SuaraJogja.id - Pemberian vaksin Covid-19 tahap kedua akan dimulai pada awal Maret 2021 mendatang. Di DIY, vaksinasi massal nanti akan diberikan kepada 19.897 warga Malioboro, yang terdiri dari pedagang kaki lima (PKL), pedagang Pasar Beringharjo, dan pegawai serta pemilik toko di kawasan tersebut.
Vaksinasi yang dimulai 1 Maret 2021 rencananya dilaksanakan di tiga titik, yakni di Pasar Beringharjo, Benteng Vredeburg, serta Taman Parkir Abu Bakar Ali.
Dari 19.897 warga Malioboro yang akan divaksinasi, sebanyak 8.144 orang merupakan pedagang Pasar Beringharjo dan sekitarnya.
Sedangkan 2.600 orang merupakan pedagang sekitar Malioboro dan Alun-alun Utara, serta 9.153 orang lainnya merupakan pegawai toko yang ada di sepanjang kawasan tersebut.
"Tanggal 1 Maret nanti vaksinasi massal kepada pedagang pasar. Setelah nakes memang target vaksin adalah lansia dan para pekerja publik. Kalau pedagang pasar ini kan tiap hari banyak bertemu langganannya yang beresiko tinggi terpapar [Covid-19]. Oleh karena itu kita vaksinasi terlebih dahulu," ungkap Menteri Kesehatan (Menkes) R Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, Minggu (21/2/2021).
Selain warga Malioboro, Kemenkes juga akan memprioritaskan vaksinasi pada lansia. Apalagi di DIY, jumlah lansia mencapai 15 persen dari total jumlah penduduk.
Vaksinasi di DIY sejak tahap pertama bisa terlaksana dengan baik. Meski belum selesai karena kekurangan vaksin, Kemenkes akan memberikan tambahan vaksin yang diperlukan.
"Untuk lansia akan jadi prioritas," tandasnya.
Sementara Sultan mengungkapkan vaksinasi akan dilaksanakan selama empat hari.
Baca Juga: Studi Baru Menyarankan Penyintas Covid-19 Perlu Mendapat Satu Dosis Vaksin
Seluruh pedagang pasar, termasuk pedagang keliling, pedagang los, buruh dan pedagang kaki lima akan menerima vaksin.
"Semua [divaksin]. Mungkin empat hari," jelasnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY Pembajun Setyaningastutie menjelaskan, total penerima vaksin tahap kedua di DIY nanti sekitar 630 ribu orang.
Selain lansia dan warga Malioboro, vaksinasi juga diberikan kepada petugas pelayanan publik seperti tenaga pendidik, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara, pegawai pemerintah, petugas keamanan, petugas transportasi, atlet, wartawan serta pekerja sektor pariwisata.
"Untuk program vaksinasi massal [,malioboro] akan melibatkan 280 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, suster, dan vaksinator yang berasal dari 18 puskesmas dan 11 rumah sakit di Kota Yogyakarta serta 2 klinik Polri," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Studi Baru Menyarankan Penyintas Covid-19 Perlu Mendapat Satu Dosis Vaksin
-
Akhir Bulan Ini Batam Lakukan Vaksinasi COVID-19 Tahap Kedua
-
Vaksinasi COVID-19 Untuk 38 Juta Lansia, Berikut Link Pendaftarannya
-
Wacana Vaksin Mandiri, Ekonom Khawatir Malah Ganggu Vaksinasi Gratis
-
Bali Terima 130.300 Dosis Vaksin COVID-19 Tahap Kedua
Terpopuler
- Presiden RI Minta Maaf ke Malaysia - Singapura Akibat Asap, Tapi Itu SBY...
- Rudy Masud Senyum Semringah Bersama Istri di Singapura, Media Asing: Rakyatnya Sesak Nafas
- Wapres RI Mundur Saat Ekonomi Bergejolak, Hubungan Dengan Presiden Memburuk
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Wajah Kencang dan Awet Muda
- Rudal Houthi Ancam Piala Asia 2027 di Arab Saudi: AFC Bungkam, Jepang Resmi Mundur dari Turnamen
Pilihan
-
Maruli Simanjuntak Disebut Dilantik Prabowo Jadi Wakil Panglima TNI, Kamis Sore Ini
-
Kompak Berpakaian Dinas Lengkap Sambangi Istana, Perwira Tinggi TNI Siap Dilantik Prabowo
-
Belajar Hadapi Kekeringan dari Romo Kirjito, Mamanen Air Hujan yang Jatuh dari Langit
-
Krisis! Kelangkaan BBM Meluas Tak Hanya Bali, Antrean Berjam-jam
-
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Bungkam usai Viral Sarapan di Singapura
Terkini
-
BRI Dorong Koperasi Desa Merah Putih Jadi Motor Ekonomi Kerakyatan
-
Menjajal 5G di Kereta Jogja-Solo, XLSMART Tembus 200 Mbps
-
UGM Buka Suara Soal Tarif Wisdom Park: Pengelola Hanya Beri Edukasi, Tidak Ada Pemungutan
-
Belajar Hadapi Kekeringan dari Romo Kirjito, Mamanen Air Hujan yang Jatuh dari Langit
-
Muhammadiyah Tegas Minta KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi BNPB