Scroll untuk membaca artikel
Galih Priatmojo
Selasa, 21 September 2021 | 14:47 WIB
ilustrasi pembelajaran tatap muka.

SuaraJogja.id - Kabupaten Sleman bersiap menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) pada Oktober mendatang.

Di tengah belum adanya kepastian kapan tepatnya PTM akan dimulai, Disdik Sleman menerima laporan adanya sejumlah sekolah yang sudah mencuri langkah menggelar PTM.

Kepala Dinas Pendidikan Sleman Ery Widaryana menyatakan, sekolah yang mencuri langkah ini, sudah menggelar KBM tatap muka selama satu hingga dua hari.

"Sekolah swasta, jenjang SD ada SMP ada," sebut Ery singkat kala ditanyai wartawan, Selasa (21/9/2021).

Baca Juga: Tuduh Istri Pernah Selingkuh, Bapak di Sleman Tega Perkosa Dua Anak Kandungnya

ilustrasi pembejalaran tatap muka

Setelah menerima laporan, Disdik Sleman langsung berkoordinasi dengan pengawas sekolah, UPT setempat dan pihak lain terkait agar sekolah yang nekat itu menghentikan PTM mereka. Sembari menunggu perkembangan situasi dan kondisi lebih lanjut.

"Kalau nanti [PTM] sudah dibuka, silakan," ujarnya.

Bukan hanya menyikapi adanya sekolah yang sudah curi langkah, Disdik Sleman juga saat ini sedang membangun komunikasi bersama dengan Disdikpora DIY untuk menyikapi adanya aturan baru perpanjangan PPKM level 3.

Di dalamnya membolehkan anak berusia 12 tahun ke atas untuk mengunjungi mal.

"Kami juga harus menyikapi kondisi ini. Kami akan membahasnya," tegas Ery.

Baca Juga: Bejat! Bapak di Sleman Tega Perkosa 2 Anak Kandung Selama 8 Tahun

Sebelumnya, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyatakan rencana membuka PTM di Sleman pada Oktober 2021.

Semua sekolah rencananya akan dibuka secara serentak, kecuali di sekolah yang berada di wilayah kalurahan zona merah.

Jika melihat aturan dalam instruksi Bupati Sleman (Inbup) terbaru, nomor 28 tahun 2021, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan boleh dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh. Tentunya dengan sejumlah ketentuan.

Kustini mengatakan, semua sekolah di Kabupaten Sleman sebenarnya saat ini sudah siap untuk PTM. Langkah berikutnya, tinggal berkoordinasi sembari menunggu cakupan vaksinasi bagi pelajar mencapai 100%. 

Berikut Skenario PTM Terbatas

Kepala Disdik Sleman Ery Widaryana menjelaskan, kendati sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan PTM, Disdik Sleman masih belum bisa menentukan tanggal PTM dimulai di Sleman. Yang terpenting adalah Disdik sudah memberikan nota dinas kepada Bupati.

"Kami besok Kamis (23/9/2021) akan bertemu dalam rapat bersama seluruh OPD yang terlibat dalam penanganan Covid-19 dan Tim Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Covid-19 Sleman," tuturnya.

Pertemuan itu dimaksudkan untuk mengomunikasikan rencana PTM dan mendapatkan dukungan. Pasalnya, selain tatap muka terbatas, pada Oktober juga ada Asesmen Nasional Berbasis Komputer bagi siswa jenjang SMP yang mengharuskan siswa datang langsung ke sekolah.

"Biar semua kondusif, dapat dukungan dari pemerintah kapanewon, pemerintah kalurahan, gugus tugas kapanewon, gugus tugas kalurahan. Supaya dapat berjalan kondusif," terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman Ery Widaryana - (SuaraJogja.id/Hiskia Andika)

Pada masa tatap muka terbatas, Disdik akan menerapkan 'masa transisi' yang dijadwalkan berlangsung selama dua bulan. Pembelajaran dilakukan dengan pembagian giliran KBM sebanyak 50% dari tiap total jumlah siswa, di masing-masing kelas.

Misalnya untuk siswa SD sebanyak 14-16 orang sedangkan kuota siswa SMP 16-18 orang per kelas.

Pembelajaran dalam satu pekan dilakukan satu sampai dua hari, untuk SD hanya dilangsungkan 2 jam dan jenjang SMP selama tiga jam.

"Pengaturan pembagian waktu diserahkan ke sekolah. Kalau SMP karena siswanya banyak bisa kami beri toleransi masuk jam 07.00 WIB sampai 11.00 WIB," ucapnya.

Di pertemuan awal atau transisi bisa digunakan untuk pendampingan guru dan siswa, bukan langsung pembelajaran materi.

"Kedatangan untuk guru dan tendik juga diatur, guru harus datang dulu baru siswa. Kami sudah minta sekolah untuk siap memfasilitasi, diatur seperti apa siswanya," terangnya.

Aturan khusus lainnya, kantin tidak boleh buka.

"Tapi ini saya belum matur yang diizinkan buka [jenjang] SMP dan SD atau SMP saja. Bisa saja SMP dulu, kalau hasil evaluasinya baik, baru [disusul] SD [PTM]. Termasuk [PTM] akan [menerapkan] sampling atau serentak, kami tunggu Bupati. Kami siapkan datanya," imbuhnya.

Kontributor : Uli Febriarni

Load More