SuaraJogja.id - Tiga kalurahan di Kabupaten Bantul diusulkan untuk dicanangkan sebagai desa antikorupsi. Ketiga desa itu meliputi Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon; Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis; dan Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambangalipuro.
"Untuk Kalurahan Sumbermulyo, Bambanglipuro itu usulan kami. Sebenarnya cuma dua kalurahan itu yang akan disurvei oleh KPK," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis, Kamis (28/10/2021).
Ia menyampaikan, pada Jumat (29/10/2021) tim dari KPK akan melakukan survei ke tiga kalurahan tersebut. Aspek yang akan dinilai ialah sisi perencanaan, pengelolaan keuangan, laporan, pelaksanaan, dan partisipasi masyarakat.
"Lalu akan dipilih salah satu kelurahan untuk dijadikan desa antikorupsi," tuturnya.
Baca Juga: Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Terkait Gratifikasi Akbar Tandaniria Mangkunegara
Kasatgas Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Aris Dedy Arham menambahkan, desa-desa yang diusulkan itu merupakan rekomendasi dari tim penyusun buku panduan desa antikorupsi. Kemudian, pihaknya menindaklanjuti indikator-indikator desa antikorupsi yang sudah disusun.
"Lima indikator itu antara lain tata laksana, pengawasan, partisipasi publik, kearifan lokal. Satunya saya lupa," ungkap Aris.
Menurutnya, desa-desa yang diusulkan untuk dicanangkan sebagai desa antikorupsi baru ada di Bumi Projotamansari. Untuk di kabupaten atau kota di DIY sementara ini belum ada.
"Kebetulan desa-desa yang diusulkan ada di Bantul. Maka kami sekarang ketemu bupati untuk launching desa antikorupsi yang akan diresmikan pada 23 november 2021," terangnya.
Apabila sudah disahkan jadi desa antikorupsi, ke depan pemerintah desalah yang akan melakukan self-assesment. Untuk tahap awal yang melakukan self assessment ialah KPK dan Pemkab Bantul.
Baca Juga: JPU KPK ke Prof Mudzakkir: Korupsi Tidak Sama Dengan Kasus Pembunuhan, Koruptor Cerdas
"Yang melakukan self assessment di tahap awal kami (KPK) bersama Pemkab Bantul," kata dia
Selain itu, diharapkan masyarakat juga bisa mengawasi jalannya pemerintahan desa agar tidak terjadi korupsi.
"Kami ingin melibatkan msayarakat untuk memberantas korupsi dimulai dari level desa," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Baru 59 Anak Buah Prabowo Setor LHKPN ke KPK, 50 Lagi Belum Lapor, Kenapa?
-
Dicolek KPK Belum Laporkan Harta Kekayaan, Begini Jawaban Raffi Ahmad
-
Raffi Ahmad Disorot Belum Setor LKHPN, Komisi III DPR: Harus Laporkan, Itu Konsekuensi Penyelenggara Negara
-
PKS Singgung Keberadaan KPK, MAKI: KPK Masih Dibutuhkan untuk Pemicu Pembenahan Polri dan Kejagung
-
Usut Kasus Korupsi Tanah Rorotan, KPK Sita Rumah Mewah di Medan
Terpopuler
- Tanggapi Kisruh Andre Taulany Parodikan Gelar Raffi Ahmad, Feni Rose: Lagian Kantor yang Kasih di Ruko
- Berani Minta Maaf ke Lembaga Kerukunan Sulsel, Denny Sumargo Dapat Dukungan dari Sumatera sampai Papua
- Harta Kekayaan Roy Suryo yang Dituduh sebagai Pemilik Akun Fufufafa
- Profil Lex Wu: Tantang Ivan Sugianto Duel usai Paksa Anak SMA Menggonggong
- Geng Baru Nikita Mirzani Usai Lepas dari Fitri Salhuteru Disorot: Circlenya Lebih Berkualitas
Pilihan
-
Emiten Leasing Boy Thohir PHK Ribuan Pekerja dan Tutup Kantor
-
Prediksi Robby Darwis: Timnas Indonesia vs Jepang, Kevin Diks Jadi Kunci?
-
Nilai Tukar Rupiah Merosot Pagi Ini Jelang Rilis Neraca Perdagangan
-
3 Tim Mahal dari Liga 2: Skuat Bernilai Miliaran Rupiah!
-
Pemerintah Mau Hapus BPHTB Hingga Permudah Izin Pembangunan
Terkini
-
Gegara Emak-emak, KA Kahuripan Terlambat Berangkat di Stasiun Lempuyangan
-
Kasus Anjing Gigit Warga di Cangkringan Berakhir Damai, Korban Terima Tali Asih
-
Bawaslu Yogyakarta Surati Tiga Paslon Terkait Pelanggaran Ribuan APK
-
Perahu Terbalik Digulung Ombak, Seorang Nelayan Ditemukan Tewas di Pantai Watulumbung Gunungkidul
-
Gugatan Kepada PT KAI Berlanjut, Keraton Yogyakarta Ingatkan Kepemilikan Lahan Kasultanan