Banyak PNS Terpapar Radikalisme, Tahun Depan ASN DIY Wajib Ikuti Sinau Pancasila

SuaraJogja.id - Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) baru saja menyelesaikan rancangan peraturan daerah (Ranperda). Salah satunya Raperda Pendidikan Pancasila yang targetnya bisa disahkan menjadi Peraturan Daerah (perda) pada 2022 mendatang.

Dalam raperda tersebut diatur salah satunya program Sinau Pancasila. Selain pelajar yang menjadi sasaran program ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) di DIY pun wajib mengikuti Sinau Pancasila.

“Daerah lain belum ada [sinau pancasila]. Produk hukum berupa pendidikan Pancasila ini mencegah tindak saparatis oleh sejumlah kalangan,” ungkap Ketua Pansus Raperda Pendidikan Pancasila, Eko Suwanto di Kantor DPRD DIY, Kamis (23/12/2021).

Menurut Ketua Komisi A DPRD DIY tersebut, melalui penetapan Perda Pendidikan Pancasila, semua PNS dan masyarakat umum akan mendapat pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui Sinau Pancasila. Hal ini penting karena banyak ASN yang terpapar radikalisme saat ini. Bahkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat setiap bulan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian ASN akibat terpapar radikalisme dan terorisme

Baca Juga: Cegah Kerumunan Malam Tahun Baru, Polda DIY Pastikan Tak Keluarkan Izin Keramaian

Sinau Pancasila diberlakukan bagi ASN maupun tenaga bantu di kabupaten/kota maupun propinsi. Mereka akan mendapatkan pembekalan Sinau Pancasila melalui diskusi dengan para pakar dan orang-orang yang berkompeten.

"Di beberapa daerah itu ada ASN yang ditangkap urusan intoleransi di sosial media. Kita ingin melindungi ASN agar terlindungi dari paparan-paparan terorisme," ungkapnya.

Tak berhenti pada peningkatan nilai toleransi, Sinau Pancasila di kalangan ASN pun juga bermanfaat dalam pembuatan kebijakan. Misalnya dalam menyusun perda atau APBD dan Danais yang harus disesuaikan dengan nilai-nilai keadilan seperti yang tertuang dalam Pancasila.

"Bagaimana sih kebijakan yang berkeadilan, menjaga NKRI, merawat kebhinekaan. Sehingga kedepan khusus Sinau Pancasila yang ASN, tidak hanya melindungi mereka dari radikalisme tapi juga agar mampu menyusun kebijakan yang pancasilais," tandasnya.

Sedangkan bagi masyarakat umum, program Sinau Pancasila dilaksanakan berbasis kalurahan dan desa. Pemkab/Pemkot bisa bekerja sama denga Kesbangpol dalam pelaksanaan program pembekalan Sinau Pancasila.

Baca Juga: Libur Nataru, Polda DIY Berlakukan Sistem Ganjil Genap untuk Jalur Wisata

Sinau Pancasila ini juga akan diajarkan pada peserta didik mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Dinas Pendidikan, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota harus berkoordinasi, termasuk dengan Kemendikbudristek dalam pelaksanaan perda tersebut.

"Sehingga bisa mengikis stigma intoleransi di jogja. Dengan perda ini semakin meng-Indonesiakan kita, semakin memahamkan Pancasila adalah rumah kita bersama karena masyarakat dalam sejarahnya adalah masyarakat yang toleran," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi