Belajar dari Gempa 2006, Jogja Memang Istimewa dalam Menangani Bencana

SuaraJogja.id - Hampir dua dekade berlalu sejak Gempa Yogyakarta 27 Mei 2006 mengguncang DIY dan Jawa Tengah. Ribuan rumah runtuh, fasilitas umum rusak, serta 6 ribu lebih warga menjadi korban jiwa.

Namun di balik tragedi tersebut, gempa 2026 di kota ini masih menjadi pelajaran penting dalam penanganan bencana. Bahkan menjadi rujukan dalam penanganan bencana di Indonesia karena kuatnya gotong royong dan solidaritas masyarakat Yogyakarta.

"Pada hari pertama setelah Gempa Yogyakarta 2006, di depan kantor sudah tersedia delapan mobil lengkap dengan sopir yang siap digunakan untuk respons bencana. Banyak relawan yang langsung bergerak tanpa menanyakan biaya operasional atau bensin. Hal seperti ini jarang terjadi di daerah lain," papar Dewan Pakar Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Rahmawati Husein dalam seminar sinergi UGM-Kagama "20 Tahun Gempa Yogyakarta 2006 dan Antisipasi Gempa Bumi Megathrust Jawa di UGM, Yogyakarta, Sabtu (30/6/2026).

Menurut Rahma, keberhasilan Yogyakarta bangkit dari keterpurukan pascagempa bukan hanya karena bantuan yang datang dari pemerintah maupun lembaga kemanusiaan. Namun karena masyarakat mampu menjadi kekuatan utama dalam proses penyelamatan, pemulihan, hingga rekonstruksi.

Pengalaman Gempa Yogyakarta 2006 menunjukkan bagaimana modal sosial yang dimiliki masyarakat dapat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penanganan bencana. Sebelum bertugas di Yogyakarta, Rahma pernah menjadi koordinator program Muhammadiyah di Aceh pascatsunami.

Pengalaman tersebut membuatnya melihat langsung perbedaan karakter masyarakat dalam merespons bencana. Menurutnya, salah satu hal yang paling berkesan dari Yogyakarta adalah tingginya semangat gotong royong yang muncul secara spontan ketika bencana terjadi.

"Solidaritas sosial yang terbangun membuat proses tanggap darurat berlangsung lebih cepat dan efektif," tandasnya.

Rahma menambahkan, pengalaman tersebut kemudian menjadi salah satu alasan Muhammadiyah memperkuat kelembagaan kebencanaan. Sebelum Muktamar Muhammadiyah tahun 2010, belum ada lembaga khusus yang menangani kebencanaan secara terstruktur.

Padahal Muhammadiyah setiap tahun terlibat dalam respons lebih dari 100 kejadian bencana. Bahkan pada 2022 jumlah respons yang dilakukan mencapai lebih dari 200 kejadian di berbagai wilayah Indonesia.

Baca Juga: Siap Lari di Mandiri Jogja Marathon 2026? Marriott Yogyakarta Hadirkan Paket Race & Rest Bagi Pelari

"Kami menyadari bahwa bencana tidak akan berkurang, bahkan cenderung bertambah. Karena itu yang harus ditingkatkan adalah kapasitas masyarakat. Semakin tinggi kapasitas masyarakat, maka risiko yang dihadapi akan semakin rendah," katanya.

Rahma menyebut, organisasi keagamaan memiliki posisi strategis dalam pengurangan risiko bencana. Sebab keberadaannya melekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Jaringan masjid, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan organisasi sosial memungkinkan pesan-pesan mitigasi menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah.

"Berbagai penelitian menunjukkan peran organisasi berbasis keagamaan sangat besar dalam mitigasi maupun respons bencana," ujarnya.

Salah satu tantangan yang dihadapi, lanjutnya adalah mengubah cara pandang sebagian masyarakat yang menganggap bencana sepenuhnya merupakan takdir. Akibatnya mereka berpikir tidak perlu melakukan persiapan.

Karena itu Muhammadiyah mengembangkan pendekatan yang menggabungkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keagamaan. Pendekatan teologis tersebut dinilai penting karena edukasi kebencanaan tidak cukup hanya menggunakan pendekatan ilmiah.