SuaraJogja.id - Harapan masyarakat untuk bisa mudik lebaran di tahun 2021 harus pupus. Hal itu menyusul dengan keputusan pemerintah pusat yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Tak hanya masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diwajibkan menaati keputusan tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis mengaku bahwa pihaknya belum mendapatkan surat dari Pemprov DIY terkait ASN dilarang untuk mudik lebaran 2021.
"Jika melihat dari pemerintah pusat dan Pemprov DIY sudah melarang. Tak menutup kemungkinan, Bantul juga akan melarang, hanya saja kami menunggu surat dari atasan," jelas Helmi, Selasa (30/3/2021).
ASN, kata Helmi, cukup banyak yang berasal dari luar daerah, sehingga pihaknya meminta pelayan publik ini menjaga dan mematuhi keputusan yang ada.
"ASN ini kan ada yang dari luar daerah, ada juga yang dari luar daerah ingin datang ke Bantul, tentu semuanya ingin mudik. Jadi kami harap mereka bisa menjadi contoh untuk tidak melakukan mudik," terang dia.
Pemkab tidak akan melakukan inventarisasi kendaraan milik ASN yang bisa saja digunakan untuk mudik. Jika sudah ada larangan tersebut, secara langsung juga dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik.
"Ya memang bisa saja ada yang nekat, hanya saja untuk kendaraan dinas tidak diinventarisasi secara khusus. Maka dari itu ASN harus mematuhi keputusan itu," terang dia.
Terkait sanksi yang diberikan jika ASN tetap melanggar, Helmi masih menunggu surat dari pemerintah provinsi. Pihaknya belum banyak menjelaskan sanksi apa yang akan diterima ASN ketika terbukti melanggar.
Baca Juga: Sumbar Dukung Larangan Mudik 2021, Mahyeldi: Tanpa Penyekatan
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Bantul, Aris Suharyanta akan mengikuti kebijakan yang ada di pemerintah pusat. Pihaknya belum bisa memastikan akan menjaring pengendara di pintu masuk Kabupaten Bantul.
"Jika sampai menjaring kami rasa belum sampai ke sana. Namun ketika mudik atau lebaran kami sudah menyiapkan personel di beberapa titik terutama di jalur wisata yang berpotensi terjadi kemacetan," ujar Aris.
Berita Terkait
-
Sumbar Dukung Larangan Mudik 2021, Mahyeldi: Tanpa Penyekatan
-
Larangan Mudik Bisa Untungkan Hotel, Makin Banyak Staycation
-
Kebijakan Pemerintah Ini Jadi Mimpi Buruk bagi Bisnis Perhotelan
-
Gubernur Khofifah Minta Warga Jatim Patuhi Aturan Tak Mudik Lebaran 2021
-
Pengendalian Transportasi Karena Larangan Mudik, Kemenhub Siapkan Aturan
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Konser "Jogja Hanyengkuyung Sumatra": Kunto Aji hingga Shaggydog Ikut Turun Gunung
-
Danantara dan BP BUMN Siagakan 1.000 Relawan untuk Tanggap Darurat
-
Bantu Korban Sumatera, BRI Juga Berperan Aktif Dukung Proses Pemulihan Pascabencana
-
Anak Mantan Bupati Sleman Ikut Terseret Kasus Korupsi, Kejaksaan Buka Suara Soal Peran Raudi Akmal
-
Imbas Jembatan Kewek Ditutup, Polisi Siapkan Skema Dua Arah di Sekitar Gramedia-Bethesda