SuaraJogja.id - Budayawan Sujiwo Tejo menanggapi informasi yang mengabarkan bahwa pemerintah telah resmi menetapkan harga vaksin Covid-19 berbayar dengan harga Rp 879.140.
Sujiwo Tejo mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar vaksinasi berbayar tersebut disetop.
Usulan itu disampaikan Sujiwo Tejo melalui akun Twitter miliknya, @sudjiwotedjo, Senin (12/7/2021).
"Pak Jokowi, dengan hormat, saya usul agar vaksinasi berbayar ini distop," kata Sujiwo Tejo seperti dikutip Suarajogja.
Baca Juga: Viral Kuli Bangunan Dipecat karena Tak Pakai Masker, Sosoknya Dicari Arief Muhammad
Bukan tanpa sebab, Sujiwo Tejo memberi usulan tersebut karena menurutnya vaksinasi berbayar mengingkari asas kepatutan di tengah pandemi.
"Ini bukan saja mengingkari asas kepatutan di tengah situasi pandemi," sambungnya.
Tidak hanya itu Sujiwo Tejo juga mengatakan, ketetapan tersebut juga mengngkari asas kesenasiban sebagaimana diajarkan leluhur.
"Tapi juga asas kesenasiban, asas utama untuk membangun jiwa bersatu menghadapi pageblug mayangkoro seperti diajarkan leluhur," tandasnya.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan harga Rp 878.140 untuk vaksinasi berbayar. Harga ini termasuk dosis lengkap sinopharm yang ditetapkan pemerintah untuk individu.
Baca Juga: Koalisi Warga: Pemerintah Beli Vaksin Covid-19 Pakai Uang Rakyat, Lalu Dijual ke Rakyat
"Harga itu sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021," katanya melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu (11/7/2021) pagi.
Keputusan Menteri Kesehatan ini berisi sejumlah aturan terkait penetapan besaran harga pembelian vaksin produksi Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma (Persero).
Hal ini dalam pelaksanaan pengadaan vaksin COVID-19 dan tarif maksimal pelayanan untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong.
Harga tersebut terdri atas harga vaksin per dosis Rp 321.660 ditambah dengan harga layanan Rp 117.910. Sehingga harga per dosis vaksin yang dibebankan kepada penerima manfaat seharga Rp 439.570 per dosis.
Karena program vaksinasi COVID 19, dua dosis maka angka tersebut dikali dua sehingga menjadi Rp 879.140.
Guru Besar Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan akan makin banyak orang yang divaksin itu akan semakin bagus.
"Kalau bisa makin banyak orang divaksin dengan apapun juga caranya dan makin cepat makin bagus," katanya saat menjawab pertanyaan seputar vaksinasi berbayar bagi individu di Indonesia.
Sementara itu, pihak Kimia Farma membantah bukaan vaksinasi berbayar dimaksudkan untuk mencari untung.
Berita Terkait
-
Bukan Mantan Presiden, Faisal Assegaf Sebut Peran Jokowi Saat Ini Adalah Makelar Pilkada
-
Bisa Tampung 2.500 Jemaah, Melongok Megahnya Masjid Jokowi di Abu Dhabi
-
Bentrok dengan Jadwal di Jawa Tengah, RK Sebut Jokowi Belum Tentu Hadiri Kampanye Akbar di Jakarta
-
Sebulan Purnatugas, Berapa Gaji Pensiun Jokowi yang Kini Sudah Sibuk Cawe-Cawe Pilkada?
-
Sudah Sampaikan Undangan, RK Belum Dapat Kepastian Jokowi Hadir atau Tidak di Kampanye Akbar RIDO Terakhir
Tag
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
-
Seharga Rp7,4 Miliar, Dua Bus Listrik Trans Jogja Siap Beroperasi, Intip Penampakannya
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025