SuaraJogja.id - Penerapan aplikasi PeduliLindungi untuk pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah akan segera dilaksanakan. Kebijakan Kemendikbudristek bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ini diterapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah.
Namun sejumlah sekolah di DIY, terutama di tingkat SD dan SMP mengaku kesulitan bila kebijakan tersebut nantinya diterapkan. Untuk tingkat SD, permasalahan yang muncul adalah belum semua siswa mendapatkan vaksinasi COVID-19 karena berusia dibawah 12 tahun.
Sedangkan di tingkat SMP, tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana yang dibutuhkan. Apalagi banyak siswa, terutama di sekolah swasta yang kecil tak mempunyai gadget yang memadai.
"Kalau sekolah yang mapan [secara ekonomi] mungkin tak masalah, tapi kalau sekolah swasta kecil seperti kami tentu aturan [aplikasi peduli lindungi] ini menyulitkan karena tidak semua siswa kami punya hp," ujar Kepala SMP Gotong Royong, Amelita Tarigan saat dikonfirmasi, Rabu (29/09/2021).
Baca Juga: PHRI: Sebanyak 10.131 Hotel dan Restoran Indonesia Sudah Gunakan PeduliLindungi
Kalau toh punya, menurut Amelita, gadget yang dimiliki siswanya pun tak memadai untuk menginstal aplikasi tersebut. Selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dua tahun terakhir, sekolah sering kesulitan mengajak siswa mengunduh aplikasi Google Meet atau Zoom untuk pembelajaran karena memori HP terbatas.
Bahkan sebagian siswa lain harus berbagi HP milik orang tuanya dengan saudara lain demi untuk ikut PJJ. Karenanya sebelum kebijakan Kemendikbudristek tersebut diaplikasikan perlu dikaji lebih jauh.
"Masak ya orang tua meminjamkan hp mereka setiap pagi dan siang untuk anak-anak sekolah demi bisa memakai aplikasi peduli lindungi," ujarnya.
Amelita berharap ada alternatif kebijakan lain agar siswa tetap bisa ikut PTM tanpa harus kesulitan memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi. Misalnya dengan menunjukkan sertifikat atau kartu vaksinasi saat masuk ke sekolah.
Apalagi saat ini 23 siswa di SMP Gotong Royong sudah dua kali mendapatkan vaksinasi COVID-19 karena usia mereka diatas 12 tahun. Sekolah pun perlu dibantu sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan tersebut.
Baca Juga: Simulasi Pembukaan Museum Mulawarman, Bukti Vaksin Pengunjung Wajib Ditunjukkan
"Harapannya aplikasi itu hanya jadi pendukung dan tambahan ya, jadi yang tidak punya hp bisa pakai sertifikat vaksin," ujarnya.
Berita Terkait
-
Semarakkan HUT DIY, Pameran Produk Unggulan Wirausaha Desa Preneur Digelar
-
Sinergi KKN Unila, UPTD Puskesmas Kalianda, dan PKK Cegah Stunting dan PTM
-
DPR Ingatkan Menteri Satryo: Kemendikbudristek Harus Jadi Contoh, Bukan Sumber Masalah
-
Drama Relokasi Teras Malioboro 2: Pedagang Tridharma Vs Pemda, Siapa yang Menang?
-
Kendala Administrasi Hambat Pelaksanaan MBG di DIY
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
Pilihan
-
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Yaman, Link Live Streaming dan Prediksi Susunan Pemain
-
Minuman Berkemasan Plastik Berukuran Kurang dari 1 Liter Dilarang Diproduksi di Bali
-
Nova Arianto: Ada 'Resep Rahasia' STY Saat Timnas Indonesia U-17 Hajar Korea Selatan
-
Duh! Nova Arianto Punya Ketakutan Sebelum Susun Taktik Timnas Indonesia U-17 Hadapi Yaman
-
Bukan Inter Milan, Dua Klub Italia Ini Terdepan Dapatkan Jay Idzes
Terkini
-
Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?
-
Viral, Mobil Digembosi di Jogja Dishub Bertindak Tegas, Ini Alasannya
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!
-
Masa WFA ASN Diperpanjang, Pemkot Jogja Pastikan Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat
-
Kurangi Kendaraan Pribadi Saat Arus Balik, Menhub Lepas 22 Bus Pemudik di Giwangan