PPKM Berdampak Positif, Dinkes Sleman: Sia-Sia kalau Masyarakat Tak Berubah

SuaraJogja.id - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Sleman ternyata menunjukkan hasil yang positif. Efektifnya program pemerintah yang dimulai sejak 11 Januari 2021 lalu ini sudah terlihat dari menurunnya angka penambahan kasus harian Covid-19 di Sleman.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Joko Hastaryo mengatakan, jika dibandingkan dengan penambahan jumlah kasus pada Januari lalu, angka penambahan kasus harian Covid-19 di Sleman selama bulan Februari ini cenderung lebih menurun.

"Kalau dilihat perkembangan kasus di Sleman memang sudah jauh menurun dibandingkan bulan Januari. Karena kita tahu sepanjang bulan Januari efek dari libur panjang di akhir tahun. Kalau tidak ada PPKM itu kita prediksi sampai akhir Februari masih akan setinggi Januari. Tapi dengan adanya PPKM mulai 11 Januari itu memang kita perkirakan awal Februari itu baru akan terasa efeknya dan ternyata betul," ujar Joko kepada awak media, Jumat (19/2/2021).

Joko menuturkan, di Februari rata-rata penambahan kasus harian di wilayah Sleman sebanyak 68 kasus per hari. Jumlah itu menurun dibandingkan dengan bulan Januari, yang mencatat 108 kasus perhari.

Baca Juga: Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro Hingga 8 Maret 2021

"Kalau dipersentase kurang lebih turun 40 persenlah. Itu kalau dari sisi penambahan kasus ya karena terjadi pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat itu berpengaruh. Dan itu juga bagian dari impian saya dulu saat memunculkan ide minggu tenang walaupun mundur seminggu tapikan lumayan hasilnya," terangnya.

Kendati penambahan jumlah kasus harian Covid-19 mengalami penurunan tapi kata Joko, perubahan perilaku dari masyarakat sendiri belum begitu terlihat. Padahal sebetulnya dengan menerapkan PPKM ini sekaligus bisa dimanfaatkan untuk mengubah perilaku orang.

Setidaknya, ada perasaan setiap saat orang-orang merasa diawasi oleh orang lain untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Jika perilaku masyarakat masih belum berubah maka PPKM akan menjadi sia-sia.

"Kalau tidak terbentu perilaku itu [taat protokol kesehatan] selesai PPKM ya kembali seperti semula dan kasusnya akan tinggi lagi. Itu kalau menurut analisa kami," ucapnya.

Disinggung mengenai positivity rate di Kabupaten Sleman, Joko mengungkapkan masih cukup tinggi. Hingga saat ini positivity di Bumi Sembada masih berkisar di angka 25 persen lebih.

Baca Juga: Dinkes Sleman Fokus Tuntaskan Vaksinasi Tahap Pertama, Kini Capai 89 Persen

Joko menjelaskan, kondisi tersebut bisa terjadi akibat perbandingan antara jumlah kasus positif dengan jumlah tes yang dilakukan, dihitung berdasarkan hasil positif dari keseluruhan jumlah sampel swab yang diperiksa.

Dengan mengacu pada aturan Kemenkes revisi ke-V yang hanya menyasar kepada kontak erat bergejala saja. Sehingga memang saat ini, kontak erat yang bergejala saat diperiksa akan menunjukkan hasil yang positif juga.

"Sehingga, sekarang itu jumlah kasus positifnya sedikit, maka secara otomatis tracing kontak erat menurun dan yang bergejala akan jauh lebih sedikit lagi. Tapi ketika diperiksa hasilnya positif. Sehingga positif rate-nya tinggi," paparnya.

Kondisi tersebut jauh berbeda pada saat awal pandemi atau setidaknya dalam beberapa bulan terakhir dari September hingga Desember 2020 lalu. Saat itu, kata Joko, kontak erat tracing kasus positif akan langsung dilakukan swab baik yang bergejala atau tidak.

"Dulu setiap kasus positif ditracing langsung swab, itu positivity rate malah rendah tapi yang diswab banyak. Jadi antara yang hasil positif dari seluruh yang di swab positif kecil," ucapnya.

Selain positivity rate yang masih terbilang tinggi, fatality rate atau tingkat kematian di Sleman juga masih cukup tinggi. Di bulan Februari saja angka tingkat kematian mencapau 2,46 kasus.

Angka itu didapat dari seluruh kasus yang meninggal lalu dibagi dengan seluruh kasus positif yang ada. Hingga kemarin tepatnya Kamis (18/2/2021) kemarin sudah ada 68 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang dilaporkan meninggal dunia.

Walaupun memang, dituturkan Joko, bahwa jumlah kematian di bulan Februari itu di antaranya merupakan kasud kematian dari bulan Januari. Namun data itu baru dimasukkan ke bulan Februari dengan alasan konsolidasi yang baru akan dilaksanakan.

"Tapi sebenarnya angka kematian yang tinggi, ada di bulan Januari yang jumlahnya mencapai 87 kasus," tandasnya.