SuaraJogja.id - Presiden Jokowi baru saja memberikan kabar melegakan bagi banyak pihak terkait dicabutnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang memuat soal investasi miras. Hal itu pun mendapat respon dari ustaz Yusuf Mansur.
Seperti diketahui sebelumnya Presiden Jokowi sempat meneken terbitnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang berkait dengan investasi miras di Indonesia.
Langkah pemerintah itupun mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk dari ormas Islam, tokoh politik hingga para pejabat di daerah.
Belakangan atas desakan dan masukan berbagai elemen masyarakat, Jokowi akhirnya mencabut perpres tersebut.
Dicabutnya perpres soal investasi miras itu pun disambut positif berbagai kalangan termasuk dari ustaz Yusuf Mansur. Melalui unggahan di akun Instagramnya, ia mengajak semua pihak bersyukur atas keputusan Presiden Jokowi yang berkenan mendengar saran serta masukan terkait pencabutan perpres itu.
"Hayoooo syukuri sujud syukur ucapin makasih ke Pak @jokowi," tulisnya.
Lebih jauh ia juga mengingatkan agar masyarakat tak lantas marah atau sebel terlalu lama atas sikap pemerintah itu.
"Gentle aja udah jangan marah-marah mulu jangan sebel mulu apalagi sampe orang kayak kagak ada baeknya termasuk Kyai Ma'aruf. Kan kita ga tau obrolannya juga ape," katanya.
"Pelajaran berharga buat bersatu secara hati, bismillah walhamdulillah jangan lupa sujud syukur yaaa, kalo perlu kita sedekah-sedekah dah di semua lingkungan kita bagi-bagi makanan minuman dll anginnya cakep ini," lanjutnya.
Baca Juga: Perpres Investasi Miras Jokowi Diprotes Keras PP Muhammadiyah
Pencabutan perpres soal investasi miras disampaikan presiden secara langsung yang disiarkan di akun Youtube resmi Sekteraiat Presiden.
"Saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut. Terima kasih," kata Jokowi lewat kanal Sekretariat Presiden, Selasa 2 Maret 2021.
Dalam salinan Perpres yang ditetapkan pada 2 Februari 2021 oleh Jokowi ini juga mengatur soal penanaman modal untuk minuman beralkohol atau miras yang dibolehkan investasinya di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua.
Jokowi mengaku mencabut lampiran dalam Perpres tersebut setelah menerima masukan dari ulama, organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sejumlah pemerintah daerah.
Dalam aturan yang sudah dicabut tersebut, Jokowi membuka bidang usaha yang sebelumnya masuk Daftar Negatif Investasi (DNI).
Salah satunya, yaitu membuka kembali investasi minuman beralkohol atau minuman keras dan minuman alkohol yang terbuat dari anggur.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bagaimana Cara Cek NIK Terindikasi Judol atau Tidak? Begini Langkah Mudahnya
- Buruh di Jogja Geruduk Kantor Gubernur DIY, Tantang Sultan Buktikan Keistimewaan untuk Pekerja
- KPK Ungkap Riwayat Tanah Kavling Pesantren Darul Istiqamah Maros, Minta Hak Warga Dituntaskan
- Cegah Papua Jadi 'Sudan Kedua', Pemerintah Diminta Tarik Pendekatan Militeristik dan Buka Dialog
- 5 Eye Cream Kemasan Jar untuk Bikin Area Mata Tampak Cerah dan Awet Muda
Pilihan
-
WNI 18 Tahun Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Ada Barbuk 25 Kg Sabu dan Heroin
-
Akhirnya Buka Suara Usai KPK Usut Korupsi di ATR/BPN, Ini Penjelasan Lengkap Nusron Wahid
-
Pria yang Tendang Perempuan di Senayan City Ditangkap Polisi!
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
-
Mekkah Diserang Houthi, Kemlu Minta WNI Hati-hati di Arab Saudi
Terkini
-
Penonton Yogyakarta Bergidik Ngeri Saksikan Memburu Pemangsa, Jump Scare Picu Suasana Tegang
-
Prabowo Sebut Pakar Saking Pintarnya Jadi Goblok, Muhammadiyah Ingatkan Pakar Berbasis Ilmu dan Data
-
Muhammadiyah Sentil Menkeu Baru, Jangan Biarkan Rupiah Jatuh Terus
-
Polemik Royalti Musik, Pelaku Usaha Bingung, Pekerja Seni Menunggu Hak
-
Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bayi di Sleman Naik Sidik, Polisi Periksa 3 Saksi