Kritik Pemerintah, dr Tirta Tak Setuju Vaksinasi Mandiri Perusahaan

SuaraJogja.id - Wacana pemerintah untuk menyediakan opsi vaksinasi mandiri bagi perusahaan rupanya ditentang aktivis kesehatan Tirta Mandira Hudhi alias dr Tirta.

Pendapat kontranya itu ia sampaikan dalam video podcast yang ditayangkan kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Selasa (26/1/2021).

"Statement bahwa dibuka kemungkinan perusahaan untuk membeli vaksin mandiri bagi karyawannya," kata lulusan FKKMK UGM Yogyakarta ini.

Deddy Corbuzier lalu menyahut, berdasarkan obrolannya dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, jika wacana itu nanti direalisasikan, maka pengusaha yang punya uang bisa mendapat vaksinasi Covid-19 terlebih dahulu.

"Nah ini malah akan membuat enggak bagus," jawab dr Tirta.

Ia secara terang-terangan menyampaikan kritik terhadap pemerintah atas opsi tersebut karena vaksin tersedia dalam jumlah dosis yang terbatas.

"Walaupun aku lumayan dekat lah sama Pak Menteri atau lumayan dekat sama pemerintah, tapi aku kritis di sini. Aku bilang sama Pak Menkes, "kalau sampai perusahaan diizinkan beli vaksin sendiri gratis, berarti istilahnya, pengusaha yang punya uang yang bisa beli vaksin. Nah vaksin ini tuh dosisnya terbatas lo,"" tuturnya.

Deddy Corbuzier lantas membalas, "Lah kan yang punya uang yang bisa beli vaksin, yang enggak punya uang digratisin, udah dong?"

Ternyata, menurut penjelasan dr Tirta, konsep yang diutarakan Deddy Corbuzier tidak benar.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Bakal Tembus 1 Juta, dr Tirta: Hari Ini akan Jadi Sejarah

"Bukan gitu. Kalau yang punya uang beli duluan, berarti akan ada orang yang dikorbankan karena vaksinnya terbatas," jelas dr Tirta.

Dirinya khawatir tujuan vaksinasi bergeser jika ada komersialisme di baliknya.

"Dan akhirnya bisa jadi perdagangan lagi kan?" tanya Deddy Corbuzier.

"Betul. Ini yang jadi enggak bagus di netizen dan rakyat," jawab dr Tirta.

"Jadi maunya lu semuanya gratis?" tanya Deddy Corbuzier lagi.

Pertanyaan itu lalu dibenarkan oleh pria kelahiran Surakarta tersebut. Ia menilai, seharusnya distribusi vaksin dilakukan sesuai urutan prioritas tanpa memandang sebesar apa perusahaan yang bisa membelinya.

Ia sendiri mengakui, opsi vaksin mandiri perusahaan akan memberi efek yang bagus bagi investasi, tetapi di sisi lain, dengan dosis yang terbatas, sasaran vaksin menjadi tidak tepat.

"Kalau dibuka opsi vaksin mandiri perusahaan, memang bagus buat investment, jelas. Secara kacamata perdagangan, keren dong. Perusahaan A, vaksinasi, berarti karyawan K3-nya [keselamatan kesehatan karyawan] ditanggung dong, dan itu akan mencitra positif investor, jelas, tapi negatifnya, karena dosisnya terbatas, berarti perusahaan yang membeli ini akan mengurangi jumlah dosis yang lain," ungkap dr Tirta.

Mendengar penjelasan tersebut, Deddy Corbuzier lantas menanyakan seperti apa urutan yang dimaksud dr Tirta, apalagi jumlah penduduk di Indonesia mencapai 270 juta jiwa.

Bagi dr Tirta, masyarakat yang berhak mendapat vaksin terlebih dahulu adalah mereka yang tinggal di zona merah Covid-19.

"Yang duluan itu adalah orang-orang di daerah red zone, Pak. Cari 10 provinsi yang zona merah, ya mereka yang berhak duluan. Yang pertama kan nakes, kedua adalah kepala daerah, pejabat, ataupun orang-orang lapangan dan orang-orang lansia. Ketiga tuh guru lo, guru, guru dulu. Baru nanti setelah guru, dicari warga yang di red zone. Cari 10 kota yang red zone, itu yang harus divaksin duluan," terang dr Tirta.

Pria yang juga akrab disapa "Cipeng" ini menambahkan, jika pemerintah nekat membuka opsi vaksinasi mandiri perusahaan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan mamin tergerus.

"Ini citra masyakrat jadi buruk. Kenapa aku harus ngomong kayak gini? Karena pemerintah memang mikirnya bagus ya untuk investor, tapi coba dipikir, trust issue masyarakat akan buruk, dan ini mencederai program vaksinasi itu sendiri," kata dia.

Sebagai tokoh yang dikenal dekat dengan pemerintah, opini dr Tirta itu membuat Deddy Corbuzier bingung, sehingga, sambil agak bercanda, ia bertanya, "Lu ini orang Menkes atau orang apa sih?"

Terhadap pertanyaan tersebut, dr Tirta menegaskan bahwa ia tak fanatik pada pemerintah karena memang ada sejumlah kebijakan yang perlu dikritik jika memberi dampak buruk pada rakyat.

"Ibaratnya, Menteri Kesehatan dan Pak Jokowi itu sopir, kita penumpang, ini mau salah arah, ya gue ingetin dong," katanya.

"Saranku kebijakan mandiri itu boleh kalau warga-warga red zone itu sudah mendapatkan vaksinasi," tambah figur publik yang rajin mengedukasi masyarakat soal Covid-19 dan vaksin di media sosial ini.

"Atau jumlahnya berlebih," timpal Deddy Corbuzier, yang oleh dr Tirta dijawab "iya."

TONTON VIDEONYA DI SINI.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (25/1/2021), telah menegaskan tak ada komersialisasi vaksin Covid-19, termasuk vaksin mandiri untuk karyawan perusahaan di seluruh Indonesia.

Menurut Airlangga, baik vaksin dari pemerintah maupun mandiri disediakan gratis untuk masyarakat.

“Tidak ada komersialisasi pada vaksin mandiri. Baik mandiri maupun dari pemerintah, semua [vaksin] gratis. Perusahaan yang akan membeli vaksin mandiri untuk karyawannya, dan itu tidak boleh potong gaji karyawan,” tegas Airlangga dalam keterangannya, Senin.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, pelaksanaan vaksinasi mandiri masih menunggu prioritas.

Saat ini, pemerintah masih pada tahap pemberian vaksin untuk pihak yang masuk dalam prioritas vaksinasi, yakni tenaga kesehatan.