SuaraJogja.id - Pemerintah resmi membatalkan penerapan PPKM Level 3 di seluruh wilayah selama momen libur natal dan tahun baru mendatang. Pembatasan sendiri kemudian akan disesuaikan dengan daerah masing-masing.
Pakar Epidemiologi UGM, Riris Andono Ahmad menilai bahwa keputusan dari setiap aturan yang dibuat pemerintah akan lebih maksimal jika implementasi di lapangan juga berjalan dengan baik. Namun ketika sebaliknya maka aturan seperti apapun tetap akan menjadi sia-sia.
"Keputusan yang tepat atau tidak itu sangat tergantung konteksnya ya. Saya tidak akan mengatakan tepat atau tidak tepat, masalah dengan PPKM itu kan bukan pada kebijakannya tetapi pada implementasinya," kata Riris saat dihubungi awak media, Minggu (12/12/2021).
Ia mencontohkan misalnya saja sejak PPKM Level 4 beberapa waktu lalu. Jika pada saat itu implementasinya tidak kuat mobilitas masyarakat dan penularan Covid-19 tidak akan menurun secara signifikan.
Baca Juga: Terapkan PPKM Level 3, Wagub DKI: Tak Ada Penyekatan Saat Nataru di Jakarta
"Nah itu (implementasi di lapangan) yang akan lebih berpengaruh terhadap dampak penularannya. Jadi menurut saya mau PPKM level 3 atau 4 tetapi kemudian di lapangan tidak cukup upaya untuk melakukan penegakan ya sama saja," ujarnya.
Riris menyoroti dua hal terkait dengan pembatalan keputusan pemerintah menerapan PPKM level 3 pada saat nataru mendatang. Di satu sisi mengenai kondisi penyebaran Covid-19 di wilayah Indonesia hingga saat ini yang tergolong masih terkendali.
"Ketika situasi sangat terkendali penularan bisa dikendalikan, kasus juga tidak naik maka sudah sewajarnya tidak ada pengetatan mobilitas," tuturnya.
Namun di sisi lain, tetap ada hal yang tidak bisa dilupakan begitu saja oleh masyarakat atau pemerintah. Salah satunya tentang peningkatan kasus Covid-19 yang hampir selalu terjadi setelah momen liburan.
Pasalnya pada saat momen liburan mobilitas musiman masyarakat juga akan meningkat secara signifikan. Tidak hanya pada momen libur nataru saja melainkan beberapa libur hari raya atau libur lainnya.
Baca Juga: PPKM Level 3 Nataru Batal, Pelaku Wisata di Mangunan Bersyukur
"Kita tahu juga mobilitas itu menyebabkan adanya peningkatan penularan. Dari sejak kita mengalami pandemi sampai sekarang kan peningkatan penularan itu terjadi pascaliburan panjang. Entah itu karena libur hari raya atau libur-libur long weekend lainnya. Ini yang seharusnya bisa dicegah," terangnya.
Berita Terkait
-
Kebijakan Penurunan Harga Tiket Pesawat di Nataru Dianggap 'Akal-akalan', Penumpang Sebut Sama Saja
-
Pertumbuhan Trafik Broadband Telkomsel Naik 17,95 Persen Sepanjang Nataru 2025
-
Smartfren Catatkan 3 Kota Ini Alami Peningkatan Trafik Data Tertinggi Sepanjang Nataru 2025
-
Jangan Abaikan! 8 Ritual Wajib Pasca Mudik Nataru untuk Motor Kesayangan
-
Menhub Ungkap Banyak Masyarakat yang Gagal Liburan di Nataru 2025
Terpopuler
- Menguak Sisi Gelap Mobil Listrik: Pembelajaran Penting dari Tragedi Ioniq 5 N di Tol JORR
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Dibanderol Setara Yamaha NMAX Turbo, Motor Adventure Suzuki Ini Siap Temani Petualangan
- Daftar Lengkap HP Xiaomi yang Memenuhi Syarat Dapat HyperOS 3 Android 16
- Xiaomi 15 Ultra Bawa Performa Jempolan dan Kamera Leica, Segini Harga Jual di Indonesia
Pilihan
-
Link Live Streaming AC Milan vs Inter Milan: Duel Panas Derby Della Madonnina
-
FULL TIME! Yuran Fernandes Pahlawan, PSM Makassar Kalahkan CAHN FC
-
Libur Lebaran, Polresta Solo Siagakan Pengamanan di Solo Safari
-
Dipermak Nottingham Forest, Statistik Ruben Amorim Bersama MU Memprihatinkan
-
Partai Hidup Mati Timnas Indonesia vs China: Kalah, Branko Ivankovic Dipecat!
Terkini
-
Arus Lalin di Simpang Stadion Kridosono Tak Macet, APILL Portable Belum Difungsikan Optimal
-
Kunjungan Wisatawan saat Libur Lebaran di Gunungkidul Menurun, Dispar Ungkap Sebabnya
-
H+2 Lebaran, Pergerakan Manusia ke Yogyakarta Masih Tinggi
-
Exit Tol Tamanmartani Tidak Lagi untuk Arus Balik, Pengaturan Dikembalikan Seperti Mudik
-
Putra Prabowo Berkunjung ke Kediaman Megawati, Waketum PAN: Meneduhkan Dinamika Politik