Scroll untuk membaca artikel
Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana
Selasa, 06 April 2021 | 12:46 WIB
Pembangunan Jembatan Bancakan di Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul - (Kontributor SuaraJogja.id/Julianto)

SuaraJogja.id - Puluhan pemilik kendaraan roda empat, terutama angkutan barang, dari Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Senin (5/4/2021), mendatangi lokasi pembangunan Jembatan Bancakan, yang berada di Kalurahan Ngalang. Mereka protes karena tidak ada jembatan darurat yang bisa dilalui kendaraan roda empat.

Mulyono, salah satunya, mengatakan, mereka sengaja hadir ke proyek pembangunan jembatan di jalur Ngalang menuju ke Hargomulyo tersebut sebab di jalur tersebut hanya ada jembatan darurat yang bisa dilalui kendaraan roda dua, sementara untuk kendaraan roda empat sama sekali tidak ada.

Kehadiran puluhan pemilik kendaraan roda empat tersebut mewakili kalangan UMKM yang ada di lima kalurahan di Gedangsari. Karena jika tidak ada jembatan darurat di proyek tersebut, maka dipastikan arus keluar masuk barang ke Gedangsari akan tersendat.

"Ada memang jalur alternatif melalu Nglanggeran Patuk terus ke Sambipitu, cuma jaraknya memutar belasan kilometer," tutur Mulyono, Senin sore.

Baca Juga: Pasca Putus, Warga Dua Jorong di Sijunjung Bangun Jembatan Darurat

Di satu sisi, masyarakat Gedangsari sangat berterima kasih kepada pemerintah, yang akan memperluas kapasitas jembatan Bancakan tersebut. Fungsi Jembatan Bancakan memang sangat vital karena berada di jalur utama antara Wonosari dan Klaten, Jawa Tengah.

Namun, kata dia, seharusnya pembangunan jembatan tersebut juga diikuti antisipasi akan efeknya bagi masyarakat sekitar, terutama kalangan UMKM. Harus ada alternatif agar pemilik kendaraan angkutan barang tetap bisa melintas, sehingga perekonomian masyarakat tidak terganggu.

Menurut Mulyono, jika tidak dibangunkan jembatan darurat yang bisa mereka lalui, maka pihaknya bersama masyarakat lain akan patungan mendirikan jembatan darurat tersebut di sisi selatan jembatan yang tengah dibangun. Nantinya, setiap warga yang melintas jembatan darurat tersebut akan mereka tarik retribusi.

"Kami akan minta izin agar bisa mendirikan jembatan darurat tersebut sendiri," tandasnya.

Perwakilan warga yang lain, Tjokro, menambahkan, masyarakat menuntut pembangunan jembatan darurat tersebut sebab hanya ada jalan putar balik melalui jalur alternatif, yang kondisinya sudah sangat tidak layak, yaitu rusak dan sempit.

Baca Juga: Detik-Detik Jembatan Ahmad Yani Ambruk Saat NTT Banjir, Tenggelam ke Sungai

"Itu tidak bisa untuk berpapasan, terus kondisinya rusak dan medan yang naik turun cukup curam. Nanti misal kami kecelakaan, siapa yang akan menanggungnya?" ujarnya.

Ketika melalui jalur alternatif, ia khawatir akan mengganggu perekonomian sebagian besar warga Gedangsari karena dipastikan harga-harga akan mengalami kenaikan signifikan, mengingat ongkos kirim dan angkut mengalami kenaikan. Hal ini tentu akan memberatkan masyarakat, terutama di masa pandemi Covid-19 ini.

Menjelang Magrib, Bupati Gunungkidul Sunaryanta mendatangi dan menemui warga yang melakukan aksi protes tersebut. Kepada masyarakat, Sunaryanta berjanji akan berusaha mengkomunikasikan keluhan mereka kepada pemerintah provinsi karena jembatan tersebut merupakan wewenang dari provinsi.

"Saya akan sampaikan itu. Tentu jika dibuat jembatan darurat tidak serta merta jadi karena ada mekanisme anggaran," kata Sunaryanta.

Kepala Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan, dan ESDM DIY Bambang Sugaib mengungkapkan, pemerintah memang berencana memperbaiki aksesibilitas ke Gedangsari. Salah satunya meningkatkan kapasitas jembatan; untuk jembatan Bancakan tersebut, anggarannya terbatas hanya untuk pembangunan jembatan semata.

"Kalau untuk jembatan darurat memang tidak ada. Maka itu harus kita pikirkan bersama," tandasnya.

Karena belum ada titik temu, kedua belah pihak kembali akan bertemu kembali pada Jumat (9/4/2021) mendatang. Mereka bertemu untuk membicarakan masalah teknis terkait dengan pembangunan jembatan darurat tersebut. Pasalnya, jembatan darurat akan membutuhkan sumber daya yang besar.

Kontur lebar sungai tersebut juga tidak memungkinkan untuk dibangun jembatan darurat. Menurut Bambang, jembatan darurat harus didirkan dengan kuat dan memenuhi standar keselamatan. Padahal, sungai tersebut cukup lebar, sehingga dari kajian teknis, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Anggaran jembatan ini hanya untuk pembangunan jembatan. Tidak ada untuk jembatan darurat," paparnya.

Kontributor : Julianto

Load More