SuaraJogja.id - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X memastikan semua pengunjung dari luar DIY yang datang ke DIY wajib membawa hasil tes rapid atau swab antigen. Kebijakan ini diberlakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat selama libur Natal dan Tahun Baru (nataru) mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.
"Mau tidak mau ya harus dilaksanakan karena berlaku nasional. Otomatis pemerintah pusat sudah[membuat kebijakan] seperti itu, ya kami hanya akan memberitahukan saja [ke wisatawan]. Karena kalau kita pergi ke tempat lain juga harus bisa menunjukkan surat tes swab" ungkap Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (18/12/2020).
Hasil tes rapid atau swab antigen tersebut sebagai identitas kesehatan semua wisatawan yang keluar masuk ke DIY atau sebaliknya. Surat tes rapid antigen hanya berlaku selama tiga hari, sedangkan surat tes swab hanya berlaku selama seminggu.
Bila identitas tersebut sudah tidak berlaku, maka wisatawan wajib kembali melakukan rapid atau tes swab selama masih berada di DIY. Hal ini untuk memastikan mereka tidak terpapar COVID-19 selama di kota ini.
Baca Juga: Restu Bumi Kreo, Al Ghazali dan Dul Jaelani Namakan Destinasi Baru di DIY
Kebijakan ini diberlakukan karena DIY sampai saat ini tidak pernah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) laiknya kota-kota lain. Sebab selain fokus pada penanganan kesehatan di masa pandemi COVID-19, Pemda ingin perekonomian masyarakat tetap berjalan.
"Yang pasti tidak ada PSBB. Jadi biarpun rapid tes sebagai penanda maka harus lagi. Nanti vaksin juga hanya enam bulan [berlaku]. Jadi kalau pakai surat rapid sudah satu minggu yang tidak boleh," ungkapnya.
Sementara Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengungkapkan, wisatawan yang datang ke DIY harus membawa surat rapid atau swab antigen yang masih berlaku. Sebab dari hasil operasi di lapangan saat terjadi kerumunan, ada wisatawan yang kedapatan membawa surat rapid tes yang sudah kadaluwarsa.
"Mohon yang kesini menyiapkan identitas kesehatan berupa hasil rapid dan swab yang berlaku. Satgas akan melakukan sampling di beberapa tempat," ungkapnya.
Haryadi menambahkan, pemkot sudah berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY serta jasa serta pengusaha untuk meminimalisir kerumunan selama libur Nataru. Kebijakan tersebut diberlakukan Kota Yogyakarta karena diberlakukan secara nasional.
Baca Juga: PWNU DIY Tolak Aksi Bantu Syuhada di Titik Nol Km, Ajak Jauhi Kerumunan
"Setiap warga diharapkan tidak berkerumun dan membuat kerumunan. [Jangan] bikin party ulang tahun di titik nol, hotel, jagalah protokol kesehatan. Prokes kami pastikan dijalanlan dan kami mengawasi agar berjalan," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Pemerintah Tetapkan Libur Natal 25-26 Desember, Kapan Harga Tiket Pesawat Turun?
-
Pemerintah Antisipasi Bencana, Biar Liburan Aman dan Lancar saat Nataru
-
Dita Meichan Mengeluh Tambah Gemuk Usai Liburan ke Eropa, Pipinya Makin Chubby
-
Destinasi Liburan Akhir Tahun, Menikmati Tradisi Natal di 3 Negara Asia
-
Waktunya Healing, TPayLater Bakal Bikin Liburan Kamu lebih Mudah!
Tag
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
-
Seharga Rp7,4 Miliar, Dua Bus Listrik Trans Jogja Siap Beroperasi, Intip Penampakannya
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025