SuaraJogja.id - BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai) adalah badan penyelidikan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk Jepang pada 1 maret 1945. Namun baru diresmikan 29 april 1945, serta berlangsung pengangkatan 60 anggota Indonesia dan 7 pengawas dari Jepang. Berikut akan dibahas rinci tugas BPUPKI.
Berikut akan diulas tentang BPUPKI dan tugasnya dalam usaha kemerdekaan Indonesia. Penasaran bagaimana cara kerja badan ini, simak selengkapnya di bawah ini.
Setelah Jepang mengalami kekalahan dalam perang Asia Timur pada akhir 1944, ia berusaha mengembalikan kekuatan Jepang. Akhirnya Let. Jend Kumakici Harada membentuk BPUPKI.
Badan ini awalnya hadiah untuk Indonesia, namun dibalik itu sebenarnya Jepang ingin mengumpulkan suara bangsa Indonesia untuk mendukung Jepang. BPUPKI diketuai oleh Dr.K.R.T Radjiman Widyodiningrat, sedang wakil ketua 1 Ichibangase Yosio dan wakil ketua 2 Raden Soeroso.
Selanjutnya tentang tugas BPUPKI dalam mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan politik, tata pemerintahan ekonomi yang diperlukan dalam persiapan kemerdekaan. Berikut rincian tugas BPUPKI.
- Membahas tentang dasar negara.
- Menetapkan Undang-Undang Dasar.
- Menetapkan reses 1 bulan setelah sidang BPUPKI pertama.
- Membentuk panitia kecil (panitia delapan) guna menampung saran anggota.
- Membantu panitia sembilan bersama panitia kecil.
BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 mei 1945-1 juni 1945. Pada sidang pertama ini BPUPKI membahas tentang dasar negara di Gedung Chuo Sangi In. Ada 3 usulan yang diajukan dari Muh. Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno.
Kemudian diputuskan BPUPKI menggunakan usulan Ir. Soekarno. Berikut usulannya tentang ketuhanan yang maha esa, kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dan kesejahteraan sosial.
Sidang kedua dilaksanakan pada 10 juli 1945-17 juli 1945 membahas tentang rancangan UUD, bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan. Dalam sidang kedua BPUPKI ini menghasilkan beberapa point penting.
- Rencana penetapan hukum dasar
- Memutuskan Piagam Jakarta jadi pembukaan hukum dasar.
- Pengubahan beberapa frasa pada rancangan hukum dasar.
Itulah tugas BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan memerdekakan diri Indonesia tak selesai begitu setelah BPUPKI selesai sidang.
Baca Juga: Sejarah Hari Pahlawan yang Diperingati Setiap 10 November
Setelah selesai bertugas perjuangan BPUPKI akan dilanjutkan oleh PPKI hingga akhirnya menyatakan kemerdekaan pada 17 agustus 1945.
Kontributor : Cahya Hanifah
Berita Terkait
-
Review Kadet 1947: Saat Sejarah Perang Dikemas Penuh Humor, Romansa, dan Tanpa Kesan Kaku
-
Indonesia Tak Baik-baik Saja, Guru Besar UGM Soroti Ketimpangan dan Dominasi Oligarki
-
81 Tahun Merdeka: Memaknai Ulang Ikigai di Tengah Realitas Anak Muda Indonesia
-
Merah Putih Berkibar di 4 Negara, WNI Ikut Doakan Korban Gempa NTT
-
Tak Pasang Bendera hingga Ogah Ikut Lomba, Alasan Warga di Balik Sepinya Euforia Kemerdekaan
Terpopuler
- Korupsi Rp18,7 Miliar, Wakil Bupati Indramayu Resmi Ditahan, Lucky Hakim Masih Bungkam
- 5 Rekomendasi Sepatu untuk Jalan Kaki 20 Ribu Langkah, Empuk dan Tidak Cepat Pegal
- Cetak 6 Gol dalam 6 Laga Bersama Persija, Shin Tae-yong Angkat Topi untuk Alexander Jeremejeff
- Cara Menggunakan Minyak Zaitun Mustika Ratu untuk Wajah dan Rambut
- Bisakah Bedak Marcks dan Air Mawar Viva untuk Mengunci Makeup? Begini Caranya
Pilihan
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
-
Polisi Bunuh Polisi karena Bully, Bharatu Valdo 4 Kali Didor dan Digorok Junior
-
Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Brigadir J Meninggal Dunia di RS Pelni
Terkini
-
GKR Bendara: JCWF 2026 Menghubungkan Komunitas Wellness dan Industri Pariwisata Yogyakarta
-
7 Tempat Wisata Jogja untuk Merayakan Malam Tahun Baru, Pasti Semarak!
-
Mobil Wisatawan Nyaris Dirampas Debt Collector di Jogja, Polisi Ungkap Pangkal Masalah
-
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Seniman Sindir Represi dan Anggaran Seni yang Tergeser Program Prioritas
-
YAYAYA FEST 2026 Hadir di Jogja: Konser Inklusif, Ramah Difabel dan Lingkungan