SuaraJogja.id - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X mensyaratkan capaian vaksinasi bagi siswa mencapai 80 persen maka sekolah boleh menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Padahal Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyebut bila vaksinasi tidak menjadi kriteria untuk membuka kembali sekolah pasca-Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Menurut Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul Isdarmoko jika di DIY tetap kekeh dengan aturan tersebut maka PTM di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan SD tak bisa dilaksanakan. Sebab, sampai saat ini vaksinasi belum menyasar anak usia di bawah 12 tahun.
"Saya mengharapkan bukan capaian vaksinasi siswa sebesar 80 persen tidak jadi syarat untuk mengadakan PTM. Belum ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan vaksinasi untuk mereka (siswa PAUD dan SD)," paparnya kepada SuaraJogja.id, Rabu (15/9/2021).
Isdarmoko pun sudah menyampaikan kegelisahannya kepada Disdikpora DIY. Harapannya ada kelonggaran yang diberikan untuk PTM di level PAUD dan SD.
Baca Juga: Terapkan Prokes Ketat, SMA Negeri 46 Jakarta Siap Lanjutkan PTM Terbatas
Ia mengatakan, jika mengacu pernyataan Mendikbudristek Nadiem bahwa syarat menggelar PTM ada dua yakni setiap sekolah sudah mengisi data periksa kesiapan (DPK) dan seluruh gurunya telah divaksin sebanyak dua kali.
"Pak Nadiem menyatakan bahwa syarat PTM yaitu DPK dan gurunya divaksin dua kali. Tapi di DIY kan berbeda, pelajar divaksin jadi salah satu ketentuan," terangnya.
Sembari menunggu surat edaran (SE) dari Gubernur DIY perihal kapan PTM bisa segera dimulai. Pihaknya juga membuat SE ke sekolah-sekolah untuk bisa mempersiapkan PTM.
"Baru menyiapkan PTM dan menunggu kebijakan gubernur DIY yang akan menyiapkan SE. Nanti tinggal kami tindaklanjuti," ujarnya.
Adapun dampak PJJ yang sudah terlalu lama antara lain membuat siswa jenuh sehingga efektivitasnya menurun. Kalau efektivitasnya menurun, katanya, hasil capaiannya juga akan menurun.
Baca Juga: Tinjau Pelaksanaan PTM, Bupati Ciamis Jadi Sasaran Curhat Anak SD
"Berarti nanti kualitas pendidikan juga menurun jika situasinya begini terus," kata Isdarmoko.
Dampak lainnya ialah psikososial menyangkut kejenuhan dan kebosanan bisa menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan yang dimaksud ialah siswa bisa melampiaskan kebosanannya kepada hal-hal yang bersifat negatif.
"Itu yang kami khawatirkan kalau PTM tidak segera dilakukan," tambahnya.
Ia menegaskan tidak akan terburu-buru dalam menggelar PTM. PTM akan dibuka secara bertahap, bijaksana, dan penerapan protokol kesehatan dengan ketat.
"Kami enggak akan Tterburu-buru, kalau sekolah belum siap dalam hal DPK ya jangan. Soal vaksinasi pelajar juga terus dipacu, saat ini baru sekitar 20 persen," katanya.
Berita Terkait
-
Sinergi KKN Unila, UPTD Puskesmas Kalianda, dan PKK Cegah Stunting dan PTM
-
3 Jenis Penyakit Tidak Menular Paling Banyak Diderita Orang Indonesia dan Cara Mengurangi Risikonya
-
Posyandu Untuk Lansia di Aceh Barat
-
Aturan PTM Terbaru: Pembelajaran Disetop Jika Siswa Positif Covid-19
-
Satgas Covid-19: Anak Perlu Diajarkan Disiplin Prokes Selama Sekolah PTM
Terpopuler
- Pemilik Chery J6 Keluhkan Kualitas Mobil Baru dari China
- Profil dan Aset Murdaya Poo, Pemilik Pondok Indah Mall dengan Kekayaan Triliunan
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Jualan Sepi usai Mualaf, Ruben Onsu Disarankan Minta Tolong ke Sarwendah
Pilihan
-
Bodycharge Mematikan Jadi Senjata Rahasia Timnas U-17 di Tangan Nova Arianto
-
Kami Bisa Kalah Lebih Banyak: Bellingham Ungkap Dominasi Arsenal atas Real Madrid
-
Zulkifli Hasan Temui Jokowi di Solo, Akui Ada Pembicaraan Soal Ekonomi Nasional
-
Trump Singgung Toyota Terlalu Nyaman Jualan Mobil di Amerika
-
APBN Kian Tekor, Prabowo Tarik Utang Baru Rp 250 Triliun
Terkini
-
Jogja Hadapi Lonjakan Sampah Pasca Lebaran, Ini Strategi Pemkot Atasi Tumpukan
-
Revitalisasi Stasiun Lempuyangan Diprotes, KAI Ungkap Alasan di Balik Penggusuran Warga
-
Soal Rencana Sekolah Rakyat, Wali Kota Yogyakarta Pertimbangkan Kolaborasi Bersama Tamansiswa
-
Solusi Anti Pesing Malioboro, Wali Kota Jogja Cari Cara Antisipasi Terbaik
-
Praktisi UGM Rilis 2 E-Book Kehumasan: Solusi Jitu Hadapi Krisis Komunikasi di Era Digital