SuaraJogja.id - Beberapa waktu lalu viral pernyataan dari anggota DPR Ribka Tjiptaning yang menolak vaksin Covid-19. Belakangan, alasan penolakan politisi PDIP tersebut ditanggapi anggota Tim Komnas Penilai Obat, Jarir At Thobari.
Sebelumnya, saat melakukan rapat Komisi IX DPR RI dengan Kementrian Kesehatan, anggota DPR Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak disuntik vaksin Covid-19.
Ia mengaku masih meragukan efektivitas dan keamanan dari vaksin yang dibeli dari China tersebut.
Ribka kemudian mencontohkan sejumlah vaksin yang sudah beredar di Indonesia yang dianggapnya kurang bagus. Seperti vaksin polio hingga vaksin anti kaki Gajah yang disebutnya malah memakan korban.
"Vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh di Sukabumi, lalu anti kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan Rp1,3 triliun saya ingat betul itu," katanya beberapa waktu lalu.
Berdasar atas contoh kasus itu, Ribka kemudian menolak vaksin Covid-19 dan meminta pemerintah untuk tak main-main.
"Jangan main-main vaksin ini, saya pertama yang bilang saya menolak vaksin," tegasnya.
Namun, belakangan contoh kasus yang disampaikan Ribka tersebut diklarifikasi oleh Anggota Tim Komnas Penilai Obat, dr. Jarit At Thobari.
Berbicara di acara Mata Najwa, dr Jarit menjelaskan bahwa suatu vaksin akan dilihat keuntungan dan kerugiannya. Kalau melihat vaksin polio, bisa dilihat bahwa banyak anak di Indonesia bahkan di dunia yang terlindungi dari bahaya polio setelah mendapatkan vaksin.
Baca Juga: Pakar Kesehatan Nilai Efikasi 65,3 Persen Vaksin Sinovac Sudah Baik
"Kita ketahui angka polio itu sangat tinggi, hingga kemudian mengakibatkan anak-anak terjadinya lumpuh, tetapi dengan vaksin polio jutaan anak di dunia termasuk Indonesia terhindar dari Polio," jelasnya.
Peneliti Clinical Epidemiology and Biostatistics Unit (CE&BU) FKKMK UGM tersebut menyebut bahwa kasus yang muncul seusai mendapat vaksin polio hal itu penyebabnya karena faktor lain.
"Jika ada satu misalnya kejadian yang itu mungkin akibat dari ketidaktepatan dalam pemberian misalnya, hal itu sebetulnya tidak menutup besarnya keuntungan dari vaksin tersebut," terangnya.
Lebih jauh ia juga membantah pernyataan Ribka terkait 12 orang yang meninggal di Majalaya akibat karena divaksin anti kaki gajah.
"Dan kita ketahui bahwa untuk yang kaki gajah misalnya itu sudah dilihat satu per satu kasusnya dan itu ternyata tak ada hubungannya dengan program vaksinasi tersebut," tegasnya.
Ditambahkan, menurutnya Badan POM selalu memantau kemananan dari semua produk sebelum diedarkan, termasuk vaksin polio, anti kaki gajah hingga vaksin covid-19.
Tag
Berita Terkait
-
Terlihat Muda, Ribka Tjiptaning Lempar Gurauan ke Wamenkes
-
Ribka Tjiptaning Tolak Vaksin Covid-19 karena Kasus Polio di Sukabumi 2005
-
Ribka Tjiptaning Menolak Divaksin, Ini Reaksi PDI Perjuangan
-
Ribka Tjiptaning Tolak Vaksin Covid-19, PDIP Tegas Mendukung
-
PDIP: Ribka Tjiptaning Ingin Kritik Komersialisasi Pelayanan Kesehatan
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
BRI Dorong Pertumbuhan Inklusif lewat Penyaluran KUR kepada 3,2 juta Debitur UMKM
-
Wajib Izin! Nasib Juru Parkir Pasar Godean di Ujung Tanduk, Apa Untungnya?
-
Beyond ATM: Cara BRI Proteksi Uang Anda di Era Perbankan Digital
-
Kritik Tajam MPBI DIY: Pemerintah Disebut Pakai Rumus Upah yang Bikin Buruh Gagal Hidup Layak
-
Pemkot Yogyakarta Targetkan 100 Rumah Tak Layak Huni Selesai Direnovasi Akhir Tahun 2025