PPKM Darurat 9 Persimpangan di Jogja Disekat, Diklaim Efektif Kurangi Mobilitas Masyarakat

SuaraJogja.id - Penyekatan di sejumlah ruas jalan di Kota Jogja diklaim efektif dalam mengurangi kepadatan lalu lintas. Seperti diketahui, selama pelaksanaan PPKM darurat, sejumlah ruas jalan utama di Kota Jogja ditutup.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja Agus Arif Nugroho mengatakan, penurunan tingkat kepadatan lalu lintas selama PPKM darurat mengacu pada data traffic account. Ada sembilan persimpangan yang dijadikan parameter.

"Kami menghitung panjang antrean di lampu lalu lintas yang ada di sembilan persimpangan tersebut. Penurunannya mencapai 57 persen selama PPKM darurat ini," katanya pada Kamis (8/7/2021).

Dijelaskannya, sembilan simpang yang dimaksud yaitu simpang eks bioskop Permata timur barat, Gondomanan timur barat, Gramedia timur, Gramedia selatan, Galeria timur, Serangan barat dan timur. Sebagai contoh, di simpang Permata barat di Jalan Sultan Agung, tadinya panjang antrean selama 35-40 meter.

Baca Juga: Warga Kota Bandung Boleh Lewati Jalan yang Ditutup dengan Syarat Ini

"Setelah ditutup, sekarang antrean kendaraannya turun jadi 20-25 meter atau prosentasenya 29 persen," terangnya.

Sementara, antrean kendaraan saat tidak dilakukan PPKM darurat biasanya terjadi di simpang Galeria timur di Jalan Urip Sumoharjo. Pada hari biasa antrean kendaraan mencapai 70 meter tapi sekarang mungkin tinggal 10 meter.

"Itu pun kemungkinan hanya kepentingan lokal, turun hampir 86-90 persen," ujar dia.

Agus tak menampik bila penutupan ruas jalan arteri di Kota Jogja berimbas terhadap kemacetan di simpang lain yang ada di dekatnya. Simpang yang terkena dampak ialah simpang Wirobrajan dan Pabrik susu SGM, Tugu Pal Putih, Pingit, dan Gejayan.

"Efeknya ada di simpang-simpang itu. Biasanya crowd (kepadatan) kota yang dominan ada di sembilan simpang itu," katanya.

Baca Juga: Bandel Ciptakan Kerumunan di Masa PPKM Darurat, 4 Tempat Usaha Ditutup

Ia berharapan dengan manajemen lalu lintas seperti itu agar mengurangi aktivitas non esensial atau non critical. Oleh karena itu, masyarakat Jogja diminta untuk memahami kebijakan tersebut.