Normalisasi Sungai Jakarta Dilanjut, Ferdinand: Kalo Jadi Anies Saya Mundur

SuaraJogja.id - Sebagai upaya untuk mereduksi dan mengendalikan banjir di kawasan Jakarta, Pemprov DKI sempat menggalakkan program normalisasi sungai. Tapi belakangan program tersebut dihapus di era Gubernur Anies Baswedan.

Awal Februari lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyebut bahwa penghapusan program normalisasi di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dilakukan demi kepentingan masyarakat.

Namun, belakangan pernyataan tersebut direvisi. Riza Patria meluruskan bahwa program Normalisasi tidak dihilangkan. Program yang merupakan warisan gubernur pendahulu Anies Baswedan itu tetap diadakan. Hanya saja pengerjaannya dilakukan lewat naturalisasi sungai.

Pernyataan Riza tersebut sebagai respon atas tudingan fraksi PSI DPRD DKI yang menyebut program normalisasi sungai telah dihilangkan.

Baca Juga: Tanggapi Poster Sebut Haikal Hassan Duta Covid, Ferdinand Hutahaean: Kacau!

Menurut Riza, program normalisasi sungai harus dilanjutkan demi mengendalikan banjir di ibu kota. Apalagi Pemerintah Pusat yang terlibat langsung melakukan rencana itu.

"Kami semua mengakomodir semua masukan dukungan aspirasi masyarakat dan juga melanjutkan program program pemimpin sebelumnya yang kita yakini dan rasakan baik," jelasnya.

Pernyataan Riza yang bakal melanjutkan program normalisasi sungai itu pun disambut baik oleh Ferdinand Hutahaean.

Lebih jauh, mantan politisi Partai Demokrat itu memberi komentar pedas terkait keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang memilih naturalisasi ketimbang normalisasi sungai.

"Normalisasi akan dikebut tahun ini kata pak Wagub, Akhirnya mampus juga pemikiran halusinasi naturalisasi sumur resapan dan air masuk tanah dari Gubernur @aniesbaswedan, keputusan yang dulu katanya fatal sekarang jadi benar," tulisnya.

Baca Juga: Ferdinand Hutahaean ke Amien Rais: Min, Mengapa Tak Mendoakan Kebaikan ?

Ia pun mengingatkan agar lebih baik Anies Baswedan mundur dari jabatannya sekarang lantaran dianggap keliru membuat kebijakan.