Buat Catatan Akhir Tahun, Amien Rais Minta Jokowi Selesaikan Dua Ujian

SuaraJogja.id - Mantan ketua MPR Amien Rais melalui kanal YouTube-nya membuat catatan akhir tahun secara singkat dan masih membahas mengenai wewenang kekuasaan yang diberikan kepada Presiden Jokowi menurut UU Dasar Republik Indonesia. Dalam BAB III ada 16 pasal dengan 27 ayat yang semuanya membahas mengenai presiden dan wakil presiden. Misalnya pasal 10, yang menyebutkan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut.

"Kemudian pasal empat ayat satu saya baca, presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar," terang Amien.

Dalam praktiknya, presiden diperbolehkan membuat kabinet sesuai dengan keinginannya. Reshuffle memang merupakan hak prerogratif presiden. Sesungguhnya nama-nama menteri juga sudah ada di saku presiden, yang mengetahui hanyalah Tuhan dan presiden saja. Sehingga kekuasaan terkesan angker dan luar biasa. Pasal 12 sendiri berbunyi, jika presiden menyatakan keadaan bahaya.

Presiden yang menentukan apakah masyarakat masuk ke dalam darurat sipil atau darurat militer. Dari beberapa pasal yang disampaikan, Amien menegaskan luar biasa kepemimpinan presiden. Selain itu, ada beberapa pasal yang mengharuskan adanya persetujuan DPR. Misalnya saja mengenai persetujuan untuk perang atau kebijakan yang menyangkut beban keuangan negara. Namun, yang menjadi masalah besar adalah DPR, DPD dan MPR sebagian besar terdiri dari anggota yes man dari kemauan presiden.

Baca Juga: Jokowi Ingatkan BLT Tahun Depan Hanya Untuk Beli Pangan

"Sehingga tidak keliru jika ada yang menyatakan, DPR, DPD, MPR telah menjadi yes man dan yes woman institution, yang berani speak out mengatakan keyakinannya itu sedikit sekali," ujar Amien.

Apa saja yang diinginkan presiden dengan para perubungnya, yang terkadang berpotensi menghancurkan kepentingan nasional bisa terus berjalan tanpa ada resistensi. Hal tersebut terjadi karena DPR, DPD, MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat sudah tidak bisa mengangkat kepala untuk melakukan kritik apalagi resistensi. Hal tersebut juga yang membuat Indonesia berada dalam malapetaka demokrasi.

Tidak adalagi yang menahan atau membendung keinginan eksekutif. Demokrasi yang ada sekarang menurut Amien sudah berada pada titik nadirnya. Akhirnya politik dan kebijakan yang dilakukan rezim lebih menguntungkan kapitalis, pebisnis dan maling-maling bertaraf nasional dan internasional. Media massa sendiri disebut Amien hanya ada beberapa yang berani menyuarakan agar tidak dituding menganggu stabilitas dan berbagai argumen.

"Dalam versi akhir tahun ini saya mengharapkan, mungkinkah kita semua mengakhiri kepura-puraan politik yang selama ini memang membuat bangsa kita terpuruk," imbuhnya.

Pada batas yang sangat jauh, kepura-puraan politik ini dinilai memperbodoh atau bahkan menghina kebanyakan masyarakat. Misalnya saja presiden berbagi sertifikat ke berbagai wilayah, alasannya pun sekelibat indah agar masyarakat bisa menggunakan sebagai jaminan di bank. Namun sesungguhnya, rakyat kecil akan lebih mudah dibeli tanahnya oleh para konglomerat karena sudah ada sertifikatnya. Hal itu, dinilai Amin sebagai bentuk kepura-puraan politik yang mengerikan.

Baca Juga: Jokowi Wanti-wanti, BLT Tak Boleh Untuk Beli Rokok

Dengar pemaparan akhir tahun Amien DI SINI.