SuaraJogja.id - Pemda DIY meminta kabupaten/kota untuk meningkatkan fungsi selter. Hal ini perlu dilakukan karena menumpuknya pasien Covid-19 di 27 rumah sakit rujukan hingga Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur sudah di atas 90 persen tiap harinya.
"Kita melakukan filtering, untuk mereka yang terpapar Covid-19 dan membaik atau tidak terlalu membutuhkan layanan rumah sakit, maka kemudian ditampung di rumah sakit lapangan maupun selter-selter di desa maupun yang yang disediakan kabupaten/kota," ungkap Sekda DIY Baskara Aji dalam pertemuan dengan DPRD DIY di Kantor DPRD DIY, Selasa (6/7/2021).
Menurut Aji, pemanfaatan selter di desa dan kabupaten/kota secara optimal diharapkan bisa mengurangi beban rumah sakit rujukan dalam menangani pasien positif Covid-19. Dengan demikian, BOR di rumah sakit bisa berkurang.
Selter-selter yang berada di kabupaten/kota dan desa tersebut juga menampung sebagian pasien Covid-19 yang tidak bisa isolasi mandiri (isoman) di rumah. Sebab tidak semua rumah memenuhi syarat untuk dijadikan tempat isoman.
Pengelolaan selter dilakukan melalui kerja sama Pemda DIY, kabupaten/kota, dan desa. Pemda mengucurkan anggaran sekitar Rp7 miliar untuk permakanan di selter-selter.
"Kita juga mohon kabupaten/kota dan desa juga berbagi kalau ada isoman di rumah bisa dibantu alokasi yang ada [untuk permakanan] khususnya yang ada isoman di rumah," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD DIY Nuryadi mengungkapkan, Pemda diminta memfasilitasi masyarakat yang terpaksa harus melakukan isoman di rumah. Hal ini sebagai konsekuensi dari kebijakan PPKM Darurat.
Meski kebijakan tersebut merupakan kewenangan pusat, Pemda diminta ikut berperan untuk membantu masyarakat yang melaksanakan isoman di rumah dengan segala keterbatasan mereka, apalagi mereka dilarang keluar rumah selama melakukan isoman.
"Anggaran yang di DIY sudah ada, kabupaten ada di desa juga ada. Tapi aturan tegas bagaimana menangani saudara kita yang selama ini isolasi mandiri belum begitu tampak,” ungkapnya.
Baca Juga: DPRD DIY Desak Pemda Bantu Pasien Isoman: Jangan Terkesan Lempar-lemparan Bola
Nuryadi berharap, tidak ada lempar tanggungjawab dalam mengatasi persoalan isoman dan penanganan Covid-19 di kabupaten dan provinsi. Sebab, muncul kekhawatiran saling lempar tanggung jawab antara Pemda DIY, Pemkot/Pemkab dan Pemerintah Desa untuk mengampu warga yang kesulitan saat harus isoman.
“Kita mendorong bagaimana itu tak jadi seperti lempar-lemparan bola, provinsi ke kabupaten, kabupaten ke desa Kita ingin konkretnya saja. Bagaimana semangat kebersamaan ini, dalam situasi ini bisa maksimal hasilnya,” imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
DPRD DIY Desak Pemda Bantu Pasien Isoman: Jangan Terkesan Lempar-lemparan Bola
-
Ketersediaan Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Kota Bogor Mengkhawatirkan
-
Viral, Putri Keraton Jogja Cuitkan Soal Penanganan Covid-19 di DIY hingga Pagar Alun-Alun
-
Darurat! Singkawang Zona Merah COVID-19
-
Ekonomi Terdampak, Pemda DIY Harus Pastikan Tak Satupun Warga Kelaparan
Terpopuler
- 4 Shio yang Tinggalkan Masa Sulit Mulai 5 November 2026, Siap Sambut Kebahagiaan
- 9 Sunscreen untuk Wanita Usia 50 Tahun ke Atas agar Kulit Awet Muda
- Viral Pendaki Ditandu Naik Gunung Merbabu, Biaya Capai Rp30 Juta
- Apa Bedanya Adidas Originals vs Adidas Performance? Kenali dari Logo dan Kegunaannya
- 4 Sepatu Jalan dengan Teknologi Penyangga Kaki Terbaik untuk Berjalan jauh
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Misi Hijau JCWF 2026: Wujudkan Wisata Berkelanjutan Lewat Kolaborasi Lintas Sektor
-
Jelajah Jogja Cultural Wellness Festival 2026: Sensasi Pemulihan Diri Berbalut Kearifan Budaya
-
Tuan Rumah JCWF & Munas DPP PUTRI 2026, Loman Park Hotel Dorong Sinergi Wellness-Pariwisata
-
Perempuan Tak Punya Pilihan Berhenti Haid, Pajak Pembalut 11 Persen Dinilai Nodai Keadilan Gender
-
Kota Jogja Vs Gunungkidul: Jarak Kualitas Hidup Ini Ternyata Masih Jauh!