SuaraJogja.id - Beberapa waktu lalu viral pernyataan dari anggota DPR Ribka Tjiptaning yang menolak vaksin Covid-19. Belakangan, alasan penolakan politisi PDIP tersebut ditanggapi anggota Tim Komnas Penilai Obat, Jarir At Thobari.
Sebelumnya, saat melakukan rapat Komisi IX DPR RI dengan Kementrian Kesehatan, anggota DPR Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak disuntik vaksin Covid-19.
Ia mengaku masih meragukan efektivitas dan keamanan dari vaksin yang dibeli dari China tersebut.
Ribka kemudian mencontohkan sejumlah vaksin yang sudah beredar di Indonesia yang dianggapnya kurang bagus. Seperti vaksin polio hingga vaksin anti kaki Gajah yang disebutnya malah memakan korban.
"Vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh di Sukabumi, lalu anti kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan Rp1,3 triliun saya ingat betul itu," katanya beberapa waktu lalu.
Berdasar atas contoh kasus itu, Ribka kemudian menolak vaksin Covid-19 dan meminta pemerintah untuk tak main-main.
"Jangan main-main vaksin ini, saya pertama yang bilang saya menolak vaksin," tegasnya.
Namun, belakangan contoh kasus yang disampaikan Ribka tersebut diklarifikasi oleh Anggota Tim Komnas Penilai Obat, dr. Jarit At Thobari.
Berbicara di acara Mata Najwa, dr Jarit menjelaskan bahwa suatu vaksin akan dilihat keuntungan dan kerugiannya. Kalau melihat vaksin polio, bisa dilihat bahwa banyak anak di Indonesia bahkan di dunia yang terlindungi dari bahaya polio setelah mendapatkan vaksin.
Baca Juga: Pakar Kesehatan Nilai Efikasi 65,3 Persen Vaksin Sinovac Sudah Baik
"Kita ketahui angka polio itu sangat tinggi, hingga kemudian mengakibatkan anak-anak terjadinya lumpuh, tetapi dengan vaksin polio jutaan anak di dunia termasuk Indonesia terhindar dari Polio," jelasnya.
Peneliti Clinical Epidemiology and Biostatistics Unit (CE&BU) FKKMK UGM tersebut menyebut bahwa kasus yang muncul seusai mendapat vaksin polio hal itu penyebabnya karena faktor lain.
"Jika ada satu misalnya kejadian yang itu mungkin akibat dari ketidaktepatan dalam pemberian misalnya, hal itu sebetulnya tidak menutup besarnya keuntungan dari vaksin tersebut," terangnya.
Lebih jauh ia juga membantah pernyataan Ribka terkait 12 orang yang meninggal di Majalaya akibat karena divaksin anti kaki gajah.
"Dan kita ketahui bahwa untuk yang kaki gajah misalnya itu sudah dilihat satu per satu kasusnya dan itu ternyata tak ada hubungannya dengan program vaksinasi tersebut," tegasnya.
Ditambahkan, menurutnya Badan POM selalu memantau kemananan dari semua produk sebelum diedarkan, termasuk vaksin polio, anti kaki gajah hingga vaksin covid-19.
Tag
Berita Terkait
-
Terlihat Muda, Ribka Tjiptaning Lempar Gurauan ke Wamenkes
-
Ribka Tjiptaning Tolak Vaksin Covid-19 karena Kasus Polio di Sukabumi 2005
-
Ribka Tjiptaning Menolak Divaksin, Ini Reaksi PDI Perjuangan
-
Ribka Tjiptaning Tolak Vaksin Covid-19, PDIP Tegas Mendukung
-
PDIP: Ribka Tjiptaning Ingin Kritik Komersialisasi Pelayanan Kesehatan
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
Polda DIY Periksa Lima Saksi dalam Kasus Dugaan Malapraktik RSUD Prambanan
-
Diduga Terpeleset saat Tunggu Sunrise, Dua Remaja Tewas Tenggelam di Embung Kaliaji
-
Sentilan Sri Sultan HB X di Forum Jawa-Bali: Pusat Hanya Beri Teori Makro, Daerah Harus Mandiri
-
Balita 3 Tahun Tewas Diduga Korban Malapraktik RSUD Prambanan, Proses Hukum Seret Nama Direktur
-
Tangisan Haru Pengemudi! Bentor di Jogja Dimusnahkan dan Diganti Becak Listrik