Penemuan Kerangka Manusia di Pantai Parangkusumo Duduk Bersila dan 4 Berita SuaraJogja

SuaraJogja.id - Warga Bantul digegerkan penemuan kerangka manusia di Pantai Parangkusumo, dengan posisi duduk bersila. Di sisi lain, tim liputan khusus membagikan penelusuran terkait sertifikasi tanah desa menjadi hak milik Keraton Jogja.

Di samping itu, ulasan soal misteri Gunung Pegat dan kepercayaan masyarakat setempat juga mencuri perhatian pembaca. Sementara itu, Gubernur DIY memberi peringatan pada mal soal kebijakan terhadap anak di bawah 12 tahun.

Tak kalah viral, Betrand Peto heran dengan kebiasaan Anneth membawa pete. Simak di bawah ini lima berita SuaraJogja.id paling banyak dibaca pada Selasa (21/9/2021) kemarin:

1. Penemuan Kerangka Manusia di Pantai Parangkusumo Bantul, Posisi Duduk Bersila

Baca Juga: Betrand Peto Lihat Kebiasaan Anneth Bawa Pete: Agak Panas Nih Kayaknya Anak Ini

Warga Pantai Parangkusumo, Padukuhan Mancingan 13, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul digegerkan dengan penemuan kerangka manusia pada Selasa (21/9/2021) sekitar pukul 07.30 WIB. Pantauan SuaraJogja.id di lokasi, muncul sebuah tengkorak manusia di sempadan pantai.

Di tengkorak tersebut masih terdapat sejumlah helai rambut yang agak panjang. Sementara anggota badannya masih terkubur di kedalaman sekitar 0,5 meter.

Baca selengkapnya

2. Sengkarut Sertifikasi Tanah Desa Menjadi Hak Milik Keraton

Baca Juga: Penemuan Kerangka Manusia di Pantai Parangkusumo Bantul, Posisi Duduk Bersila

Tanah desa di DIY pada masa Sultan Hamengku Buwono IX dinyatakan milik desa berdasarkan Perda DIY Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di DIY. Namun setelah UU Nomor 5 Tahun 1960 lahir ditindaklanjuti Perda DIY Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya UU Pokok Agraria (UU Nomor 5 Tahun 1960) di DIY, tanah desa dikuasai negara.

Namun pada masa Sultan Hamengku Buwono X, usai UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY lahir, tanah desa didata untuk disertifikatkan atas kepemilikan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau pun Kadipaten Puro Pakualam. Upaya tersebut didasarkan pada Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Klausul aturan itu mengingatkan pernyataan Gubernur DIY sekaligus Raja Yogyakarta Sultan HB X pada 2015, bahwa tak ada tanah negara di DIY.

Baca selengkapnya

3. Betrand Peto Lihat Kebiasaan Anneth Bawa Pete: Agak Panas Nih Kayaknya Anak Ini