Scroll untuk membaca artikel
Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana | Muhammad Ilham Baktora
Senin, 29 Maret 2021 | 20:18 WIB
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih usai memberikan sambutan kepada Anggota Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bantul di Pantai Depok, Bantul, Rabu (17/3/2021). - (SuaraJogja.id/Muhammad Ilham Baktora)

SuaraJogja.id - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bantul memastikan segera mencairkan dan membayar kekurangan insentif tenaga kesehatan (nakes) pada April 2021.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, pembayaran insentif nakes tidak ada permasalahan. Pihaknya segera mengarahkan instansinya untuk segera mencairkan dana kepada para nakes.

"Tidak ada masalah terkait pembayaran insentif nakes. Insentif untuk nakes kita tetap berikan, cuma jumlahnya agak menyesuaikan. Perkiraan bulan April ini [akan diberikan]," kata Halim kepada wartawan, Senin (29/3/2021).

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul Agus Budi Raharjo menjelaskan, insentif untuk nakes pada tahun 2020 sudah diberikan. Kendati demikian untuk triwulan akhir 2020 belum dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Baca Juga: Lurah Mangunan Mengundurkan Diri, Pemkab Bantul Setujui Surat Bamuskal

"Tetapi untuk tahun 2020 triwulan akhir memang masih ada penundaan yang belum dibayar. Ini skemanya baru disusun karena ada kemungkinan arahan dari pusat untuk kemudian itu dibayarkan melalui refocusing yang harus dilakukan di tiap Kabupaten Kota pada APBD tahun 2021 ini," jelas Agus.

Agus menyatakan kekurangan insentif nakes di 2020 cukup banyak. Tunggakan pembayaran insentif, kata dia, mencapai Rp20 miliar.

"Tidak salah tunggakan di 2020, masih ada sekitar Rp20 miliar, itu sudah diverifikasi oleh Kemenkes. Sebetulnya tinggal pembayaran, hanya skema pembayarannya yang masih menunggu arahan," jelasnya.

Lebih lanjut, Agus Budi belum bisa memastikan bagaimana pembayaran insentif nakes di tahun 2021 ini dilakukan. Menurutnya, masih diperlukan perhitungan kembali. Pemberian insentif harus sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan mempertimbangkan kemampuan daerah.

"Karena jika itu diserahkan daerah untuk refocusing tentu kita harus berhitung kembali, seberapa alokasi yang mungkin tetap bisa diberikan. Apakah harus sama 2020 atau kami sesuaikan dengan kemampuan agar tetap bisa kita berikan kepada nakes yang berhak. Nanti kami tunggu petunjuk teknis dari pusat," ujar dia.

Baca Juga: Insentif Nakes Sudah Tersedia, Azis Syamsuddin: Tolong Segera Salurkan

Agus tak bisa memprediksi kapan Covid-19 akan berakhir. Sementara dari tren sekarang dan dari kondisi saat ini vaksinasi yang dikejar dan sepanjang tahun 2021 masih melaksanakan kegiatan penanganan Covid-19 yang memakan biaya besar.

"Tentu yang bisa kami lakukan dan saat ini kami jaga alokasi itu, yang penting untuk operasional penanggulangan bisa berjalan. Sementara untuk intensif karena itu amanah harus kita bayar, tapi perhitungannya harus kita sesuaikan," tandasnya.

Terpisah, anggota Badan Anggaran DPRD Bantul, Jumakir mengaku keberatan jika pembayaran insentif di tahun 2021 dibebankan pada pemerintah daerah. Hingga kini insentif untuk nakes pada tahun 2021 yang masuk dalam triwulan pertama juga belum terbayarkan.

Di sisi lain, APBD 2021 sudah direfocusing untuk membayarkan kekurangan insentif nakes sebesar lebih kurang Rp20 miliar.

"Jika harus ditanggung pemerintah daerah sangat berat apabila tidak ada tambahan dana dari pemerintah pusat. Awalnya kan insentif nakes ditanggung pemerintah pusat, namun pada akhirnya dibebankan pada pemerintah daerah," ujarnya.

Load More