPN DIY Blokir Sertifikat IF