SuaraJogja.id - Baru-baru ini, masyarakat Indonesia tengah dihebohkan pengakuan seorang wali murid soal anaknya yang dipaksa untuk mengenakan jilbab di sekolah padahal tidak bergama Islam.
Mencuatnya kasus tersebut ke publik ikut menjadi perhatian masyarakat berbagai kalangan, tak terkecuali bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Ia ikut memberikan respons dengan mengaku akan memberikan sanksi tegas jika sekolah terbukti bersalah.
Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan MUI Tengku Zulkarnain melalui cuitan di akun Twitter pribadinya ikut menyoroti hal tersebut.
Bedanya, ulama yang akrab disapa Tengku Zul tersebut membandingkan penanganan kasus paksaan penggunaan jilbab di sekolah umum dengan kasus meninggalnya enam anggota FPI.
Dalam cuitannya, Tengku Zul menyebutkan adanya perlakuan timpang karena pemaksaan penggunaan jilbab di Sumatra Barat dibicarakan banyak pihak sampai ke tingkat Menteri.
Berbeda dengan kasus pemaksaan seorang gadis untuk membuka jilbabnya di Bali, menurutnya tidak ada yang ikut menyuarakan itu hingga viral di media sosial. Menteri juga bungkam.
Selain itu, Tengku Zul juga menilai, tidak ada menteri yang bertindak secara 'ganas' mengenai kasus penembakan enam anggota FPI hingga tewas di jalan tol pada malam hari.
Begitu juga dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, yang membunuh anggota tentara dan warga sipil, ia menilai, itu juga tidak banyak disinggung, apalagi dibicarakan oleh banyak para menteri.
"Perlakuan Timpang. Soal pakai Jilbab di Sumbar di-blow up sampai tingkat Menteri bicara. Giliran soal buka Jilbab di Bali melempem semua. Menteri pun bungkam. Soal FPI tidak ada membunuh orang 6 Setingkat Menteri bertindak 'ganas'. KKB di Papua membunuh Tentara dan Sipil, 'melempem'," tulis Tengku Zul dalam cuitannya.
Baca Juga: Setop Kisruh Nonmuslim Berjilbab, Disdik Sumbar Jamin Siswi SMKN 2 Padang
Sejak diunggah pada Senin (25/1/2021), cuitan Tengku Zul mengenai kasus pemaksaan penggunaan jilbab di Sumatra Barat tersebut sudah disukai lebih dari seribu pengguna Twitter.
Ada 300 lebih warganet yang ikut membagikan ulang cuitan tersebut. Sementara itu, ada puluhan komentar yang ikut ditinggalkan warganet.
"Karena buka jilbab itu HAM dan itu semua sudah diatur di UUD @ustadtengkuzul. Mengenai kasus sumbar itu karena dipaksa. Kita do'akan saja ustadz, negara dalam keadaan baik. Mohon baca aturan kemendikbud tahun 2014 tentang seragam sekolah ustadz," tulis akun @AchmadFikr******.
"Karena FPI itu tidak punya taring tajam coba lawan Papua sampai sekarang mana berani menangkap orang 2 Papua minta merdeka, sesuai dengan pepatah berbunyi 'hukum itu tajam ke bawah dari pada ke atas' ustadz," komentar akun @Mpo*****.
"Tolong semua ini masalah perorangan dan oknum. Bukan digeneralisasi karena agama. Tolong jangan kait-kaitkan dengan agama. Seperti kasus bom gereja kemarin, itu kerjaan orang 'tak beragama'. Gitu, ntadz?," tanggapan akun @chandra******.
Sementara akun @Khus****** mengatakan, "Assalamualaikum ustad zul, begitulah jaman, amburadul, yang salah diagungkan yang benar, disingkirkan."
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
Kemenpar Dorong Penerbangan Langsung India-YIA, Bidik Kenaikan Wisatawan ke Yogyakarta
-
Anggaran MBG Dipangkas Rp94 Triliun, Bagaimana Nasib Ratusan SPPG di Jogja?
-
Promo Kredit Kendaraan Berbunga 1,80% Meriahkan BRI KKB Expo 2026 di 131 Lokasi
-
8.000 Orang Lepas Status WNI dalam Lima Tahun, Indonesia Terancam Kehilangan SDM Berkualitas
-
Akademisi: Publik Berhak Menagih Kinerja jika Gaji Kepala Daerah Naik