Beredar Ratusan Formasi CASN Kabupaten Bantul, Sekda: Belum Ada Publikasi

SuaraJogja.id - Ratusan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Kabupaten Bantul beredar luas di media sosial. Hal itu juga dibagikan oleh akun Instagram @cpns_indonesia.

Dalam unggahan tersebut tercantum surat keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpar-RB) nomor 628 tahun 2021. Pengunggah juga menuliskan Formasi CASN Provinsi DIY di Kabupaten Bantul.

Postingan itu juga menulis jika masyarakat yang berminat menjadi CASN sudah bisa mendaftar.

Formasi yang disediakan terdiri dari 246 tenaga pendidik, 57 tenaga kesehatan dan juga 49 tenaga teknis.

Menanggapi dengan unggahan yang beredar, sekretaris daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis menjelaskan bahwa sampai saat ini Pemkab Bantul belum mempublikasikan rancangan formasi CASN yang dibuka untuk Kabupaten Bantul.

"Kami belum ada publikasi dan sosialisasi perencanaan CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jika ada sumber yang beredar itu, kami tidak tahu," terang Helmi dihubungi wartawan, Jumat (4/6/2021).

Meski belum mempublikasikan rencana formasi tersebut, kata Helmi pihaknya sudah mengajukan jumlah formasi dan sudah ada persetujuan dari Menpar-RB.

"Yang jelas (sudah) ada persetujuan dari Kemenpar-RB untuk kabupaten Bantul," ujar dia.

Ia mengatakan bahwa setelah mengajukan formasi masih ada tahapan yang harus dilakukan. Mulai dari adanya Panitia Seleksi (Pansel), hingga penjadwalan.

Baca Juga: Korban Dugaan Tabrak Lari di Bantul, Pandu Tewas Alami Cedera Serius di Kepala

"Kami masih menunggu dari pansel. Kami baru mengajukan saja dan memang sudah ada formasi yang kami ajukan," terang Helmi.

Terdapat seribuan lebih formasi yang diajukan oleh Bantul ke Menpar-RB. Namun hanya 921 formasi yang diterima.

"CPNS itu ada 213 formasi, sementara PPPK ada 708 formasi. Kebanyakan dari tenaga pendidik dan kesehatan," terang dia.

Ditambahkan Helmi, meskipun formasi itu untuk memenuhi kebutuhan pegawai di Bantul, namun pembentukan panitia seleksi, jadwal ujian, dan kebutuhan seleksi lainnya dipandu dengan petunjuk teknis dari kementerian dan dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Sedangkan segi pembiayaan seleksinya, menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bantul. 

"Kami sudah menyiapkan anggaran itu tahun ini," ungkap Helmi.