SuaraJogja.id - Kehadiran Presiden Jokowi di pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah masih terus mendapat sorotan. Terbaru, Akhmad Sahal atau yang akrab disapa Gus Sahal sangat menyayangkan sikap mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang memutuskan untuk hadir di acara hajatan tersebut di tengah situasi pandemi.
Gus Sahal yang dikenal sebagai intelektual muda NU itu menyebut langkah yang dilakukan Jokowi itu merupakan blunder.
Menurutnya Jokowi nggak perlu lah hadir dalam pernikahan Atta Aurel meski itu kan hak pribadinya Jokowi. Malahan dalam cuitannya di media sosial, kehadiran Jokowi di nikahan Atta dan Aurel itu nggak bisa dibelain.
Lebih jauh narasi yang muncul di media sosial memang banyak yang mengkritik Jokowi. Kesan yang muncul kenapa kok selebritis papan atas nikahan nggak dipersoalkan sementara pernikahan ulama, yaitu anaknya Habib Rizieq jadi masalah hukum.
Menurut Gus Sahal nikahan anaknya Habib Rizieq dengan nikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah nggak bisa dibandingin.
Sebab jelas, nikahan Atta Aurel itu sudah menerapkan protokol kesehatan ketat, beda dengan nikahan anaknya Habib Rizieq.
“Memang sebenarnya nggak bisa dibandingkan. Pernikahan Atta Aurel kan mengklaim pernikahan taat prokes, jadi memang taat prokes dan banyak yang sudah divaksin, jumlah pengunjung diatasi,” Kata Gus Sahal di kanal Youtube Cokro TV.
Namun kata Gus Sahal, nikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah jadi bermasalah lantaran disiarkan di televisi, yang sebelumnya pun diprotes oleh sejumlah pegiat masyarakat sipil.
“Karena ini ditayangkan di TV, live jadi ada kesan ooo..seleb boleh kumpul, masyarakat kecil nggak boleh. Narasi yang itu yang muncul, bukan ini bener ini salah,” jelas Gus Sahal.
Baca Juga: Frustrasi Terjebak Macet Parah, Sopir Truk Kirim Pesan ke Jokowi: Bubarkan!
Narasi dari masyarakat adanya diskriminasi perlakuan nikahan Atta Aurel dengan nikahan anaknya Habib Rizieq ini makin mengaduk emosi dengan viral lagi video lama polisi memarahi warga biasa yang gelar nikahan di masa pandemi Covid-19.
Makanya sebagai pendukung Jokowi, Gus Sahal menyesalkan kenapa keriuhan nggak perlu Jokowi yang datang e nikahan Atta ini terjadi.
“Keputusan Jokowi itu nggak ada urgensi, ngapain sih datang. Blundernya di situ ngapain sih dateng, karena kan sudah ada Ketua MPR, ada Prabowo, ngapain dateng,” jelasnya.
Gus Sahal turut memberikan dua poin kritik untuk Jokowi.
“Pak Jokowi ini kan betapa pun teladan lah ya. Dalam filosofi Jawa itu kan pemimpin itu harus ing ngarsa sung tuladha, di depan harus memberi contoh, teladan. Nah, ini menurut saya teladan yang kurang bagus lah ya,” ungkap Gus Sahal.
Walaupun Jokowi sudah dua kali menjalani vaksinasi dan acara pernikahan Atta dan Aurel sudah menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat, baik pihak Jokowi maupun penyelenggara acara, menurut Gus Sahal, tidak menunjukkan kepekaan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa Manfaat dari Bedak Marcks? Kenali 5 Fungsi dan Keunggulan Variannya
- Urutan Skincare Pagi Wardah untuk Wajah Cerah Bebas Flek Hitam Usia 40 Tahun
- 7 Moisturizer Mengandung Formula Anti-aging untuk Wajah Kencang dan Awet Muda
- Respons Gibran Terkait Ijazah Dinilai Menyesatkan, Kuliah S1 Tak Otomatis Buktikan Tamat SMA
- Daftar HP RAM 12 GB Memori 512 GB untuk Multitasking, Cek Harga Terbarunya
Pilihan
-
Asap Karhutla Hari Ini Sudah Sampai Jakarta dan Banten!
-
Maruli Simanjuntak Disebut Dilantik Prabowo Jadi Wakil Panglima TNI, Kamis Sore Ini
-
Kompak Berpakaian Dinas Lengkap Sambangi Istana, Perwira Tinggi TNI Siap Dilantik Prabowo
-
Belajar Hadapi Kekeringan dari Romo Kirjito, Mamanen Air Hujan yang Jatuh dari Langit
-
Krisis! Kelangkaan BBM Meluas Tak Hanya Bali, Antrean Berjam-jam
Terkini
-
66 Daerah Belum Punya RS Tipe C, Pasien Kanker Berisiko Harus Berobat Jauh
-
BRI Peduli Perkuat Infrastruktur Desa di Cianjur, Jembatan Gantung Bantu Mobilitas 7.000 Warga
-
Daya Beli Warga Jogja Turun, Pedagang Terpaksa Pangkas Dagangan
-
Wacana Gaji ASN Dibayar Kopdes Bikin Geger, Pemda DIY Pusing, DPRD Sebut Tak Masuk Akal
-
BRI Dorong Koperasi Desa Merah Putih Jadi Motor Ekonomi Kerakyatan