Kritik Pemerintah, dr Tirta Tak Setuju Vaksinasi Mandiri Perusahaan

SuaraJogja.id - Wacana pemerintah untuk menyediakan opsi vaksinasi mandiri bagi perusahaan rupanya ditentang aktivis kesehatan Tirta Mandira Hudhi alias dr Tirta.

Pendapat kontranya itu ia sampaikan dalam video podcast yang ditayangkan kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Selasa (26/1/2021).

"Statement bahwa dibuka kemungkinan perusahaan untuk membeli vaksin mandiri bagi karyawannya," kata lulusan FKKMK UGM Yogyakarta ini.

Deddy Corbuzier lalu menyahut, berdasarkan obrolannya dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, jika wacana itu nanti direalisasikan, maka pengusaha yang punya uang bisa mendapat vaksinasi Covid-19 terlebih dahulu.

"Nah ini malah akan membuat enggak bagus," jawab dr Tirta.

Ia secara terang-terangan menyampaikan kritik terhadap pemerintah atas opsi tersebut karena vaksin tersedia dalam jumlah dosis yang terbatas.

"Walaupun aku lumayan dekat lah sama Pak Menteri atau lumayan dekat sama pemerintah, tapi aku kritis di sini. Aku bilang sama Pak Menkes, "kalau sampai perusahaan diizinkan beli vaksin sendiri gratis, berarti istilahnya, pengusaha yang punya uang yang bisa beli vaksin. Nah vaksin ini tuh dosisnya terbatas lo,"" tuturnya.

Deddy Corbuzier lantas membalas, "Lah kan yang punya uang yang bisa beli vaksin, yang enggak punya uang digratisin, udah dong?"

Ternyata, menurut penjelasan dr Tirta, konsep yang diutarakan Deddy Corbuzier tidak benar.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Bakal Tembus 1 Juta, dr Tirta: Hari Ini akan Jadi Sejarah

"Bukan gitu. Kalau yang punya uang beli duluan, berarti akan ada orang yang dikorbankan karena vaksinnya terbatas," jelas dr Tirta.

Dirinya khawatir tujuan vaksinasi bergeser jika ada komersialisme di baliknya.

"Dan akhirnya bisa jadi perdagangan lagi kan?" tanya Deddy Corbuzier.

"Betul. Ini yang jadi enggak bagus di netizen dan rakyat," jawab dr Tirta.

"Jadi maunya lu semuanya gratis?" tanya Deddy Corbuzier lagi.

Pertanyaan itu lalu dibenarkan oleh pria kelahiran Surakarta tersebut. Ia menilai, seharusnya distribusi vaksin dilakukan sesuai urutan prioritas tanpa memandang sebesar apa perusahaan yang bisa membelinya.