Jokowi Gulirkan Program BTPKLW, Ribuan PKL dan Warung di Bantul Dapat Jatah

SuaraJogja.id - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggulirkan program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) sejak 9 Oktober 2021. Untuk di Kabupaten Bantul sendiri terdapat 8.500 PKL dan warung yang mendapat bantuan tunai sebesar Rp1,2 juta.

Bantuan tunai disalurkan langsung oleh aparat TNI dan Polri bertempat di Mapolres Bantul dan Makodim/0729 Bantul. Polres Bantul akan menyalurkan bantuan tunai kepada 4.000 PKL dan warung.

"Sementara untuk di TNI AD kami harus menyalurkan bantuan kepada 4.500 PKL dan warung," ungkap Dandim 0729/Bantul Letkol Inf Agus Indra Gunawan seusai menyerahkan bantuan tunai di Aula Kodim/0729 Bantul, Rabu (13/10/2021).

Dikatakannya, pendistribusian bantuan tunai ditargetkan selesai pada 7 November 2021. Harapannya, bantuan tunai bisa terdistribusi kepada peserta penerima manfaat.

Baca Juga: Oknum Pejabat Dinsos Lebak yang Korupsi Dana Bantuan Bencana Terancam Dipecat Tidak Hormat

"Jadi dalam hal ini kami berupaya semaksimal mungkin untuk menyalurkan apa yang diamanatkan Presiden Jokowi," paparnya.

Pemberian bantuan tersebut, menurutnya, sesuai dengan Instruksi Kementerian Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 27 dan 28 tentang PPKM yang bekerja sebagai PKL merasakan dampak pandemi.

"Ini kebijakan dari pemerintah yang harus disampaikan ke masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa tepat sasaran, mulai dari pendataan sudah bersinergi dengan Pemkab Bantul maupun Polres Bantul," imbuhnya.

Ia menyatakan bahwa masyarakat yang sebelumnya sudah pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah, maka tidak bisa mendapat bantuan ini. Sebab, agar ada pemerataan yang menerima bantuan tunai tersebut.

"Ini salah satu upaya untuk pemerataan. Masyarakat yang sebelumnya pernah menerima bantuan sosial tidak boleh menerima lagi. Yang diutamakan yang belum pernah menerima sama sekali," katanya.

Baca Juga: Bukan Pengemis, Kakek yang Minta Bantuan Baim Wong Penjual Juz Amma

Ia mengklaim, data penerima bantuan itu diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Bantul karena alokasinya lumayan besar. Data-data tersebut dihimpun agar tidak terjadi duplikasi data.

"Jangan sampai ada duplikasi data yang menerima BTPKLW. Insya Allah tepat sasaran," ujar dia.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menambahkan, bantuan dari pemerintah pusat harapannya bisa dijadikan modal usaha atau meningkatkan perekonomian.

"Uang yang sudah diterima sebaiknya dipakai untuk modal usaha atau meningkatkan perekonomian," katanya.