SuaraJogja.id - Muhammadiyah terus mengkampanyekan gerakan vaksinasi COVID-19. Gerakan ini sebagai salah satu ikhtiar berdasarkan ilmu pengetahuan dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19.
Bahkan Muhammadiyah juga melakukan kajian tentang vaksin COVID-19. Dari hasil kajian tersebut, vaksinasi telah disesuaikan dengan standar Badan Kesehatan Dunia WHO. Vaksin sudah memenuhi kaidah keamanan, keefektifan dan halal sesuai dengan standar BPOM maupun MUI.
"Muhammadiyah ingin meyakinkan dan mencontohkan pada masyarakat bahwa vaksinasi merupakan keniscayaan bagi kita sebagai ikhtiar medis sekaligus mengembangkan sikap rohani kita bahwa ikhtiar merupakan jalan yang diberikan agama," ungkap Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir disela pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi 400 pimpinann Muhammadiyah dan Aisyiyah di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (09/03/2021).
Namun dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa, Muhammadiyah meminta pemerintah memenuhi kebutuhan stok vaksinasi. Dengan demikian bangsa ini bisa memerangi pandemi, baik secara individual maupun komunal agar terwujud kekebalan kelompok dalam masyarakat.
Baca Juga: Divaksin, Haedar Nashir Ajak Warga Muhammadiyah Patuhi Program Vaksinasi
Sebab keadaan darurat akibat pandemi yang terjadi hingga hari ini menuntut adanya upaya yang lebih dalam rangka menghilangkan kedaruratan tersebut. Salah satunya dengan cara menyegerakan dan memaksimalkan cakupan vaksinasi untuk menjaga keberlangsungan generasi.
Program vaksinasi yang optimal diharapkan dapat mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi. Apalagi bangsa Indonesia mempunyai kekuatan modal sosial budaya.
"Gotong royong di saat seperti ini dibutuhkan. Meski ada ada vaksin, proses peralihan ini butuh waktu hingga 2024 nanti. Karenanya usaha untuk gotong royong, saling membantu itu sangat penting. Apalagi Indonesia diberi kekayaan alam yang luar biasa, jadi kalau kita bercocok tanam dan pemerintah menggerakkan ketahanan pangan maka kita lebih tahan terhadap pandemi," tandasnya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan (dinkes) DIY, Pembajun Setyaningastutie mengungkapkan, Pemda menyelesaikan vaksinasi tahap kedua. Ditargetkan tahapan tersebut bisa selesai pada Juni 2021 mendatang.
"Pada tahap kedua ini kan kita masih vaksinasi di pelayanan publik, prioritasnya lansia. Sedangkan tahap ketiga ke masyarakat rentan. Untuk lansia, kota sudah mulai hari ini, disusul kabupaten lain," paparnya.
Baca Juga: Apresiasi Pencabutan Perpres Miras, Muhammadiyah: Pemerintah Demokratis
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Kampus Muhammadiyah Dilarang 'Obral' Gelar Profesor Kehormatan, Abdul Mu'ti Ungkap Alasannya
-
Benarkah Muhammadiyah Pelopor Modernisasi Halal Bihalal di Indonesia? Ini Faktanya
-
Adab Sambut Salat Idul Fitri, Berhias hingga Pakai Wangi-wangian
-
Promo Alfamart Spesial Idulfitri, Dapatkan Minyak Goreng dengan Harga Murah
-
Temui Pramono, Petinggi Muhammadiyah Curhat Mau Bangun Kampus Baru di Jakbar
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Penurunan Fungsi Kognitif Akibat Kebiasaan Pakai AI: Kemajuan atau Ancaman?
-
'Di Udara' Efek Rumah Kaca: Seruan Perjuangan yang Tidak Akan Pernah Mati
-
Terus Pecah Rekor! Harga Emas Antam 1 Gram Kini Dibanderol Rp1.975.000
-
Gaikindo Peringatkan Prabowo soal TKDN: Kita Tak Ingin Industri Otomotif Indonesia Ambruk!
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
Terkini
-
Omzet Ratusan Juta dari Usaha Sederhana Kisah Sukses Purna PMI di Godean Ini Bikin Menteri Terinspirasi
-
Waspada Jebakan Kerja di Luar Negeri, Menteri Ungkap Modus PMI Unprosedural Incar Anak Muda
-
Dana Hibah Pariwisata Sleman Dikorupsi? Bupati Harda Kiswaya Beri Klarifikasi Usai Diperiksa Kejari
-
Empat Kali Lurah di Sleman Tersandung Kasus Tanah Kas Desa, Pengawasan Makin Diperketat
-
Guru Besar UGM: Hapus Kuota Impor AS? Petani Lokal Bisa Mati Kutu