SuaraJogja.id - Awal bulan Februari yang identik dengan hari kasih sayang atau Valentine, justru kali ini diselimuti isu krusial soal kudeta.
Bukan perkara main-main, dua kudeta ramai menghiasi timeline sosial media hingga jadi headline media massa.
Kudeta yang pertama yaitu gerakan militer di Myanmar yang berusaha merebut kekuasan dari Aung San Suu Kyi.
Dipicu isu adanya kecurangan dalam pemilihan umum, Aung dan sejumlah tokoh Partai National League of Democracy ditahan pada Senin pekan lalu. Otoritas pemerintahan pun diambil alih sepenuhnya oleh militer.
Bersamaan dengan itu, kudeta nyatanya juga muncul di panggung politik tanah air. Lewat siaran pers secara langsung, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menghembuskan adanya upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan partai berlambang bintang mercy tersebut.
Geger gedhen pun tak terelakkan. Mirip kudeta cinta yang viral lewat ucapan Vicky Prasetyo, kudeta ala AHY ini pun jadi sorotan.
Hembusan soal kudeta itu makin memanas setelah putra sulung mantan Presiden SBY itu menuding adanya campur tangan orang Istana yang ikut campur urusan dapur Partai Demokrat. Tudingan itu belakangan mengarah pada Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.
kata Kudeta diketahui menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perebutan kekuasaan (pemerintahan) secara paksa. Istilah kudeta secara harfiah berasal dari bahasa Prancis.
Menurut sejarawan Edward Luttwak dalam bukunya Kudeta: Teori dan Praktik Penggulingan Kekuasaan (1999), ada tiga tipe upaya perebutan kekuasaan secara paksa.
Ia menyebutnya dengan putsch, pronounciamiento serta coup atau kudeta.
Menurutnya, putsch biasanya terjadi ketika terjadi perang atau pascaperang yang biasa dilakukan satu faksi angkatan darat, lalu pronounciamiento merupakan kudeta militer ala Spanyol atau Amerika latin yang melibatkan seluruh tentara. Sedangkan coup melibatkan selain militer bisa pula orang sipil.
Kudeta membutuhkan bantuan intervensi massa atau kekuatan bersenjata yang besar. Prasyarat kudeta: a) krisis ekonomi berkepanjangan diikuti pengangguran besar-besaran, b) perang yang lama atau kekalahan besar dalam bidang militer/diplomatik, c) instabilitas kronis di bawah sistem multipartai.
Lantas jika mengacu pada prasyarat tersebut tepatkah kisruh yang menimpa Partai Demokrat bisa disebut sebagai kudeta?
Menurut pakar linguistik UGM, Suhandono, makna kata seringkali mengalami perkembangan. Begitu pula dengan makna kudeta yang dalam beberapa pekan terakhir santer dibicarakan.
"Kita meminjam kata itu lalu sekarang dipakai untuk makna yang sedkit berbeda tetapi mirip dengan makna semula seperti yang digunakan dalam kasus di Partai Demokrat," ucapnya kepada SuaraJogja.id.
Tag
Berita Terkait
-
Pilih Soroti MBG dan KDMP, Tiyo Ardianto Tak Ambil Pusing Temuan Alat Pelacak
-
Tiyo Ardianto Sebut Pelaporan Dirinya Jadi Ajang Cari Muka ke Presiden Prabowo
-
Dua Peserta Meninggal, Pakar UGM Desak Latihan Militer SPPI Dihentikan!
-
30 Kali Wajib Lapor Jadi Kunci Roy Suryo dan dr Tifa Lolos dari Sel Tahanan Jaksa!
-
Tanggapi Posisi Politik PDIP, AHY Singgung Pengalaman Demokrat Pernah Jadi Oposisi
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Gelombang Pengunduran Diri di Partai Buruh Berlanjut, Seluruh Pengurus DIY Kompak Pamit
-
Viral Debat Mahasiswa dan Rektorat UNY saat Hendak Gelar Aksi, Begini Kronologi Lengkapnya
-
Sri Sultan Absen dari Agenda Pemerintahan, Paku Alam X Ditunjuk Jadi Plh Gubernur DIY
-
Rp4,6 Miliar Digelontorkan, Mesin Produksi Susu di DIY Diduga Tak Pernah Berfungsi
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda